Pakar UI Ingatkan Prabowo: Water Bombing Tak Efektif di Gambut, Butuh 1 Juta Liter per Hektar
Baca dalam 60 detik
- Pakar kebakaran UI menyatakan metode water bombing tidak efektif memadamkan karhutla di lahan gambut karena sifat hidrofobik gambut yang mengering.
- Untuk memadamkan 1 hektar gambut terbakar dibutuhkan 200.000 hingga 1 juta liter air, setara 6 liter per kilogram gambut.
- Pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama, sementara injeksi langsung ke lapisan gambut dinilai lebih prospektif meski akses geografis menjadi hambatan.

Presiden Prabowo Subianto menerima masukan kritis dari pakar kebakaran Universitas Indonesia, Yulianto Sulistyo Nugroho, bahwa metode water bombing yang selama ini menjadi andalan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif ketika api membakar lahan gambut. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026), Yulianto memaparkan temuan laboratoriumnya yang menunjukkan betapa besarnya kebutuhan air untuk memadamkan gambut yang terbakar.
Menurut Yulianto, gambut memiliki sifat hidrofobik setelah mengalami pengeringan ekstrem, sehingga air sulit meresap dan api terus membara di bawah permukaan. "Dari penelitian kami menggunakan water spray skala laboratorium, untuk memadamkan 1 kilogram gambut dibutuhkan sekitar 6 liter air," ujarnya di hadapan Presiden. Angka itu, kata dia, sangat mengejutkan dan berimplikasi pada skala operasi di lapangan.
Dengan asumsi tersebut, untuk memadamkan lahan gambut seluas satu hektar, kebutuhan air bisa mencapai 200.000 hingga 1 juta liter. "Ini luar biasa," tegas Yulianto. Ia menambahkan bahwa water bombing yang selama ini digunakan dalam operasi karhutla tidak efektif berdasarkan data penelitian yang dimilikinya. "Apakah water bombing efektif? Kalau melihat data kami, tidak efektif, Bapak Presiden," imbuhnya.
Yulianto menekankan bahwa begitu gambut terbakar, upaya pemadaman menjadi sangat sulit dan mahal. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas. "Kuncinya adalah bagaimana kita mencegah. Ketika sudah terjadi kebakaran, sangat sulit dipadamkan," ucapnya. Ia juga mendorong pengembangan metode deteksi dini untuk mengidentifikasi titik api sebelum membesar.
Sebagai alternatif, Yulianto menyebut metode injeksi langsung ke lapisan gambut dapat mempercepat penanganan. Namun, tantangan geografis berupa akses yang sulit ke lokasi gambut tetap menjadi kendala. "Di lahan gambut, aksesnya sangat sulit. Oleh karena itu, kembali mencegah menjadi salah satu kuncinya," tegasnya.
Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya risiko karhutla seiring musim kemarau dan fenomena El Nino yang diprediksi menguat pada 2026. Lahan gambut di Indonesia, terutama di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan, menyimpan cadangan karbon raksasa. Kebakaran di lahan gambut tidak hanya melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, tetapi juga menciptakan kabut asap lintas negara yang mengganggu kesehatan, penerbangan, dan aktivitas ekonomi.
Bagi investor dan pelaku usaha, ketidakpastian karhutla dapat mengganggu rantai pasok komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan pulp. Gangguan transportasi akibat kabut asap juga berpotensi menekan sektor logistik dan pariwisata. Pemerintah sendiri tengah mendorong percepatan transisi energi dan komitmen iklim, sehingga kegagalan menangani karhutla dapat merusak kredibilitas Indonesia di mata investor global dan mitra dagang.
Metode water bombing selama ini menjadi simbol respons cepat pemerintah. Namun, temuan Yulianto menggarisbawahi perlunya pendekatan berbasis sains dan teknologi. Injeksi langsung, misalnya, dapat menjadi solusi yang lebih tepat sasaran meski memerlukan peralatan khusus dan personel terlatih. Selain itu, pemetaan risiko gambut dan sistem peringatan dini berbasis sensor perlu diperluas.
Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi atas masukan tersebut. Namun, pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan akademisi. Ke depan, kebijakan penanganan karhutla diharapkan tidak lagi mengandalkan cara-cara konvensional, melainkan mengadopsi temuan riset untuk efektivitas dan efisiensi anggaran.
Pertanyaan besarnya: apakah pemerintah akan mengalihkan sebagian anggaran water bombing ke teknologi deteksi dini dan pencegahan? Jika tidak, karhutla di lahan gambut akan terus menjadi bom waktu yang mengancam lingkungan, kesehatan, dan perekonomian nasional.



