Hakim MK Pertanyakan Standar Ganda KPU dalam Verifikasi Ijazah Pilkada vs Pilpres
Baca dalam 60 detik
- Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan verifikasi langsung ke dinas pendidikan untuk ijazah Gibran, berbeda dengan sikapnya di Pilkada.
- KPU beralasan hanya menerima surat keterangan penyetaraan dari Kemendikbudristek dan tidak mengecek ulang karena tak ada laporan kecurangan.
- Perbedaan standar ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu dan bisa menjadi preseden buruk bagi integritas kontestasi elektoral.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti inkonsistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memverifikasi keabsahan ijazah calon peserta pemilu. Dalam sidang lanjutan sengketa persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (23/9/2025), Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan pengecekan langsung ke dinas pendidikan terkait ijazah Gibran, sementara untuk calon kepala daerah KPU justru sangat aktif memeriksa hingga ke sekolah asal.
Ketua KPU RI Afifuddin, yang hadir sebagai pihak terkait, menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerima surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Menurut Afifuddin, tidak ada instrumen lain yang digunakan untuk memvalidasi dokumen tersebut. Ia juga menyatakan tidak melakukan pemeriksaan ulang karena saat itu tidak ada laporan kecurangan terkait syarat penyetaraan ijazah Gibran.
"Karena itu (surat keterangan) dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar," ujar Afifuddin, seperti dikutip dari risalah sidang MK.
Saldi kemudian membandingkan sikap KPU dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa dalam sejumlah kasus pencalonan kepala daerah, KPU daerah justru diminta proaktif mengecek langsung ke sekolah, termasuk untuk ijazah Paket C. "Ini kan kalau Pak Afif di pemilihan kepala daerah itu malah ngotot sekali bilang ke KPU (daerah), tolong dicek ke mana sekolahnya, kalau ada yang pakai paket C, dicek di mana dikeluarkan segala macam," ucap Saldi.
Perdebatan ini mengungkap celah dalam prosedur verifikasi dokumen pencalonan. Jika KPU berpegang pada asas kepercayaan terhadap surat keterangan instansi berwenang, mengapa pendekatan serupa tidak diterapkan secara konsisten di semua jenis pemilihan? Sebaliknya, jika KPU merasa perlu melakukan verifikasi lapangan untuk Pilkada, mengapa standar itu tidak diberlakukan untuk Pilpres yang skalanya jauh lebih besar?
Pakar hukum tata negara menilai inkonsistensi ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu. "Perbedaan perlakuan seperti ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah ada faktor lain yang memengaruhi pengambilan keputusan," ujar seorang pengamat pemilu yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa MK perlu mendalami apakah perbedaan tersebut murni karena perbedaan regulasi atau ada tekanan politik.
Bagi publik Indonesia, khususnya investor dan pelaku pasar, ketidakpastian terkait integritas proses pemilu dapat berdampak pada stabilitas politik dan iklim investasi. Pemilu yang bersih dan konsisten menjadi prasyarat bagi kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan ekonomi. Jika penyelenggara pemilu dianggap tidak netral, risiko gejolak politik meningkat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi nilai tukar, pasar obligasi, dan keputusan penanaman modal jangka panjang.
MK sendiri belum memutuskan apakah akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan perbedaan standar ini. Namun, tekanan publik semakin besar agar KPU menjelaskan duduk perkara verifikasi ijazah Gibran secara transparan. Sidang berikutnya dijadwalkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli.
Ke depan, kasus ini bisa menjadi ujian bagi KPU untuk mereformasi prosedur verifikasi dokumen agar setara untuk semua jenis pemilihan. Jika tidak, preseden buruk ini berpotensi terulang pada Pilkada serentak 2029 dan Pilpres 2029. Mampukah KPU membuktikan bahwa tidak ada standar ganda dalam menjalankan tugasnya?



