Hester Peirce, 'Crypto Mom' di SEC, Pamit Akhir Pekan Ini: Era Advokasi Kripto Berakhir?
Baca dalam 60 detik
- Komisioner SEC Hester Peirce mengumumkan pengunduran diri efektif 2 Oktober, meninggalkan warisan panjang sebagai pembela utama industri aset digital di lembaga pengawas pasar modal AS.
- Kepergiannya menyisakan hanya dua komisioner aktif—Atkins dan Uyeda—yang berpotensi memperlambat laju regulasi kripto, meski SEC baru saja merilis kerangka klasifikasi token dan pengecualian inovasi untuk sekuritas tokenisasi.
- Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi cermin percepatan regulasi aset kripto di bawah OJK, terutama saat tokenisasi dan stablecoin mulai masuk arus utama keuangan global.

Komisioner Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) Hester Peirce resmi mengakhiri masa jabatannya pada 2 Oktober mendatang. Pengumuman yang disampaikan melalui surat pengunduran diri di platform X pada Jumat lalu itu menandai berakhirnya babak panjang advokasi regulasi aset kripto dari dalam salah satu lembaga pengawas paling berpengaruh di dunia.
Peirce, yang akrab disapa "Crypto Mom" di kalangan pelaku industri, dikenal sebagai suara paling konsisten mendorong kejelasan aturan bagi aset digital. Selama bertahun-tahun ia berada di posisi minoritas ketika SEC di bawah kepemimpinan Jay Clayton dan Gary Gensler lebih memilih pendekatan penindakan hukum ketimbang penyusunan regulasi. Baru pada era pemerintahan Presiden Donald Trump, ia mendapat ruang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, termasuk memimpin gugus tugas kripto yang dibentuk tahun lalu.
Warisan kebijakannya cukup luas: dari panduan tentang penambangan, staking, hingga meme coin, sampai serangkaian definisi untuk mengklasifikasikan berbagai jenis aset kripto dan menentukan regulator mana yang berwenang. SEC juga mulai mengusulkan aturan formal, diawali dengan Regulation Crypto Assets yang mengatur tata cara penawaran aset kripto tanpa memicu rezim sekuritas yang ketat. Terobosan terbesar mungkin adalah pembukaan jalur tokenisasi sekuritas melalui apa yang disebut "innovation exemption"—pendekatan terbatas lima tahun yang akan menjadi dasar aturan permanen di masa depan.
Dalam surat pengunduran dirinya, Peirce menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan memilih dan parameter regulasi yang masuk akal. "Memaksimalkan kebebasan orang untuk memilih apa yang terbaik bagi diri dan keluarga mereka, dalam batas regulasi yang wajar untuk memberi mereka kepercayaan diri bertransaksi, adalah tugas yang rumit dan sangat penting bagi regulator," tulisnya. Ia juga mengakui julukan "Crypto Mom" yang melekat sejak pidatonya pada 2019, dan secara terbuka mengkritik SEC yang dinilainya telah "menghambat inovasi dan pertumbuhan" karena hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum serta surat panduan staf.
Kepergian Peirce meninggalkan komisi dengan hanya dua anggota: Ketua Paul Atkins dan komisioner dari Partai Republik Mark Uyeda. Aturan internal SEC memperbolehkan dua anggota untuk memenuhi kuorum saat komisi kekurangan personel. Namun, hingga kini Gedung Putih belum mencalonkan komisioner dari Partai Demokrat untuk SEC maupun Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan belum jelas apakah Trump akan segera mengisi kekosongan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan agenda regulasi kripto yang tengah berjalan.
"Satu-satunya panduan dari SEC adalah parade tindakan penegakan hukum dan serangkaian dokumen panduan staf serta surat no-action staf." — Hester Peirce, dalam pidatonya pada 2019.
Pada hari yang sama dengan pengumuman pengunduran dirinya, SEC menambah warisan Peirce dengan menerbitkan dokumen tanya-jawab yang menjawab berbagai pertanyaan teknis industri. Salah satunya adalah bagaimana proyek kripto dapat menghindari klasifikasi "upaya manajerial esensial" saat memasarkan token, menyesuaikan perangkat lunak, atau melakukan tindakan lain. Dokumen itu juga membahas "staking receipt token" dan kapan pasar sekunder dapat dianggap sebagai "promotor" kontrak investasi.
Bagi Indonesia, dinamika di SEC ini bukan sekadar berita internasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan kerangka regulasi aset kripto yang lebih komprehensif setelah pengalihan kewenangan dari Bappebti. Langkah SEC mendefinisikan token dan memberikan pengecualian inovasi dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyeimbangkan perlindungan investor dan dorongan inovasi. Terlebih, tren tokenisasi sekuritas dan stablecoin yang mulai masuk ke keuangan reguler di kawasan Asia Pasifik—seperti disinggung dalam laporan industri—menuntut Indonesia mempercepat kesiapan ekosistem, termasuk infrastruktur pasar dan pengawasan lintas lembaga.
Dengan hanya dua komisioner, SEC berisiko menghadapi kebuntuan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama jika terjadi perbedaan pendapat. Peirce, yang akan beralih menjadi associate professor di Regent University School of Law, meninggalkan kekosongan yang tidak mudah diisi. Pertanyaannya, akankah agenda regulasi kripto yang sempat menggeliat di bawah kepemimpinannya tetap berjalan, atau justru melambat karena ketiadaan salah satu arsitek utamanya?



