Federasi Olahraga Dikuasai Pengusaha dan Purnawirawan, Meritokrasi Jadi Taruhan
Baca dalam 60 detik
- Sejumlah induk cabang olahraga nasional dipimpin pengusaha dan pensiunan perwira TNI/Polri, memicu perdebatan soal kapasitas dan benturan kepentingan.
- Kritik publik menyoroti minimnya transparansi seleksi ketua umum, sementara federasi bergantung pada dana pribadi dan sponsor karena sokongan APBN terbatas.
- Tantangan ke depan: membangun tata kelola organisasi yang akuntabel dan mendorong skema pendanaan berkelanjutan tanpa mengorbankan prestasi atlet.

Jabatan ketua umum sejumlah federasi olahraga Indonesia kembali menjadi sorotan setelah beredar kritik di media sosial terkait latar belakang para pemimpinnya yang mayoritas berasal dari kalangan pengusaha dan purnawirawan TNI/Polri. Fenomena ini dinilai mencerminkan lemahnya sistem kaderisasi dan tata kelola organisasi olahraga di tanah air.
Beberapa nama yang mencuat antara lain Anindya Bakrie di Akuatik Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani di PB PABSI, Erick Thohir yang merangkap Ketua Umum PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Luhut Binsar Pandjaitan di PB PASI, KSAD Maruli Simanjuntak di Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Purwoko Aji Prabowo di Modern Pentathlon Indonesia, Komjen (Purn) Polisi Fadil Imran di PBSI, serta Muhammad Herindra di PB ESI. Komposisi ini memicu pertanyaan apakah kepemimpinan federasi lebih ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan ketimbang kompetensi di cabang olahraga terkait.
Pengamat olahraga sekaligus Direktur Media PSSI 2017-2020, Gatot Widakdo, menilai sosok ideal ketua umum semestinya menguasai manajemen organisasi sekaligus memahami seluk-beluk cabang olahraga yang dipimpin. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi ideal tersebut sulit terwujud tanpa dukungan pemerintah. "Kalau bangsa kita mau dikenal di dunia lewat olahraga, pemerintah harus mau ribet, siapkan dana juga buat olahraga," ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/9/2026).
Gatot mengungkapkan bahwa federasi selama ini dituntut membiayai operasional sendiri karena keterbatasan anggaran negara. Alokasi dari APBN, termasuk yang dikelola Kemenpora, dinilai tidak signifikan untuk kebutuhan pembinaan cabang olahraga. Akibatnya, banyak federasi mengandalkan kantong pribadi pengurus atau sponsor korporasi. Skema seperti ini memang menutup celah pendanaan, tetapi membuka risiko konflik kepentingan dan lemahnya akuntabilitas publik.
"Kalau mau ideal, kita bicara ideal, ya harusnya pemerintah benar-benar membantu cabang olahraga," kata Gatot, seraya menekankan perlunya keterlibatan negara secara serius.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan penunjukan BUMN sebagai mitra tetap masing-masing federasi, meniru pola kemitraan BRI dengan PSSI. Model ini dianggap mampu menjamin kesinambungan pembiayaan sekaligus memperkuat tata kelola jika disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Namun, tanpa kerangka regulasi yang jelas, kemitraan semacam itu berpotensi menjadi ajang bagi-bagi jabatan dan proyek.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku pasar dan profesional, persoalan ini bukan sekadar urusan internal organisasi olahraga. Tata kelola federasi yang buruk berdampak pada iklim investasi di sektor olahraga, mulai dari hak siar, sponsorship, hingga penyelenggaraan event. Ketidakpastian kepemimpinan dan minimnya transparansi dapat menurunkan kepercayaan mitra bisnis, yang pada akhirnya menggerus potensi ekonomi olahraga nasional.
Lebih jauh, dominasi figur non-olahraga di kursi ketua umum mencerminkan lemahnya meritokrasi di tubuh organisasi. Idealnya, federasi memiliki mekanisme seleksi yang terbuka, berbasis rekam jejak dan visi pembinaan, bukan semata kedekatan dengan kekuasaan atau kemampuan menyumbang dana. Tanpa perbaikan sistem, prestasi atlet di level internasional akan terus bergantung pada keberuntungan dan komitmen pribadi segelintir orang.
Ke depan, publik menanti apakah pemerintah akan merevisi kerangka pendanaan olahraga dan mendorong tata kelola federasi yang lebih profesional. Pertanyaannya, mampukah Indonesia membangun ekosistem olahraga yang bersih dan berkelanjutan, ataukah jabatan ketua umum akan tetap menjadi wilayah elite yang jauh dari semangat meritokrasi?



