PAN: Desain Pemilu 2029 Harus Tunduk pada Putusan MK, Bukan Sekadar Kesepakatan Politik
Baca dalam 60 detik
- PAN menegaskan setiap rancangan Pemilu 2029 wajib merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, terutama soal pemisahan pemilu nasional dan lokal.
- Usulan Pileg dan Pilpres digelar terpisah dinilai sebagai opsi baru yang berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional jika tidak dikaji cermat.
- DPR melalui Komisi II tengah membuka ruang revisi UU Pemilu, sementara partai-partai mulai bersiap mendorong skenario pemilu terpisah.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa arsitektur Pemilu 2029 tidak boleh keluar dari koridor konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas usulan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang kembali mencuat dalam rancangan undang-undang Pemilu.
Menurut Viva, desain pemilu harus berpijak pada kepentingan pemilih, beban penyelenggara, biaya, kualitas kampanye, efektivitas pemerintahan presidensial, dan yang terpenting kemudahan masyarakat menyalurkan hak pilih. Ia menilai usulan Pileg dan Pilpres dipisah merupakan pilihan desain baru yang perlu ditelaah ulang oleh pembentuk undang-undang.
Viva mengingatkan bahwa usulan pemisahan Pileg dan Pilpres berbeda dengan putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang justru memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. "PAN memahami mengapa Pileg dilaksanakan terlebih dahulu setelah Pilpres. Salah satunya bahwa hasil Pileg akan digunakan sebagai tiket politik di Pilpres," ujarnya.
Ia juga merujuk pada putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold. Dalam putusan itu, MK memberi pedoman bahwa pengusulan pasangan calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa syarat persentase kursi DPR atau perolehan suara sah nasional. "Oleh karena itu PAN berpedoman bahwa jangan sampai kita menyelesaikan satu persoalan konstitusional, tetapi kemudian menciptakan persoalan konstitusional yang baru," kata Viva.
Pernyataan PAN ini muncul di tengah wacana yang kembali diangkat oleh Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Politikus Golkar itu mengusulkan agar Pileg dan Pilpres kembali digelar terpisah, setelah beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan. "Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).
Wacana ini mencuat seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR dalam waktu dekat. Jika usulan pemisahan Pileg dan Pilpres diadopsi, konsekuensinya tidak sederhana: penyelenggara pemilu harus menyiapkan dua kali tahapan besar, anggaran membengkak, dan partai politik perlu menata ulang strategi koalisi. Di sisi lain, pemisahan dapat memberi ruang evaluasi bagi pemilih untuk menilai kinerja legislatif dan eksekutif secara terpisah.
Dalam konteks Indonesia, desain pemilu selalu menjadi taruhan besar karena melibatkan legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai 2029 telah mengubah lanskap, dan setiap usulan baru harus dipastikan tidak bertabrakan dengan putusan tersebut. PAN menegaskan posisinya terbuka terhadap berbagai opsi, termasuk Pileg lebih dahulu, sepanjang desain akhirnya konstitusional, rasional, sederhana, tidak diskriminatif, dan mampu menghasilkan demokrasi yang lebih baik.
Ke depan, pembahasan RUU Pemilu akan menjadi ujian bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan aturan main yang tidak hanya memenuhi tuntutan konstitusi, tetapi juga menjawab kebutuhan praktis penyelenggaraan pemilu. Pertanyaannya, akankah para pembentuk undang-undang mampu meramu desain yang taat putusan MK tanpa membuka celah sengketa baru menjelang 2029?



