Kombes Fahrurozi Jalani Patsus, Kasus Investasi Emas Rp58,5 Miliar Buka Celah Pengawasan Internal Polri
Baca dalam 60 detik
- Kombes Fahrurozi resmi ditempatkan dalam penempatan khusus oleh Propam Mabes Polri setelah dilaporkan atas dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar.
- Penyidik Bareskrim masih mengumpulkan bukti, termasuk memeriksa saksi dan mengecek lokasi tambang di Sulawesi Utara, sementara proses etik dan pidana berjalan terpisah.
- Kasus ini menyoroti kerentanan pengawasan internal Polri serta kepastian hukum bagi investor asing yang menanamkan modal di sektor tambang Indonesia.

Kombes Fahrurozi, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kini menjalani penempatan khusus (Patsus) yang diinstruksikan Propam Mabes Polri. Penempatan ini menyusul laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar yang diajukan seorang warga negara Malaysia berinisial S.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa selama masa Patsus, Fahrurozi juga diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal terhadap anggota yang diduga melanggar aturan. "Tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).
Selain pemeriksaan etik, Fahrurozi dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Jumat pukul 10.00 WIB. Penyidik tengah mendalami laporan yang teregister dengan nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Serangkaian upaya telah dilakukan, termasuk memeriksa sejumlah saksi, menelaah dokumen, dan mengecek tempat kejadian perkara di Sulawesi Utara.
Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi dari Negeri Sembilan Law Firm, mengapresiasi langkah Polri namun menegaskan bahwa proses pidana dan pemeriksaan internal tidak boleh saling menggantikan. "Dana klien kami sebesar Rp58,5 miliar tidak akan kembali melalui jalur etik. Kami berharap jalur pidana tetap berjalan sampai tuntas," kata Bagas.
Ia juga menyoroti implikasi lebih luas: perkara ini bukan sekadar sengketa dua individu, melainkan ujian terhadap kepastian hukum bagi modal asing yang masuk ke Indonesia. "Investor tidak meminta jaminan menang. Yang mereka hitung adalah apakah tersedia tahapan hukum yang jelas dan bisa diikuti ketika terjadi masalah," tambahnya.
Kasus ini mencuat setelah legalitas pertambangan yang dijanjikan selesai dalam dua hingga tiga bulan tak kunjung terwujud. Korban mulai menaruh curiga bahwa aktivitas tambang yang menjadi objek investasi diduga merupakan pertambangan tanpa izin (PETI). Hingga kini, penyidik belum menetapkan tersangka dan masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana.
Pengamat kepolisian menilai penanganan kasus ini akan menjadi barometer transparansi internal Polri. Jika proses etik dan pidana tidak berjalan sejajar, kepercayaan publik terhadap institusi bisa tergerus. Di sisi lain, kalangan pengusaha menantikan kepastian bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih, terutama ketika menyangkut anggota korps sendiri.
Ke depan, publik akan mencermati apakah pemeriksaan etik terhadap Fahrurozi menghasilkan rekomendasi sanksi yang proporsional, sekaligus apakah penyidik Bareskrim mampu mengungkap aliran dana dan aktor lain di balik skema investasi tambang emas ini. Tanpa penyelesaian yang tuntas, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi iklim investasi dan reformasi internal Polri.



