Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong: Ketika Penjara Berubah Jadi Hotel, Keadilan Dipertaruhkan
Baca dalam 60 detik
- Ombudsman RI menemukan sekitar 10 unit hunian bergaya homestay dengan kulkas berisi minuman beralkohol dan mobil mewah terparkir di Lapas Kelas IIA Cibinong.
- Perbedaan tafsir antara Ombudsman dan Kanwil Kemenkumham Jabar soal status bangunan—fasilitas khusus narapidana atau sarana asimilasi dan rumah dinas—memicu pertanyaan tentang akuntabilitas pengelolaan lapas.
- Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi menciptakan ketimpangan di sistem pemasyarakatan dan mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar sepuluh bangunan menyerupai homestay dengan fasilitas lengkap—mulai dari kulkas berisi botol minuman beralkohol hingga deretan mobil mewah yang terparkir—ditemukan di dalam area lapas. Temuan ini membuka kembali luka lama praktik istimewa di balik jeruji besi yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan penginapan.
Inspeksi yang dilakukan pada pekan lalu itu sontak memicu polemik. Ombudsman menduga bangunan tersebut merupakan fasilitas khusus untuk narapidana tertentu. Namun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat membantah tegas. Mereka menyatakan bahwa bangunan itu adalah sarana asimilasi—dahulu bernama Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)—serta sejumlah rumah dinas jabatan. Perbedaan keterangan ini tidak boleh dibiarkan menjadi perang narasi tanpa ujung.
Sejarah menunjukkan bahwa kasus serupa bukan hal baru. Pada 2010, publik digegerkan oleh sel mewah Artalyta Suryani di Rutan Pondok Bambu. Delapan tahun berselang, Lapas Sukamiskin di Bandung kembali tercoreng dengan fasilitas eksklusif untuk narapidana korupsi. Pola yang berulang ini mengindikasikan adanya penyakit kronis dalam tata kelola pemasyarakatan: lemahnya pengawasan dan kaburnya batas antara hak narapidana dan privilege yang tidak semestinya.
Jika benar bangunan itu sarana asimilasi, pemerintah wajib membeberkan siapa penggunanya, kegiatan pembinaan apa yang dijalankan, dan bagaimana fasilitas itu mendukung tujuan pemasyarakatan. Sebaliknya, jika itu rumah dinas, harus jelas siapa yang berhak menempati, berdasarkan aturan apa, dan dari anggaran mana pembangunannya. Semua pertanyaan itu bisa dijawab melalui dokumen, pemeriksaan fisik, catatan penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran. Tanpa transparansi, publik hanya akan melihat upaya mengalihkan isu dengan mengganti nomenklatur bangunan.
Lapas adalah muara terakhir dari sistem hukum. Sebaik apa pun proses penegakan hukum hingga vonis hakim, jika aspek hilirnya tidak dijalankan dengan benar, maka keadilan yang diperjuangkan menjadi sia-sia. Fasilitas mewah di dalam lapas tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan yang sistemik. Narapidana dengan sumber daya finansial atau koneksi politik bisa menikmati kenyamanan, sementara narapidana lain harus menerima kondisi apa adanya. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang terstruktur.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya para investor dan profesional, temuan ini menjadi cermin pentingnya tata kelola yang bersih di semua lini pemerintahan. Reputasi penegakan hukum Indonesia di mata dunia bisa terganggu jika praktik semacam ini terus terjadi. Investasi dan iklim usaha sangat bergantung pada kepastian hukum yang berkeadilan. Ketika lapas—institusi yang seharusnya menjadi simbol ketegasan negara—justru menjadi tempat istimewa bagi segelintir orang, kepercayaan terhadap sistem hukum pun tergerus.
"Perbedaan keterangan ini tidak boleh berakhir sebagai perang narasi. Di titik ini harus dibuktikan bahwa hukum tidak berhenti pada papan nama bangunan," demikian petikan analisis dalam kolom Kompas yang ditulis Agus Riwanto, dosen dan pengamat kebijakan publik.
Ke depan, Ombudsman RI perlu memastikan rekomendasi perbaikan dijalankan secara serius. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Pengawasan Sistem Pemasyarakatan (Bappisus) telah mengecek langsung lokasi pada Jumat (25/9/2026). Namun, kunjungan lapangan tanpa tindak lanjut yang tegas hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna. Masyarakat menunggu apakah ada sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab, ataukah kasus ini akan menguap seperti asap tanpa penyelesaian.
Pertanyaan besarnya: apakah negara ini mampu membenahi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh, ataukah kita hanya akan terus menyaksikan siklus skandal yang sama dengan nama lapas yang berbeda? Jawabannya akan menentukan wajah keadilan Indonesia di masa depan.



