Sidak Lapas Cibinong: Perabotan Kosong, Janji Investigasi, dan Bayang-Bayang Pungli
Baca dalam 60 detik
- Menteri Imipas Agus Andrianto bersama Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menyidak Lapas Cibinong setelah temuan Ombudsman soal fasilitas mewah.
- Sidak menemukan perabotan lengkap di satu rumah, namun AC dicopot dengan alasan rusak; rumah lain kosong dari barang mewah.
- Investigasi dijanjikan, tetapi publik menanti apakah temuan ini mengungkap praktik pungli yang lebih sistemik di lembaga pemasyarakatan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Langkah ini merespons temuan Ombudsman RI yang mengendus adanya fasilitas mewah yang diduga bisa diakses warga binaan. Sidak berlangsung pada Jumat (26/9/2026) dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kompas TV.
Dalam penelusuran, tim menemukan satu rumah yang perabotannya cukup lengkap: sofa, meja, televisi, kasur, hingga dispenser. Namun, unit AC di ruangan tersebut telah dicopot. Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto beralasan AC sedang rusak. Sementara rumah lain yang juga disorot Ombudsman justru tampak kosong dari barang-barang mewah seperti yang terlihat dalam rekaman video lembaga pengawas tersebut.
Aris menjelaskan bahwa klaster perumahan di kompleks lapas memang diperuntukkan bagi pegawai. Ia menambahkan, warga binaan kadang ditugaskan membersihkan rumah-rumah itu sebagai bagian dari pembinaan. "Atau setiap saat juga warga binaan itu mempunyai tanggung jawab untuk juga membersihkan, kadang-kadang ya. Nah ini sebagai pembinaan," ujarnya.
Insiden ini bukan sekadar persoalan fasilitas. Tudingan fasilitas mewah di lapas sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum petugas. Ombudsman RI sebelumnya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengusut tuntas dugaan tersebut. DPR juga mendesak transparansi pengelolaan anggaran dan pengawasan internal di lingkungan lapas.
"Kami akan mendalami apakah ada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang. Tidak ada yang boleh kebal hukum," tegas Aris dalam keterangan terpisah.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan profesional, kasus ini menyoroti pentingnya tata kelola lembaga pemasyarakatan yang bersih. Ketidakberesan di lapas dapat mencoreng iklim investasi karena menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas publik. Selain itu, praktik pungli di lapas berpotensi menimbulkan biaya ekonomi tersembunyi yang membebani masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara.
Ke depan, publik akan mencermati apakah investigasi yang dijanjikan benar-benar mengungkap aktor intelektual di balik dugaan fasilitas mewah tersebut. Tanpa penindakan tegas, preseden buruk ini bisa terulang di lapas lain. Pertanyaannya, mampukah pemerintah membenahi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh, ataukah sidak ini hanya menjadi seremonial belaka?



