Meloni Batasi Siswa Asing dan Larang Burqa di Sekolah: Manuver Politik Jelang Pemilu Italia?
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Italia mengesahkan dekrit yang membatasi proporsi siswa asing menjadi 30% per kelas dan melarang burqa serta niqab di lingkungan sekolah.
- Kebijakan ini dinilai sebagai upaya Perdana Menteri Giorgia Meloni merebut kembali suara kanan ekstrem yang beralih ke partai baru Futuro Nazionale.
- Jika diterapkan pada tahun ajaran 2027-2028, aturan ini berpotensi memicu polarisasi dan berdampak pada komunitas migran, sementara efektivitasnya dipertanyakan.

Pemerintah Italia resmi mengesahkan dekrit kontroversial yang membatasi jumlah siswa asing di setiap kelas dan melarang penggunaan burqa serta niqab di sekolah. Kebijakan ini langsung menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia yang menilai langkah tersebut sebagai strategi politik Perdana Menteri Giorgia Meloni untuk meraih dukungan dari pemilih kanan ekstrem menjelang pemilihan umum tahun depan.
Dekrit yang disetujui pada Kamis (25/9) itu menetapkan batas maksimal 30% siswa yang dianggap belum menguasai bahasa Italia dengan baik dalam satu kelas. Selain itu, orang tua dari siswa yang mengalami kesulitan berintegrasi akan dirujuk ke layanan sosial dan diwajibkan mengikuti kelas literasi bahasa Italia secara gratis. Jika menolak, mereka bisa dikenai denda hingga 1.000 euro.
Meloni menyebut langkah ini sebagai "tindakan akal sehat yang tidak memecah belah, melainkan benar-benar membantu integrasi". Namun, pernyataannya itu kontras dengan retorika yang ia sampaikan beberapa hari sebelumnya dalam acara sayap pemuda partainya, Brothers of Italy. Saat itu ia menegaskan, "Tidak boleh terjadi di dalam kelas anak-anak Italia merasa tersisih karena mereka menjadi minoritas."
Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara mengklaim kebijakan ini hanya berdampak pada sebagian kecil sekolah. Namun, para pengkritik melihatnya sebagai upaya pemerintah menutupi minimnya capaian di bidang pendidikan. Daniela Ionita dari kelompok advokasi Italians Without Citizenship menilai, "Meloni sedang menciptakan keadaan darurat yang sebenarnya tidak nyata." Ia menyoroti bahwa sekitar 60% siswa yang dikategorikan sebagai warga asing sebenarnya lahir di Italia, tetapi masih menghadapi hambatan untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Ionita menambahkan, retorika yang meningkat ini merupakan upaya menyamarkan sedikitnya prestasi pemerintah selama berkuasa. "Jika Anda menghapus setiap dekrit yang terkait dengan keamanan atau migran, program politik dan ekonomi pemerintah akan runtuh, dan sangat sedikit yang tersisa dari salah satu pemerintahan terlama di Italia dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Florence, Marco Tarchi, menilai kebijakan ini "tidak diragukan lagi" didorong oleh kekhawatiran terhadap tantangan politik baru di kanan. Sejak Februari, partai Futuro Nazionale (FN) yang dipimpin mantan jenderal Roberto Vannacci telah mengguncang lanskap politik kanan ekstrem. Survei menunjukkan FN berpotensi meraih sekitar 8% suara, melampaui dua mitra koalisi Brothers of Italy, yakni Liga dan Forza Italia.
Menurut Tarchi, banyak pendukung FN adalah mantan pemilih Meloni yang kecewa karena ia melunakkan sikapnya terhadap Uni Eropa dan imigrasi setelah berkuasa. "Vannacci memanfaatkan kekecewaan ini dengan manifesto ekstrem yang menjanjikan 'remigrasi' dan pembatasan jumlah orang asing," jelasnya. Untuk merebut kembali suara tersebut, Meloni mungkin harus kembali ke posisi radikal seperti saat di oposisi.
Elisa De Pieri dari Amnesty International memperkirakan Meloni akan semakin agresif dalam retorika migrasi. Ia mencontohkan bagaimana Meloni memanfaatkan masuknya puluhan ribu orang ke Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara, musim panas lalu. "Meloni segera mengeksploitasi situasi di Ceuta, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Italia, tetapi ia jadikan seolah-olah krisis bagi Italia," kata De Pieri. Ia memprediksi pola serupa akan terulang menjelang pemilu.
De Pieri juga memperkirakan Meloni tidak akan banyak membahas perjanjian penahanan lepas pantai dengan Albania karena dinilai mahal dan sering dibatalkan pengadilan. Sebaliknya, ia akan mengadopsi nada lebih keras terhadap migrasi secara umum, yang berpotensi memicu kampanye elektoral polarisasi dan berdampak tidak proporsional pada komunitas migran.
Kritik juga datang dari Partai Demokrat. Ketua Elly Schlein menyebut dekrit itu "memalukan" dan menuduh pemerintah "hidup di planet berbeda". Ia menekankan bahwa orang tua Italia justru menghadapi masalah nyata seperti gedung sekolah rusak, biaya buku pelajaran tinggi, dan gaji guru rendah. "Menghadapi semua ini, respons pemerintah adalah mengusir anak-anak asing dari kelas," tegas Schlein. "Setelah empat tahun pemotongan dan tanpa investasi serius, mereka menciptakan perburuan penyihir yang menyasar anak-anak termuda."
Save the Children memperingatkan bahwa kebijakan ini akan menciptakan "siswa kelas satu dan kelas dua". Sementara itu, para pengkritik menyoroti bahwa burqa dan niqab sangat jarang ditemui di sekolah Italia, sehingga larangan tersebut terkesan hanya pengulangan kebijakan lama yang tidak pernah ditegakkan. Ambang batas 30% pun pernah diusulkan Kementerian Pendidikan pada 2010.
Dengan pemilu yang diperkirakan berlangsung paling cepat musim semi 2027, langkah Meloni ini menjadi sinyal bahwa ia akan semakin mengarah ke kanan untuk mempertahankan basis dukungan. Pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil merebut kembali pemilih yang hilang, atau justru memperdalam polarisasi dan memperkuat posisi partai-partai ekstrem di Italia?



