Polri Bantah Intervensi Kasus Bupati Gowa: Adik Fadil Imran Jadi Tersangka Korupsi
Baca dalam 60 detik
- Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan, sementara Polri menegaskan tidak ada intervensi meski ia adik Komjen (Purn) Fadil Imran.
- Penyidik menemukan pola pemerasan terhadap pengembang perumahan dan minimarket, dengan permintaan uang hingga Rp1,5 juta per rumah dan Rp85 juta per gerai baru.
- Kasus ini menguji independensi penegakan hukum di daerah dan berpotensi memengaruhi iklim investasi properti serta ritel di Sulawesi Selatan.

Polri menegaskan tidak ada intervensi dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, meskipun yang bersangkutan merupakan adik dari Komjen (Purn) Fadil Imran, mantan Kapolda Metro Jaya. Penegasan itu disampaikan Direktur Penindakan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
"Tidak ada, tidak ada hubungannya," ujar De Deo menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan intervensi. Ia menambahkan, "Artinya tidak ada, tidak ada intervensi, tidak ada." Usai memberikan pernyataan singkat itu, De Deo langsung meninggalkan ruang konferensi pers tanpa penjelasan lebih lanjut.
Penetapan tersangka terhadap Husniah mencuat setelah penyidik mengungkap empat peristiwa pemerasan yang melibatkan sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Gowa. Kasus ini menjadi sorotan karena posisi Husniah sebagai kepala daerah sekaligus kerabat pejabat tinggi Polri yang baru saja memasuki masa pensiun pada 31 Agustus 2026.
Dalam perkara pertama, penyidik menemukan bahwa Husniah meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dilaporkan kepadanya. Ia kemudian memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk meminta uang kepada pengembang dengan hitungan berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun, sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per unit. Dua perusahaan, PT Royal Persada dan PT Renjana, masing-masing menyerahkan Rp100 juta dan Rp50 juta melalui perantara yang disebut sebagai sopir pribadi Husniah.
Peristiwa kedua terkait pembukaan gerai Indomaret di Gowa. Setelah bertemu dengan pihak minimarket, Husniah diduga mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan orang kepercayaannya berinisial HA. Melalui HA, ia meminta dana yang dikemas seolah-olah sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebesar Rp85 juta untuk setiap gerai baru. Modus ini menunjukkan pola sistematis dalam memanfaatkan kewenangan perizinan untuk kepentingan pribadi.
"Tidak ada intervensi, tidak ada," tegas Brigjen Robertus Yohanes De Deo, Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, saat dikonfirmasi soal keterkaitan kasus dengan Fadil Imran.
Kasus ini menyoroti persoalan tata kelola perizinan di daerah, terutama di sektor properti dan ritel yang menjadi tulang punggung investasi lokal. Praktik pungutan liar dalam proses PKKPR dan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menaikkan biaya pembangunan yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Bagi investor yang tengah mempertimbangkan ekspansi ke Sulawesi Selatan, penegakan hukum yang tegas menjadi sinyal positif sekaligus peringatan akan risiko biaya tidak resmi.
Di sisi lain, penanganan kasus yang melibatkan kerabat pejabat tinggi kepolisian akan menjadi ujian bagi kredibilitas Polri dalam memberantas korupsi. Publik akan mencermati apakah proses hukum berjalan tanpa tebang pilih, terutama karena Fadil Imran dikenal sebagai perwira senior dengan jejak karier panjang, termasuk pernah menjabat Kapolda Metro Jaya dan Kabaharkam Polri. Transparansi penyidikan dan konsistensi putusan pengadilan nantinya akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Husniah terbukti bersalah, tetapi juga sejauh mana praktik serupa terjadi di daerah lain. Jika pola pemerasan perizinan ini dibiarkan, iklim usaha nasional bisa terhambat. Maka, selain menuntaskan kasus Gowa, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat sistem perizinan terpadu yang bebas dari interaksi tatap muka dan memangkas ruang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenang.



