Kejagung Tetapkan Eks Pejabat ESDM dan PT CNI Tersangka Korupsi Nikel, Negara Rugi Rp401 Miliar
Baca dalam 60 detik
- Kejaksaan Agung menetapkan empat individu dan korporasi PT CNI sebagai tersangka dalam skandal tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2017-2020.
- Modusnya melibatkan manipulasi dokumen uji kadar dan RKAB untuk memuluskan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban DMO, dengan kerugian negara mencapai Rp401 miliar.
- Kasus ini menyoroti celah pengawasan di sektor minerba dan berpotensi mendorong reformasi tata kelola ekspor nikel ke depan.

Kejaksaan Agung resmi menetapkan empat orang dan satu korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2017-2020. Korporasi yang dimaksud adalah PT CNI, sementara para tersangka individu meliputi eks pejabat Kementerian ESDM berinisial BS, pejabat Dinas ESDM Sultra MHI, dan Kepala Unit Sucofindo Kendari NRH. Satu tersangka lain belum diumumkan karena tidak memenuhi panggilan penyidik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari aktivitas ekspor nikel PT CNI yang diduga melanggar kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Perusahaan tersebut disebut meminta NRH menerbitkan dokumen uji kadar nikel yang tidak sesuai fakta, lalu mengajukan rekomendasi izin ekspor ke Kementerian ESDM meski belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Modus operandi yang diungkap penyidik menunjukkan kolaborasi antara pelaku swasta dan penyelenggara negara. PT CNI diduga meminta MHI dan pejabat Dinas ESDM lainnya untuk tidak memverifikasi secara menyeluruh dokumen RKAB yang telah dimanipulasi. Akibatnya, persetujuan RKAB terbit secara tidak sah dan digunakan sebagai syarat ekspor. Para pejabat yang memenuhi permintaan tersebut disebut menerima sejumlah uang dari PT CNI.
"BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018," ujar Anang dalam konferensi pers, Jumat (25/9).
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi sektor minerba yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Nikel merupakan komoditas strategis dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global, dan tata kelola yang buruk tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia di mata investor internasional. Praktik ekspor tanpa memenuhi DMO menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat pusat hingga daerah.
Dari perspektif regulasi, penetapan tersangka ini dapat memicu dorongan untuk memperketat pengawasan ekspor mineral. Pemerintah mungkin akan mengevaluasi kembali mekanisme penerbitan RKAB dan rekomendasi ekspor, serta meningkatkan peran auditor independen seperti Sucofindo. Namun, tanpa perbaikan sistemik, kasus serupa berpotensi terulang mengingat besarnya insentif ekonomi dari ekspor nikel mentah.
Bagi pelaku pasar, khususnya investor di sektor pertambangan dan baterai, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa risiko regulasi dan hukum di Indonesia masih tinggi. Perusahaan yang memiliki izin operasi diharapkan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban domestik dan memastikan dokumen ekspor valid. Sementara itu, masyarakat luas menanti apakah penegakan hukum akan menyentuh aktor-aktor besar di balik korporasi atau berhenti pada pejabat teknis di lapangan.
Ke depan, fokus publik akan tertuju pada kelengkapan berkas perkara dan kemungkinan perluasan tersangka. Apakah Kejagung akan mengusut aliran dana ke pihak lain? Dan mampukah kasus ini menjadi titik balik perbaikan tata kelola nikel nasional? Waktu yang akan membuktikan, tetapi tekanan publik untuk transparansi semakin menguat.



