Kortas Polri Sita Aset Bupati Gowa: Dua Rumah Mewah dan Toyota HiAce Senilai Rp5,5 Miliar
Baca dalam 60 detik
- Kortas Tipidkor Polri menyita dua rumah mewah dan satu unit Toyota HiAce milik Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dalam kasus pemerasan dan TPPU.
- Penyitaan ini bagian dari upaya pemulihan aset; total nilai aset yang disita ditaksir mencapai Rp5,58 miliar.
- Penyidik masih menelusuri aliran dana dan peran pihak lain, sementara Sitti telah ditetapkan sebagai tersangka atas empat aksi pemerasan.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri resmi menyita dua unit rumah mewah dan satu mobil Toyota HiAce milik Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan aset (asset recovery) atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto, mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan untuk mengamankan hasil kejahatan. "Guna kepentingan pemulihan aset daripada hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/9).
Aset properti yang disita berlokasi di Perumahan Royal Spring Gowa dengan estimasi nilai Rp1,4 miliar, serta sebuah rumah di Perumahan Waterfront Makassar yang ditaksir senilai Rp3,5 miliar. Selain itu, penyidik menyita satu unit Toyota HiAce tahun 2025 bernomor polisi DD 7010 HT dengan nilai sekitar Rp682 juta. Total nilai aset yang diamankan mencapai sekitar Rp5,58 miliar.
Kasus ini mencuat setelah Kortas Tipidkor Polri menetapkan Sitti sebagai tersangka. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengungkapkan empat aksi pemerasan yang diduga dilakukan Sitti. Pertama, terkait pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan. Kedua, pemerasan terhadap Indomaret dengan dalih CSR sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru. Ketiga, permintaan potongan harga 70 persen untuk satu unit rumah di Perumahan Royal Spring sebagai syarat persetujuan bangunan gedung (PBG) site plan Sakura 2. Keempat, permintaan dana sponsor Rp100 juta kepada Indomaret untuk pembukaan gerai Beautiful Malino, yang ditransfer ke event organizer.
"Penyidik masih terus menelusuri aliran dana, aset-aset terkait, dan peran para pihak akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Indra Lutrianto.
Penyitaan aset ini menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pidana pokok, tetapi juga mengejar pengembalian kerugian negara. Praktik pemerasan oleh kepala daerah terhadap dunia usaha, terutama sektor ritel dan properti, selama ini menjadi beban ekonomi tersembunyi. Biaya tak resmi yang dikenakan kepada pengusaha sering kali berujung pada kenaikan harga dan iklim investasi yang tidak sehat.
Dalam konteks Indonesia, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perizinan daerah. PKKPR dan PBG adalah pintu masuk investasi properti yang seharusnya bebas dari pungutan liar. Jika praktik semacam ini dibiarkan, upaya pemerintah mendorong kemudahan berusaha melalui Omnibus Law bisa terganggu. Penindakan tegas terhadap kepala daerah diharapkan memberi efek jera dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha.
Ke depan, publik akan menantikan apakah penyidik mampu mengungkap aktor lain yang menikmati aliran dana. Selain itu, transparansi proses hukum dan pengembalian aset ke kas negara menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi. Tanpa penelusuran tuntas, penyitaan aset hanya menjadi simbol tanpa dampak sistemik.



