Bupati Gowa Husniah Talenrang Jadi Tersangka Korupsi PBG, Sinyal Baru Penindakan Kepala Daerah
Baca dalam 60 detik
- Kortas Tipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin lain periode 2025-2026.
- Penetapan tersangka menyusul penggeledahan rumah jabatan dan kantor bupati pada Senin (21/9/2026) yang menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen.
- Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat korupsi perizinan dan berpotensi memengaruhi iklim investasi properti di Sulawesi Selatan.

Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri resmi menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, periode 2025-2026.
Penetapan status hukum itu diumumkan Direktur Tindak Kortas Tipidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (25/9/2026). Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil gelar perkara yang menyepakati penetapan bupati sebagai tersangka. Langkah ini menandai babak baru penanganan kasus yang menyeret kepala daerah aktif di Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, pada Senin (21/9/2026), tim gabungan yang terdiri dari Kortas Tipidkor Mabes Polri, Polda Sulawesi Selatan, dan Polresta Gowa menggeledah dua lokasi sekaligus: rumah jabatan Bupati Gowa di Jalan Beringin, Sungguminasa, serta Kantor Bupati Gowa di Jalan Mesjid Raya, Sungguminasa. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 15.30 hingga 20.00 WITA.
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga terkait perkara. "Dokumen berupa barang bukti elektronik serta dokumen terkait perkara tersebut," ujar Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Kortas Tipidkor Polri Brigjen Hernowo Yulianto, Selasa (22/9/2026).
Kasus ini menyoroti pola kerentanan tata kelola perizinan bangunan di daerah. PBG, yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 2021, menjadi pintu masuk investasi properti dan konstruksi. Ketika prosesnya diduga dikorupsi, dampaknya tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada kepastian usaha dan iklim investasi lokal.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kepala daerah di berbagai provinsi tersandung kasus serupa. Penindakan terhadap Bupati Gowa menegaskan bahwa Kortas Tipidkor Polri kian agresif menyasar aktor di level eksekutif daerah. Namun, penetapan tersangka belum menjelaskan secara rinci modus dan nilai kerugian negara yang diduga timbul.
"Dalam gelar perkara, tim menyepakati penetapan bupati Gowa sebagai tersangka," kata Brigjen Robertus Yohanes De Deo.
Bagi pelaku usaha dan investor di sektor properti, khususnya di Sulawesi Selatan, kasus ini menjadi peringatan tentang pentingnya due diligence dalam mengurus perizinan. Proses yang tidak transparan dapat memunculkan biaya tak resmi dan risiko hukum di kemudian hari. Pemerintah daerah dituntut mempercepat digitalisasi layanan PBG agar mengurangi ruang negosiasi ilegal.
Selain itu, kasus ini dapat memengaruhi persepsi risiko investasi di Kabupaten Gowa yang tengah mengembangkan berbagai proyek infrastruktur dan kawasan permukiman. Kejelasan status hukum kepala daerah menjadi faktor penting bagi investor yang mempertimbangkan ekspansi.
Ke depan, publik menantikan apakah penyidik akan menetapkan tersangka lain dari kalangan pejabat atau pihak swasta yang diduga terlibat. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Tanpa penjelasan menyeluruh, kekhawatiran terhadap praktik korupsi perizinan bisa terus membayangi upaya menarik investasi.



