AS Ancam Sanksi Institusi ICC, Dunia Peringatkan Kehancuran Hukum Internasional
Baca dalam 60 detik
- Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi terhadap ICC sebagai lembaga, bukan hanya hakim dan jaksa, yang dapat melumpuhkan operasional pengadilan.
- Koalisi Hague Group dan sejumlah negara menyerukan perlawanan kolektif untuk mempertahankan independensi peradilan internasional.
- Jika sanksi sekunder diterapkan, bank, perusahaan asuransi, dan pemasok teknologi Eropa yang melayani ICC berisiko terkena dampak.

Ancaman Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai sebuah institusi, bukan hanya terhadap hakim-hakim utamanya, dinilai dapat melumpuhkan operasional pengadilan tersebut secara fundamental. Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York, Jumat (25/9/2026), yang digelar untuk membela sistem hukum internasional dari berbagai tekanan, termasuk sikap Israel yang secara terbuka mengabaikan putusan-putusan lembaga itu.
Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola, yang menjadi salah satu ketua Hague Group, mengungkapkan bahwa Washington telah lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim dan jaksa ICC. Kini, menurut dia, AS tengah bersiap menargetkan lembaganya secara langsung. "Jika diterapkan, langkah semacam itu bisa mengacaukan operasionalnya secara mendasar," ujar Lamola. "Sebuah pengadilan tetap independen hanya jika para hakim dan pejabatnya tidak bisa dihukum karena menjalankan mandatnya."
Hague Group, yang dibentuk pada 2025, beranggotakan sejumlah negara dengan misi melindungi hukum internasional dan mendorong penegakan putusan dua badan utamanya: ICC dan Mahkamah Internasional (ICJ). Pertemuan di sela Sidang Umum PBB itu menjadi panggung bagi negara-negara untuk menyuarakan kekhawatiran atas melemahnya supremasi hukum global.
Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya di Sidang Umum PBB kembali menyerang ICC sebagai pengadilan yang "di luar kendali" dan mendesak negara-negara lain untuk menolaknya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan menyebut ICC sebagai "pengadilan supranasional yang korup dan sangat dipolitisasi, yang telah menyalahgunakan wewenang dan melampaui mandatnya." Ia menegaskan Washington tidak akan mentoleransi "serangan terhadap kedaulatan negara."
Langkah AS berikutnya diperkirakan mengarah pada sanksi sekunder bagi siapa pun yang berkooperasi dengan ICC, alih-alih hanya menyasar jajaran hakim senior. Penetapan seluruh institusi sebagai sasaran akan berdampak pada setiap bank, perusahaan asuransi, dan pemasok teknologi Eropa yang melayani pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu. Belanda, sebagai negara tuan rumah, mengambil inisiatif memperingatkan AS agar tidak melumpuhkan ICC secara efektif.
"Hukum internasional hanya berfungsi jika berlaku untuk semua, atau tidak sama sekali. Pengadilan ini didirikan untuk melindungi kita dari impunitas, dibangun di atas fondasi pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Kini, dengan ICC diserang, tulisan sudah jelas di dinding," ujar Perdana Menteri Belanda Rob Jetten.
Jetten menambahkan bahwa menentang penuntutan kejahatan paling keji adalah hal yang tidak masuk akal. "Satu-satunya jawaban adalah: jangan sentuh ICC dan lembaga lain yang melindungi tatanan hukum internasional," tegasnya.
Pakar hukum internasional William Schabas menyoroti ironi di balik situasi ini: penggunaan hukum dan pengadilan internasional justru meningkat drastis, tetapi institusinya sendiri sedang diserang. Ia menekankan perlunya negara-negara memperkuat ICC, antara lain dengan memastikan posisi tidak diperjualbelikan dan hanya hakim berkualitas tertinggi yang dipilih.
Pengacara terkemuka Palestina, Diana Buttu, menyoroti sikap selektif kekuatan Barat dalam menerapkan hukum internasional. "Ancaman terbesar bagi hukum internasional bukanlah negara yang secara terbuka menentangnya," katanya. "Ancaman terbesar adalah selektivitas kitaโkeputusan diam-diam di ibu kota dan ruang tertutup bahwa aturan tidak mengikat semua orang, hanya sebagian. Keyakinan bahwa kita bisa memaafkan sebagian pihak karena mereka adalah sekutu, mitra, dan teman kita."
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi ujian bagi konsistensi politik luar negeri yang bebas aktif. Sebagai negara yang mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur multilateral, Indonesia memiliki kepentingan langsung agar ICC tetap independen dan tidak dilumpuhkan oleh tekanan unilateral. Pelemahan ICC dapat melemahkan pula mekanisme hukum internasional lain yang selama ini menjadi instrumen penting bagi negara berkembang dalam memperjuangkan keadilan, termasuk dalam sengketa wilayah dan pelanggaran HAM berat. Jika sanksi AS benar-benar dijatuhkan, Indonesia bersama negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan posisi bersama untuk menjaga arsitektur hukum global yang setara.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah AS akan melanjutkan tekanan, melainkan seberapa jauh negara-negara lain bersedia menanggung biaya politik untuk mempertahankan ICC. Tanpa perlawanan kolektif yang solid, preseden sanksi terhadap lembaga peradilan internasional bisa menjadi senjata baru bagi kekuatan besar untuk menundukkan mekanisme multilateral sesuai kepentingannya sendiri.



