Pakar Hukum Pidana: Uang Dolar Singapura Palsu Baru Sah Jika Ada Tiga Alat Bukti Ini
Baca dalam 60 detik
- Polres Tangerang Selatan tengah menyidik dugaan pemalsuan Sin$340.000 atau setara Rp4,7 miliar, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.
- Ahli hukum pidana Gradios Nyoman Tio Rae menegaskan keaslian uang hanya bisa disimpulkan setelah ada keterangan Monetary Authority of Singapore, uji laboratorium forensik kepolisian Singapura, dan saksi ahli mata uang.
- Penyidik diminta tidak terjebak pada konstruksi awal pasal penggelapan dan menguji siapa yang benar-benar menguasai serta dirugikan dalam rantai penukaran uang di Singapura.

Penyidikan kasus dugaan uang dolar Singapura palsu senilai Sin$340.000 atau sekitar Rp4,7 miliar di Polres Tangerang Selatan memasuki babak krusial. Ahli hukum pidana Gradios Nyoman Tio Rae menilai status keaslian uang tersebut belum bisa disimpulkan sebelum otoritas moneter dan kepolisian Singapura memberikan pembuktian resmi. Tanpa itu, penetapan siapa pun sebagai pelaku berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah.
Dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9), Nyoman Rae memaparkan tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum uang itu disebut palsu. Pertama, surat keterangan dari Monetary Authority of Singapore (MAS) selaku bank sentral Singapura. Kedua, hasil uji laboratorium forensik yang dikeluarkan kepolisian Singapura. Ketiga, keterangan saksi ahli mata uang. Menurutnya, ketiga alat bukti itu menjadi fondasi agar kesimpulan penyidik memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Jika tiga dokumen tersebut sudah diperoleh, barulah Kepolisian Indonesia dapat menindaklanjuti permintaan otoritas Singapura untuk melacak pihak yang diduga mengedarkan uang palsu di dalam negeri. Sebaliknya, tanpa kelengkapan itu, penyidikan dinilai terlalu dini menyentuh substansi perkara. "Itu sama saja mengabaikan asas praduga tidak bersalah," tegasnya.
Nyoman Rae juga menyoroti penggunaan pasal penggelapan dalam konstruksi perkara ini. Menurut dia, jika penyidik memakai pasal tersebut, harus jelas siapa yang sejak awal menguasai barang secara sah, apa yang kemudian dilakukan terhadap barang itu, dan siapa yang menderita kerugian langsung. Ia mengingatkan agar konstruksi hukum tidak terbalik, terutama karena ada pihak berinisial S yang berperan aktif menukarkan uang tersebut di Singapura.
"Kalau menggunakan pasal penggelapan, harus jelas siapa yang menguasai barang, siapa yang kemudian membawa atau menggunakan barang tersebut, dan siapa yang dirugikan. Jangan sampai konstruksinya justru terbalik," ujar Nyoman Rae.
Karena itu, ia mendorong Polres Tangerang Selatan menerapkan pendekatan due process model, yakni menguji seluruh rangkaian peristiwa secara hati-hati. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang menyerahkan uang kepada S, tetapi juga mencakup peristiwa setelah uang berada dalam penguasaan S, termasuk keterangan pihak HJ, perjalanan uang, status keaslian 34 lembar Sin$10.000, serta dokumen resmi dari Singapura.
Kasus ini bermula dari laporan DM, istri Steven, ke Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2026. Steven disebut sebagai pihak yang menukarkan uang tersebut di kasino Resorts World Sentosa. Uang itu diduga berasal dari AN dan HJ, dua dari tiga pihak yang dilaporkan. Polres Tangerang Selatan lantas menaikkan status perkara ke penyidikan pada 9 September 2026, namun hingga kini belum menetapkan tersangka.
Bagi publik Indonesia, perkara ini bukan sekadar soal nilai rupiah yang besar. Kasus lintas yurisdiksi seperti ini menguji seberapa siap aparat penegak hukum domestik berkoordinasi dengan otoritas asing, terutama dalam hal pembuktian dokumen keuangan dan forensik. Ketergantungan pada surat resmi MAS dan laboratorium forensik Singapura menunjukkan bahwa penyidikan uang palsu tidak bisa dituntaskan dengan pendekatan instan. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi cermin bagi industri keuangan dan kasino di kawasan, yang kerap menjadi titik masuk peredaran uang tunai bernilai besar.
Ke depan, publik menanti apakah Polres Tangerang Selatan akan memenuhi standar pembuktian yang diminta pakar, atau tetap bergerak dengan konstruksi awal. Jika tiga alat bukti dari Singapura tak kunjung diperoleh, akankah penyidikan dihentikan, atau justru memaksa aparat mencari jalur hukum lain? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kredibilitas penanganan perkara lintas negara ini.



