Jaksa Penuntut Kasus Chromebook Nadiem Dipromosikan Jadi Kajari Jakarta Utara
Baca dalam 60 detik
- Roy Riady, jaksa yang menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara, kini menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
- Rotasi ini bagian dari mutasi 16 pejabat Kejaksaan Agung yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-IV-10422/C/09/2026.
- Promosi Roy dinilai sebagai sinyal apresiasi atas penanganan perkara besar, namun juga memicu pertanyaan tentang independensi dan transparansi mutasi jaksa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi merotasi 16 pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Roy Riady, jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat eks Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim. Roy, yang sebelumnya bertugas sebagai Asisten Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Lampung, kini dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-IV-10422/C/09/2026 tanggal 22 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Dokumen itu diteken oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya rotasi tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis (24/9/2026).
Langkah ini bukan sekadar mutasi rutin. Roy Riady menjadi sorotan publik setelah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti triliunan rupiah dalam kasus pengadaan Chromebook. Dalam sidang tuntutan pada Mei 2026, Roy menegaskan bahwa konstruksi tuntutannya dibangun dari alat bukti dan fakta persidangan, bukan asumsi. "Orang bisa berbohong, tetapi bukti elektronik tidak bisa berbohong," ujarnya kala itu.
Penunjukan Roy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, wilayah hukum yang mencakup pusat bisnis dan pemerintahan, menandai kepercayaan institusi terhadap rekam jejaknya. Namun, sejumlah pengamat hukum menilai promosi ini juga bisa dibaca sebagai upaya Kejaksaan Agung untuk menunjukkan bahwa penanganan perkara besar berbuah karier, sekaligus meredam kritik atas lambannya penanganan kasus korupsi lain.
Dalam daftar mutasi, posisi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebelumnya dipegang Syahrul Juaksha Subuki, yang kini dipromosikan menjadi Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain Roy, sejumlah nama lain juga mengalami pergeseran, seperti Oktafian Syah Effendi yang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan Armen Wijaya yang mengisi posisi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Bagi kalangan profesional dan pelaku usaha, terutama di Jakarta Utara yang menjadi gerbang logistik dan kawasan industri, kepemimpinan baru di kejaksaan negeri setempat akan menentukan iklim penegakan hukum di wilayah tersebut. Kepala kejaksaan negeri memiliki peran strategis dalam menangani perkara korupsi, kepabeanan, hingga sengketa bisnis yang berdampak langsung pada kepastian investasi. Sosok Roy yang dikenal vokal dalam perkara besar diharapkan membawa efek jera, tetapi juga perlu menjaga profesionalisme agar tidak menimbulkan kesan kriminalisasi.
Transparansi mutasi di tubuh Kejaksaan Agung masih menjadi pekerjaan rumah. Meski rotasi adalah hal biasa dalam organisasi, publik berhak mengetahui dasar penilaian kinerja dan integritas para pejabat yang dipromosikan. Terlebih, beberapa nama yang dirotasi sebelumnya menangani perkara yang menarik perhatian publik, sehingga muncul pertanyaan apakah promosi ini murni berbasis prestasi atau ada pertimbangan lain.
Ke depan, publik akan mencermati langkah Roy Riady di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Apakah ia akan melanjutkan gaya penuntutan agresif seperti di kasus Chromebook, atau justru menghadapi ujian berat ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan besar di wilayah tersebut. Yang jelas, integritas dan konsistensi menjadi taruhan, bukan hanya bagi Roy, tetapi juga bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.



