Dewan Kota Glasgow Ancam Pecat 23.000 Karyawan, Serikat Buruh: Taktik Intimidasi
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Kota Glasgow berencana memberhentikan seluruh staf non-pengajar dan merekrut ulang dengan kontrak baru per 1 Januari, memicu kemarahan serikat pekerja.
- Langkah ini diambil untuk memperbaiki sistem pembayaran yang diskriminatif terhadap pekerja perempuan, namun 11% staf akan mengalami penurunan gaji hingga £11.500.
- Unison menolak berunding dan menuduh dewan melakukan intimidasi, sementara pemerintah Inggris akan melarang praktik fire and rehire beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Kota Glasgow resmi mengancam akan memberhentikan lebih dari 23.000 pegawai non-pengajar dan menawarkan kontrak baru sebagai respons atas kebuntuan negosiasi dengan serikat pekerja mengenai perbaikan sistem pengupahan yang dinilai diskriminatif. Surat pemecatan akan dikirim ke seluruh staf, termasuk CEO dewan, staf taman kanak-kanak, dan petugas kebersihan, dengan kontrak baru dijadwalkan mulai 1 Januari.
Langkah kontroversial ini muncul setelah delapan tahun perundingan gagal mencapai kesepakatan. Dewan kota berargumen bahwa perubahan struktur gaji dan golongan diperlukan untuk menggantikan skema lama yang telah terbukti merugikan pekerja perempuan. Sebelumnya, dewan telah membayar lebih dari £770 juta kepada 19.000 penggugat setelah terungkap bahwa pekerja perempuan di sektor katering dan kebersihan menerima upah lebih rendah dibandingkan rekan pria di bidang seperti pengangkutan sampah.
Berdasarkan evaluasi jabatan yang melibatkan 13 faktor—termasuk upaya fisik, keterampilan mental, konsentrasi, dan koordinasi—sebanyak 63% staf terdampak akan diuntungkan secara finansial, sementara 11% lainnya harus menerima pemotongan gaji. Penurunan terbesar diperkirakan mencapai £11.500 per tahun. Seorang pekerja pendukung pembelajaran, Joanne, mengaku kehilangan sekitar £300 per tahun dan merasa dikhianati setelah 25 tahun mengabdi. "Saya bekerja dengan anak-anak paling rentan. Saya tantang dewan untuk mencoba pekerjaan saya sehari saja," ujarnya kepada BBC Radio Scotland.
Unison, serikat pekerja terbesar yang mewakili staf dewan, menolak memberikan suara kepada anggotanya atas tawaran baru dan menuduh dewan menggunakan "taktik intimidasi". Sylvia Haughey, konvenor pendidikan Unison, menegaskan pihaknya tidak mengkhianati anggota dan siap bernegosiasi kapan saja. Sementara itu, dua serikat lain, GMB dan Unite, sebenarnya mendukung pemungutan suara dan mengklaim telah mengamankan tambahan £110 juta untuk struktur gaji. Namun Unison menilai dana itu hanya untuk penyesuaian dan tunggakan, tidak membantu mereka yang terkena pemotongan.
"Ini situasi yang sangat buruk. Staf akan stres dan cemas. Saya pastikan tidak ada jeda dalam masa kerja mereka, mereka semua akan dipekerjakan kembali," kata Colin Edgar, direktur komunikasi Dewan Kota Glasgow.
Edgar mengakui dewan tidak menginginkan situasi ini, tetapi menegaskan bahwa perbaikan skema gaji yang melanggar hukum harus dilakukan. Ia juga menyebut dua serikat lain telah menyetujui perubahan. Menteri Kesehatan Skotlandia, Neil Gray, mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan menegaskan dukungan pemerintah terhadap prinsip kerja yang adil.
Menteri Skotlandia dari pemerintah Inggris, Douglas Alexander, menyoroti bahwa tindakan dewan terjadi hanya beberapa bulan sebelum undang-undang baru yang akan menjadikan fire and rehire ilegal. Ia menyebutnya sebagai "peningkatan terbesar hak-hak pekerja dalam satu generasi" dan meminta kepemimpinan dewan segera mencari jalan keluar.
Praktik fire and rehire—memecat karyawan lalu merekrut mereka kembali dengan syarat yang lebih buruk—memang telah lama menjadi perdebatan di Inggris. Pemerintah Inggris berencana melarangnya mulai awal tahun depan, tetapi celah hukum masih bisa dimanfaatkan sebelum aturan itu berlaku. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana reformasi pengupahan yang bertujuan menghapus diskriminasi gender bisa menimbulkan gejolak jika tidak dikelola dengan dialog sosial yang inklusif. Di tengah tekanan global terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil, perusahaan dan pemerintah daerah di Indonesia perlu memastikan bahwa setiap perubahan sistem remunerasi tidak menimbulkan korban baru, terutama pekerja perempuan dan kelompok rentan.
Ke depan, apakah dewan akan menunda tenggat 1 Januari atau tetap melanjutkan pemecatan massal? Tekanan dari serikat pekerja, pemerintah pusat, dan opini publik akan menentukan apakah Glasgow menjadi preseden buruk atau titik balik perlindungan pekerja.



