200 Pengasuh Sekolah Rakyat Sulsel Ikrar Siap Dipecat jika Lakukan Kekerasan, Gus Ipul Tekankan Empati
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 200 wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat se-Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menerima pemecatan jika terbukti melakukan kekerasan, perundungan, atau intoleransi.
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan disiplin dan tanggung jawab sebagai fondasi pengasuhan, mengingat banyak siswa merupakan korban kekerasan dan memiliki masalah kesehatan mental.
- Ikrar ini menjadi ujian integritas program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak rentan, dengan pengawasan ketat sebagai kunci keberhasilan.

Sebanyak 200 wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat dari seluruh Sulawesi Selatan mengucapkan ikrar kesiapan menerima pemecatan apabila terbukti melakukan kekerasan, perundungan, atau tindakan intoleransi. Ikrar tersebut disampaikan secara serentak di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam kegiatan penguatan pengasuhan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Jumat (25/9/2026).
Dengan mengangkat tangan, para pengasuh menyatakan komitmen menjalankan tugas secara disiplin, berintegritas, dan mengedepankan empati. "Saya, wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat, siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran, terutama perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, dan tindakan intoleransi," ujar mereka dalam keterangan tertulis yang diterima LyndHub.
Menanggapi ikrar itu, Gus Ipul menekankan bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam mendidik anak-anak yang berasal dari latar belakang beragam. Menurutnya, disiplin berarti ketaatan pada kode etik dan aturan, sedangkan tanggung jawab berarti menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh tanpa melempar beban ke pihak lain. "Totalitaslah dalam bekerja, jangan setengah-setengah," tegasnya.
Gus Ipul menggarisbawahi bahwa siswa Sekolah Rakyat banyak yang merupakan korban kekerasan serta memiliki persoalan kesehatan fisik dan mental. Karena itu, pendekatan humanis dan penuh empati menjadi keharusan. "Kerja di lingkungan Kementerian Sosial membutuhkan empati, harus bekerja dengan hati," ujarnya.
Ikrar ini menjadi semacam ujian integritas bagi program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang pernah mengalami trauma. Keterlibatan pengasuh yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki kepekaan sosial menjadi penentu keberhasilan. Jika pengasuh justru melakukan kekerasan, tujuan mulia program akan hancur dan kepercayaan publik tergerus.
Bagi para pemangku kepentingan di daerah, terutama di Sulawesi Selatan, komitmen ini menuntut pengawasan berlapis. Pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak perlu memastikan tidak ada celah bagi praktik kekerasan. Mekanisme pelaporan yang aman dan responsif harus disediakan, agar siswa maupun rekan kerja dapat melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Selain itu, pelatihan berkelanjutan tentang pengasuhan positif dan kesehatan mental perlu diperkuat.
Dari sisi kebijakan, pernyataan Gus Ipul mencerminkan arah baru Kementerian Sosial yang menempatkan empati sebagai kompetensi inti. Pendekatan ini sejalan dengan agenda perlindungan anak nasional, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan klasik: keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi. Tanpa dukungan sistemik, ikrar bisa menjadi formalitas belaka.
Ke depan, publik akan menanti apakah ikrar ini diikuti dengan langkah konkret, seperti audit berkala, sanksi tegas tanpa pandang bulu, dan kanal pengaduan yang independen. Jika tidak, janji di atas kertas hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa dampak nyata bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi.



