Skandal Lapas Cibinong: Ketika Kemewahan di Balik Jeruji Membongkar Celah Tata Kelola
Baca dalam 60 detik
- Ombudsman RI menemukan fasilitas eksklusif di Lapas Cibinong yang diduga bisa diakses dengan bayaran, memicu investigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Temuan ini mengungkap potensi komersialisasi fasilitas lapas yang mengancam prinsip kesetaraan hukum dan integritas sistem pemasyarakatan.
- Pemerintah berjanji menuntaskan penyelidikan, namun publik menanti langkah konkret reformasi tata kelola lapas untuk mencegah praktik serupa.

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap keberadaan sejumlah kamar dengan fasilitas mewah di dalam kompleks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan ini mencuat setelah tim Ombudsman sempat dihalangi saat hendak melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Insiden tersebut memicu pertanyaan serius tentang praktik komersialisasi fasilitas di lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan narapidana.
Menurut keterangan Ombudsman, di area belakang lapas ditemukan lebih dari sepuluh kamar yang terpisah dari blok hunian biasa. Setiap kamar dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan peralatan memasak. Beberapa bangunan bahkan berukuran tipe 36. Di salah satu kulkas, petugas menemukan minuman beralkohol. Enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan terlihat berada di kawasan tersebut. Seorang penghuni yang sempat dimintai keterangan mengaku membayar untuk menempati fasilitas itu, meski nominal, penerima, dan identitas penghuni belum terungkap karena pemeriksaan terhenti saat petugas lapas datang.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan bantahan. Mereka menyatakan bangunan itu adalah rumah pegawai dan tempat kegiatan asimilasi. Dirjen Pemasyarakatan Mashudi mengatakan perbedaan fasilitas antarlapas bergantung pada kreativitas masing-masing unit. Namun, penjelasan ini tidak meredam kecurigaan publik. Pada 25 September 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto meninjau lokasi untuk mendalami apakah rumah pegawai digunakan sesuai peruntukan atau disalahgunakan.
Kasus ini bukan sekadar soal bangunan. Ia menyentuh isu mendasar tentang keadilan sosial dan kesetaraan di hadapan hukum. Jika semua narapidana kehilangan kemerdekaan karena putusan hakim, mengapa sebagian di antaranya diduga masih bisa membeli kenyamanan dalam ukuran lebih kecil? Anatole France dalam novel The Red Lily (1894) pernah menyindir bahwa hukum, dalam kesetaraannya yang agung, melarang orang kaya maupun miskin tidur di bawah jembatan. Sindiran itu relevan: uang seolah dapat menerjemahkan hukuman ke dalam fasilitas yang berbeda.
"Perbedaan fasilitas antarlapas bergantung pada kreativitas masing-masing lapas," ujar Dirjen Pemasyarakatan Mashudi, seperti dikutip dari Antara.
Bagi Indonesia, skandal ini berimplikasi luas. Pertama, ia mengancam integritas sistem pemasyarakatan yang menjadi ujung tombak penegakan hukum. Kedua, praktik komersialisasi fasilitas lapas dapat memperburuk overkapasitas dan ketimpangan di dalam penjara. Ketiga, kasus ini berpotensi mencoreng citra pemerintah di mata investor dan masyarakat internasional, terutama terkait tata kelola dan pemberantasan korupsi. Transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan lapas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan.
Pemerintah menyatakan akan mendalami kasus ini hingga tuntas. Namun, publik menanti tidak hanya janji, melainkan reformasi nyata. Apakah investigasi ini akan mengungkap jaringan yang lebih luas, atau hanya menjadi tamparan sementara bagi sistem yang rapuh? Jawabannya akan menentukan arah perbaikan lembaga pemasyarakatan ke depan.



