Tether Klaim Eksposur Kecil di EQIBank, Soroti Risiko Rekanan di Balik Stablecoin
Baca dalam 60 detik
- Tether memastikan dana yang tersimpan di EQIBank hanya 0,034% dari total aset grup, setara sekitar US$64 juta.
- Penyitaan aset EQIBank oleh otoritas AS memicu kekhawatiran likuidasi dan mengungkap risiko rekanan perbankan stablecoin.
- Meski tidak mengancam cadangan USDT, peristiwa ini menjadi peringatan bagi pasar kripto Indonesia soal pentingnya transparansi dan pengawasan.

Penerbit stablecoin terbesar, Tether, memastikan paparannya terhadap EQIBank sangat minim setelah bank berlisensi Dominika itu terjerat penyitaan aset oleh otoritas Amerika Serikat senilai sekitar US$89 juta. Dalam pernyataan resmi kepada CoinDesk, juru bicara Tether menyebut dana yang ditempatkan di EQIBank tidak lebih dari 0,034% dari total aset grup. Berdasarkan laporan keuangan Juni 2025 yang mencatat aset grup US$187,75 miliar, porsi tersebut setara dengan sekitar US$64 juta.
EQIBank sebelumnya dikenal sebagai salah satu bank yang melayani Tether, termasuk memproses transfer kawat terkait pembelian dan penebusan USDT. Namun, bank itu menggunakan jasa Capstone, pemroses pembayaran asal AS, untuk menyimpan dana dan menggerakkan uang nasabah melalui rekening di Wells Fargo dan JPMorgan Chase. Jaksa penuntut AS menyita dana dari rekening Capstone dan mengajukan gugatan perampasan sipil, menuduh Capstone memalsukan profil bisnisnya kepada bank-bank besar.
Menurut laporan Financial Times, sekitar US$89 juta disita dari EQIBank, setara 80% dari total kepemilikan moneter bank tersebut. Kondisi ini menempatkan EQIBank pada risiko likuidasi. Tether menegaskan tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Capstone seperti yang dituduhkan Departemen Kehakiman AS. Meski demikian, Tether enggan mengungkap nilai pasti dana yang berpotensi terdampak.
Pengungkapan ini tidak serta-merta mengancam cadangan USDT atau patokan dolarnya. Namun, insiden ini menyoroti risiko rekanan (counterparty risk) dalam jaringan bank yang membantu penerbit stablecoin memproses setoran dan penebusan pelanggan. Ketika stablecoin semakin masuk ke sistem keuangan reguler, ketergantungan pada bank perantara yang lebih kecil dan kurang diawasi menjadi titik rawan yang bisa memicu guncangan sistemik.
"Tether tidak memiliki pengetahuan tentang perilaku Capstone yang dituduhkan oleh Departemen Kehakiman," ujar juru bicara Tether, seperti dikutip CoinDesk.
Bagi pasar Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa adopsi stablecoin—terutama USDT yang populer di kalangan trader lokal—tidak lepas dari risiko operasional dan hukum di yurisdiksi asing. Bank Indonesia dan OJK telah mengatur aset kripto sebagai komoditas, namun pengawasan terhadap rantai pasok perbankan yang menopang stablecoin masih terbatas. Investor dan pelaku usaha kripto di dalam negeri perlu mencermati bagaimana regulator merespons perkembangan ini, terutama jika likuidasi EQIBank benar-benar terjadi.
Ke depan, pertanyaannya bukan hanya soal apakah Tether bisa menyerap guncangan ini, tetapi seberapa transparan industri stablecoin dalam mengelola dana di bank-bank mitra. Regulator di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dituntut untuk memperkuat kerangka due diligence dan pelaporan risiko rekanan agar kepercayaan pasar tetap terjaga.



