Mahkamah Agung AS Hidupkan Kembali Sistem Verifikasi Pemilih Massal Trump
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Agung AS membatalkan putusan pengadilan bawah yang menghambat penggunaan basis data imigrasi untuk memverifikasi status kewarganegaraan pemilih terdaftar.
- Keputusan ini memperluas peran pemerintah federal dalam administrasi pemilu menjelang pemilu sela November, meski konstitusi menyerahkan kewenangan utama kepada negara bagian.
- Kelompok hak sipil memperingatkan risiko pencabutan hak pilih warga negara yang sah, sementara pendukung menilai langkah ini memperkuat integritas pemilu.

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Jumat membatalkan putusan pengadilan federal yang sebelumnya melarang penggunaan basis data imigrasi yang diperluas untuk memeriksa status kewarganegaraan pemilih terdaftar. Keputusan ini membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan operasi verifikasi massal yang dikhawatirkan dapat mencoret warga negara sah dari daftar pemilih, hanya beberapa pekan sebelum pemilu sela November.
Mayoritas hakim konservatif 6-3 mengabulkan permohonan Departemen Kehakiman untuk menangguhkan perintah hakim distrik yang menghentikan pejabat negara bagian menggunakan nomor jaminan sosial dan data lain untuk mencocokkan daftar pemilih dengan catatan federal. Tiga hakim liberal menyampaikan dissenting. Dalam pertimbangannya, mayoritas menilai argumen para penggugat kemungkinan besar gagal karena undang-undang federal secara eksplisit memberi wewenang kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk meminta dan menerima informasi kewarganegaraan dari lembaga lain, termasuk Administrasi Jaminan Sosial.
Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian kebijakan yang memperbesar keterlibatan pemerintah federal dalam urusan pemilu, meskipun Konstitusi AS menyerahkan kewenangan utama penyelenggaraan pemilu kepada masing-masing negara bagian. DHS tahun lalu merombak basis data Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) yang semula digunakan untuk memverifikasi status kewarganegaraan dan imigrasi. Versi baru memungkinkan pencarian banyak catatan sekaligus dan penelusuran berbasis nomor jaminan sosial.
Sejak itu, sejumlah negara bagian yang dikuasai Partai Republik membandingkan daftar pemilih mereka dengan basis data tersebut. Beberapa pemilih yang ditandai sebagai bukan warga negara telah dicabut hak pendaftarannya. Kritikus menilai tindakan ini lebih didorong upaya memperkecil basis pemilih yang cenderung mendukung Partai Demokrat daripada kekhawatiran nyata atas keamanan pemilu. Trump sendiri berulang kali melontarkan klaim tidak berdasar tentang kecurangan pemilu masif, termasuk saat kalah dari Joe Biden pada 2020.
Kelompok advokasi yang menggugat pemblokiran sistem SAVE menyatakan keputusan Jumat ini "sangat mengecewakan" dan menempatkan warga Amerika "dalam risiko menjadi sasaran ilegal oleh basis data pembersihan pemilih yang tidak dapat diandalkan, hanya beberapa pekan sebelum pemilu sela." Mereka menyoroti contoh seorang pejabat pemilu di Travis County, Texas, yang mengungkapkan seperempat kecocokan non-warga negara sebenarnya adalah orang yang sudah membuktikan kewarganegaraan mereka. Laporan berita juga menemukan setidaknya 81% respons sistem di St. Louis County, Missouri, salah.
"Kerugian yang timbul akibat membebani atau mencabut hak pilih bahkan beberapa pemilih sah lebih besar daripada kerugian yang tidak ada yang dialami pemerintah ketika dicegah melakukan tindakan yang kemungkinan tidak memiliki kewenangan," tulis Hakim Ketanji Brown Jackson dalam dissenting yang didukung dua hakim liberal lainnya.
Hakim Distrik Sparkle Sooknanan pada Juni lalu memblokir basis data yang dirombak, menyebutnya disusun secara sembarangan dan berisi data kewarganegaraan yang tidak dapat diandalkan. "Pemerintah federal dengan sadar menginjak hak privasi warga Amerika dengan cara yang mengancam hak suci untuk memilih," tulisnya. Pengadilan Banding Sirkuit District of Columbia pada 4 September dengan putusan 2-1 menolak menghentikan perintah Sooknanan, memicu permohonan pemerintah ke Mahkamah Agung. Dalam berkasnya, pengacara Departemen Kehakiman menyebut perintah hakim itu "tidak dapat dipertahankan" dan "mengancam integritas" pemilu sela.
Bagi Indonesia, keputusan ini menjadi cermin bagaimana teknologi basis data dan berbagi data antarlembaga dapat memengaruhi proses demokrasi. Ketika sebuah negara besar seperti AS bergulat dengan keseimbangan antara keamanan pemilu dan perlindungan hak pilih, negara lain yang tengah membangun sistem administrasi kependudukan digital—termasuk Indonesia dengan program KTP elektronik dan data pemilih—dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya akurasi data, transparansi, dan mekanisme koreksi yang adil. Kesalahan data dalam skala besar berpotensi menimbulkan sengketa pemilu dan erosi kepercayaan publik, sebagaimana yang dikhawatirkan di AS.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana Mahkamah Agung akan memutus perkara pokok dan apakah Kongres akan turun tangan mengatur ulang batas kewenangan federal dalam pemilu. Sementara itu, kelompok hak sipil berjanji akan terus mengawal implementasi sistem ini di tingkat negara bagian. Jika tingkat kesalahan SAVE yang tinggi tidak segera diperbaiki, pemilu sela November berpotensi menghadapi gelombang gugatan dan sengketa yang dapat mengguncang legitimasi hasil. Publik Indonesia pun patut mencermati bagaimana demokrasi terbesar dunia ini menavigasi ketegangan antara inovasi teknologi dan hak asasi politik.



