Anggota DPR Bantah Klaim BNPB: Warga Kalteng Belum Pulih dari Karhutla
Baca dalam 60 detik
- Legislator Kalteng Bambang Purwanto menolak pernyataan Kepala BNPB yang menyebut kehidupan warga di Kalimantan Tengah dan Barat normal di tengah bencana karhutla.
- Dampak kabut asap dinilai luas: lonjakan ISPA, gangguan pertanian, hingga kerugian ekonomi karena mobilitas terhambat dan tanaman perkebunan mati.
- Klarifikasi BNPB dan desakan pelaporan detail ke Presiden menjadi sorotan, sementara pemulihan lingkungan dan kesehatan warga masih jauh dari tuntas.

Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, menegaskan bahwa kondisi masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat belum kembali normal pasca-kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang sebelumnya menyebut roda kehidupan warga di dua provinsi itu berjalan seperti biasa.
Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2026), Bambang menyoroti dampak berantai yang masih dirasakan warga. Ia menilai kabut asap tidak hanya memicu meningkatnya penyakit pernapasan, tetapi juga mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi. "Pengaruh asap menjadi sebab meningkatnya penyakit yang diderita masyarakat, belum lagi akibat asap mobilitas masyarakat juga terganggu yang tentu berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Politisi dari dapil Kalteng itu membeberkan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terpukul. Tebalnya asap menghalangi sinar matahari sehingga pertumbuhan tanaman terganggu. Banyak petani dan pekebun kehilangan hasil, mulai dari sawit, karet, hingga tanaman pangan. "Banyak masyarakat kehilangan tanaman perkebunan baik sawit dan karet juga tanaman pangan, yang artinya mereka kehilangan pendapatan, apa lagi ada beberapa rumah ikut hangus terbakar," tambahnya.
Bambang pun meminta BNPB tidak menyampaikan laporan yang bersifat umum kepada Presiden. Menurutnya, data rinci sangat penting agar kepala negara tidak salah mengambil keputusan. "Hal-hal seperti ini, sesuai fakta di lapangan yang semestinya dilaporkan kepada Presiden agar Presiden tidak salah mengambil keputusan," tegasnya.
Klarifikasi Kepala BNPB
Menanggapi polemik tersebut, Kepala BNPB Suharyanto memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa pernyataan "roda kehidupan masyarakat berjalan normal" yang disampaikannya dalam rapat terbatas (ratas) merujuk pada indikator terbatas, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat yang masih beroperasi. "Konteks kata 'normal' yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat," ujarnya, Jumat (25/9/2026).
Suharyanto menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kondisi lingkungan telah normal, apalagi mengabaikan penderitaan warga terdampak. Ia juga menepis anggapan bahwa pernyataannya mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat. "BNPB menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak," ungkapnya.
Ia pun memohon maaf jika pilihan kata "normal" menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap bencana ini sebagai situasi biasa. "Saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," tutupnya.
Meski demikian, pernyataan Bambang dan klarifikasi BNPB menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Anggota DPR dari daerah pemilihan yang terdampak langsung menuntut pelaporan yang lebih detail dan berbasis fakta, sementara BNPB berupaya meluruskan konteks pernyataannya. Perbedaan ini menyoroti pentingnya komunikasi krisis yang akurat dalam penanganan bencana.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan pelaku usaha, ketidakpastian kondisi pasca-karhutla dapat memengaruhi iklim investasi di sektor perkebunan dan sumber daya alam di Kalimantan. Gangguan produksi sawit dan karet berpotensi menekan pasokan komoditas, yang pada gilirannya berdampak pada harga dan pendapatan daerah. Selain itu, kesehatan masyarakat yang memburuk dapat menurunkan produktivitas angkatan kerja, sementara kerusakan infrastruktur akibat kebakaran menambah beban pemulihan ekonomi.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan dan kesehatan di wilayah terdampak, serta bagaimana mekanisme verifikasi data lapangan akan diperbaiki agar tidak terjadi simpang siur informasi. Tanpa langkah konkret, bayang-bayang karhutla akan terus menghantui warga Kalimantan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar.



