Pengacara Silmy Karim Sebut Penetapan Tersangka KPK Cacat Formil, Praperadilan Jadi Ujian Kewenangan Penyidik
Baca dalam 60 detik
- Kuasa hukum Silmy Karim menilai penetapan tersangka oleh KPK pada 3 Juni 2026 melanggar hukum acara karena diduga belum ada dua alat bukti yang sah.
- Sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan juga menyoroti tidak adanya SPDP dalam berkas yang disodorkan KPK, hanya nota dinas.
- Jika praperadilan mengabulkan gugatan, status tersangka bisa batal dan tahanan harus dibebaskan, membuka jalan bagi gugatan praperadilan serupa.

Kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Agus Sudjatmoko, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan cacat formil dalam penetapan tersangka kliennya. Dalil itu disampaikan usai menyerahkan kesimpulan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).
Agus mempersoalkan timing penetapan tersangka yang jatuh bersamaan dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 3 Juni 2026. Menurutnya, hukum acara pidana mewajibkan penyidik mengantongi minimal dua alat bukti sebelum seseorang berstatus tersangka. Ia meragukan syarat itu terpenuhi ketika sprindik diteken, terlebih Silmy baru tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.30 WIB pada hari yang sama.
"Praperadilan adalah forum untuk menguji, mengoreksi tindakan penyidik yang menurut kami ada abuse of power, penyalahgunaan kewenangan," ujar Agus.
Selain soal waktu, Agus menyoroti relevansi alat bukti yang dihadirkan KPK. Ia menilai keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Silmy. "Kalau keterangan saksi menyampaikan hal terkait pihak lain, tidak terkait Pak Silmy Karim, maka tidak ada relevansinya," katanya.
Yang tak kalah krusial, kuasa hukum Silmy mengklaim tidak menemukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam bukti surat yang diajukan KPK. "Dalam persidangan kemarin, kami dapati enggak ada SPDP. Adanya nota dinas," ujarnya. Menurut Agus, SPDP adalah kewajiban penyidik saat memulai penyidikan dan berfungsi sebagai kontrol agar proses tidak liar.
Jika praperadilan nanti mengabulkan gugatan, Agus berharap kliennya langsung dibebaskan dari tahanan. "Kalau penetapan tersangka tidak sah, ya dia harus dikeluarkan dari tahanan. Yang bisa ditahan itu pihak yang berstatus tersangka," tegasnya.
Praperadilan memang bukan arena mengadili pokok perkara, melainkan menguji keabsahan prosedur penyidikan. Namun, perkara ini menjadi barometer seberapa disiplin KPK menaati hukum acara, terutama di tengah sorotan publik terhadap independensi lembaga antirasuah. Bagi dunia usaha, kepastian prosedur adalah prasyarat iklim investasi. Ketidakpastian hukum acara bisa memicu kekhawatiran investor, terutama pada sektor yang beririsan dengan kebijakan imigrasi dan pemasyarakatan.
Silmy Karim dikenal sebagai pejabat yang mengawal sejumlah kebijakan strategis, termasuk digitalisasi layanan keimigrasian dan penataan sistem pemasyarakatan. Kasusnya menambah daftar panjang uji publik terhadap KPK di era transisi. Jika praperadilan memenangkan Silmy, gelombang gugatan serupa berpotensi muncul dan memaksa KPK merapikan prosedur internal. Sebaliknya, jika KPK menang, preseden ini bisa memperkuat posisi penyidik dalam menetapkan tersangka di kasus-kasus berikutnya.
Yang paling dinanti publik adalah putusan hakim tunggal praperadilan: apakah dalil cacat formil diterima, atau KPK mampu membuktikan prosedurnya sudah sesuai. Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan nasib Silmy, tetapi juga mengukur seberapa kokoh tembok akuntabilitas lembaga antikorupsi di mata warga dan pasar.



