Prabowo Hardik Perda "Boleh Bakar 2 Hektare": Celah Hukum yang Berbahaya
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo mengecam delapan perda kabupaten yang memberi ruang warga membakar lahan hingga dua hektare, menyebutnya sebagai celah hukum yang tidak masuk akal.
- Pemerintah mengerahkan sekitar seribu perwira TNI/Polri untuk mengedukasi warga, sekaligus menyiapkan jalur pelaporan bagi yang ingin membuka lahan.
- Korporasi menghadapi kewajiban lebih ketat seperti membangun menara dan embung, dengan penegakan hukum yang ditegaskan tanpa pandang bulu.

Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras keberadaan peraturan daerah yang memberikan izin kepada masyarakat untuk membakar lahan hingga dua hektare. Dalam pertemuan dengan 22 akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9), ia menilai aturan tersebut sebagai celah hukum yang tidak masuk akal dan cenderung menyesatkan.
Prabowo menyoroti masih adanya delapan perda di tingkat kabupaten yang memuat klausul pembakaran lahan maksimal dua hektare. Menurutnya, ketentuan itu membuka peluang penyalahgunaan yang sulit dikendalikan. "Ini bukan sekadar kelalaian regulasi, tetapi pembiaran yang berpotensi memperparah karhutla," tegasnya.
Ia mempertanyakan logika di balik aturan tersebut. Membakar lahan seluas dua hektare—setara dengan hampir tiga lapangan sepak bola—mustahil dihentikan oleh satu orang. "Jika api sudah membesar, siapa yang bisa memadamkannya? Ini jelas menipu," ujarnya.
Untuk menekan praktik ini, pemerintah mengerahkan sekitar seribu perwira TNI/Polri ke daerah-daerah rawan. Mereka bertugas memberikan pemahaman kepada warga tentang bahaya pembakaran lahan dan alternatif yang tersedia. Prabowo juga meminta masyarakat yang ingin membuka lahan untuk melapor kepada pemerintah agar dapat difasilitasi. "Kami siap membantu, mulai dari penyediaan lahan hingga pompa air. Tujuannya agar rakyat sejahtera tanpa merusak lingkungan," jelasnya.
Pendekatan berbeda diterapkan kepada korporasi. Prabowo menegaskan bahwa perusahaan yang membuka lahan wajib mematuhi regulasi, termasuk membangun menara pemantau dan embung. Ia tidak akan segan menindak perusahaan yang melanggar. "Ada yang patuh, ada yang tidak. Semua harus ditertibkan," tegasnya.
"Kita harus koreksi regulasi. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keselamatan lingkungan dan masa depan rakyat."
Kritik Prabowo ini menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Perda yang membolehkan pembakaran lahan sebenarnya bertentangan dengan semangat nasional untuk mengurangi karhutla. Namun, hingga kini, delapan perda tersebut masih berlaku, menciptakan ketidakpastian hukum dan menyulitkan upaya penegakan.
Bagi Indonesia, karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu penerbangan, menutup sekolah, dan meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan. Investasi di sektor perkebunan dan kehutanan juga terancam. Karena itu, penertiban perda menjadi langkah krusial untuk memutus siklus bencana tahunan.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan revisi perda berjalan cepat dan konsisten. Tanpa penegakan yang tegas, celah hukum akan terus dimanfaatkan. Mampukah pemerintah pusat menekan daerah untuk mencabut aturan yang kontraproduktif ini? Waktu yang akan membuktikan, tetapi tekanan publik dan akademisi bisa menjadi pendorong perubahan.



