PSI Kritik Inkonsistensi DPR: Wacana Pemisahan Pileg-Pilpres Dinilai Kebijakan Tak Kunjung Usai
Baca dalam 60 detik
- PSI menyoroti inkonsistensi DPR dalam pembahasan RUU Pemilu yang kembali memunculkan wacana pemisahan pileg dan pilpres.
- Usulan pemisahan datang dari Golkar dengan alasan fokus pemilih, legitimasi pilpres, dan beban penyelenggara; PKS dan PDIP memberi respons beragam.
- Jika tak dikelola, perdebatan ini berpotensi menunda kepastian jadwal Pemilu 2029 dan mengganggu stabilitas politik serta iklim investasi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang kembali mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu mencerminkan inkonsistensi lembaga pembuat undang-undang. Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus menyatakan sikap partainya menunggu momentum yang tepat untuk merespons, namun menyoroti pola kebijakan yang berulang setiap siklus pemilu.
"Kami menanggapi sisinya adalah terkait dengan inkonsistensinya lembaga pembuat undang-undang ini," ujar Bestari saat dihubungi, Jumat (25/9). Ia mempertanyakan mengapa urusan pemilu seolah tidak pernah tuntas, bahkan ketika para pembuat kebijakan saat ini adalah pihak yang juga terlibat dalam penyusunan aturan sebelumnya.
Bestari menyoroti kebiasaan mengubah undang-undang menjelang pemilu dengan dalih penyempurnaan. Menurutnya, pola ini menciptakan ketidakpastian aturan main dan menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. "Setiap masa pemilu harus berdalih dengan menyempurnakan undang-undang itu," katanya.
Usulan pemisahan pertama kali disampaikan Ahmad Doli Kurnia pada Selasa (22/9). Ia berargumen bahwa penyelenggaraan tiga jenis pemilu secara serentak—pileg, pilpres, dan pilkada—membuat masyarakat kehilangan fokus karena terlalu banyak materi kampanye dan sosok yang harus dicermati. Doli juga menilai pilpres kehilangan legitimasi ketika syarat pencalonan masih merujuk pada perolehan suara pileg lima tahun sebelumnya, rentang waktu yang membuka peluang perubahan sikap partai terhadap calon yang diusung.
Selain itu, pemisahan dianggap dapat mengurangi beban penyelenggara pemilu yang selama ini menangani tahapan berlapis dalam satu siklus. Namun, gagasan ini tidak serta-merta mulus. PKS dan PDIP menyatakan dukungan, tetapi PDIP memberi catatan penting: hasil pileg tidak boleh menjadi penentu tiket untuk mencalonkan pasangan di pilpres. Posisi ini menunjukkan bahwa diskusi belum menyentuh kesepakatan substansial, terutama soal mekanisme pencalonan dan ambang batas.
"Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya.
Dari kacamata kepemiluan, wacana ini menyentuh tiga isu krusial: desain sistem pemilu, kualitas representasi, dan efisiensi anggaran. Pemisahan pileg-pilpres dapat memperkuat akuntabilitas presiden karena tidak lagi terikat pada hasil legislatif, tetapi berisiko meningkatkan fragmentasi partai dan biaya politik. Sebaliknya, pemilu serentak dinilai lebih hemat dan sederhana, meski sering dikritik karena menempatkan pilpres sebagai magnet utama yang mengalahkan kontestasi legislatif.
Bagi Indonesia, ketidakpastian aturan pemilu berdampak langsung pada dunia usaha dan masyarakat. Pelaku pasar membutuhkan kepastian jadwal dan kerangka regulasi untuk merencanakan investasi jangka panjang. Partai politik juga memerlukan waktu konsolidasi yang cukup untuk menyiapkan kader dan strategi. Jika pembahasan RUU Pemilu berlarut-larut, jadwal Pemilu 2029 bisa tergeser dan memicu polemik baru di tengah agenda pemulihan ekonomi.
PSI sendiri belum mengambil sikap final. Bestari menegaskan partainya tidak akan mengobral tanggapan dan akan memilih momen yang tepat untuk menyampaikan posisi resmi. Namun, ia mengingatkan bahwa pembuat undang-undang seharusnya menghasilkan warisan kebijakan yang tuntas, bukan sekadar merevisi aturan setiap lima tahun. Kritik ini menyasar inti persoalan: apakah DPR mampu menyusun kerangka pemilu yang stabil dan diterima semua pihak, atau justru kembali terjebak dalam siklus revisi yang melelahkan?
Ke depan, publik akan menantikan apakah wacana pemisahan pileg-pilpres masuk ke dalam draf resmi RUU Pemilu atau hanya menjadi wacana yang menguap setelah menjadi bahan perdebatan politik. Yang jelas, tanpa konsistensi dan visi jangka panjang, reformasi kepemiluan hanya akan menjadi proyek sesaat yang menunda penyelesaian masalah mendasar.



