Trump Pangkas Nyaris Rp15 Triliun Anggaran Kongres Lewat 'Pocket Rescission' yang Dipersoalkan
Baca dalam 60 detik
- Gedung Putih mengumumkan pemangkasan hampir $1 miliar dana yang telah disetujui Kongres, menyasar layanan imigran dan inisiatif keberagaman.
- Mekanisme pocket rescission dinilai melanggar kewenangan konstitusional Kongres atas anggaran dan memicu kemarahan dari senator Partai Republik maupun Demokrat.
- Langkah ini memperkuat pola ekspansi kekuasaan eksekutif yang berpotensi mengubah lanskap politik anggaran AS dan berdampak pada hubungan dagang global, termasuk Indonesia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membatalkan hampir $1 miliar belanja negara yang sebelumnya disetujui Kongres, sebuah manuver yang jarang dipakai dan menuai kontroversi karena menyasar layanan bagi imigran serta program keberagaman. Pengumuman itu disampaikan Gedung Putih pada Jumat, hanya lima hari sebelum tahun fiskal federal berakhir, sehingga menyulitkan Kongres untuk meninjau ulang keputusan tersebut.
Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) menyebut pemangkasan ini sebagai upaya menyasar "belanja pemerintah yang paling berbahaya". Mayoritas dana yang dipotong dialokasikan untuk organisasi nirlaba yang melayani pengungsi dan anak di bawah umur tanpa pendamping yang dianggap berada di negara itu secara ilegal. Pemerintah berdalih dana tersebut tidak lagi diperlukan karena penyeberangan perbatasan ilegal telah menurun drastis.
Yang membuat langkah ini kian sensitif, siaran pers Gedung Putih menyinggung bahwa sebagian organisasi penerima dana dipimpin oleh individu yang pernah bekerja di pemerintahan Presiden Demokrat Barack Obama. Sentimen politik itu mempertegas bahwa pemangkasan bukan sekadar efisiensi fiskal, melainkan juga bermanuver di ranah ideologis.
Senator Susan Collins, Republikan yang tengah menghadapi pemilihan ulang ketat dan menjabat ketua Komite Appropriasi Senat, angkat bicara. Ia menyatakan tindakan itu datang tanpa peringatan atau konsultasi, dan berjanji akan membahas "tindakan ilegal" tersebut bersama kolega. Menurut Collins, penundaan itu sendiri merupakan impoundment yang tidak dilaporkan ke Kongres, sekaligus perampasan kekuasaan appropriasi. "OMB adalah lembaga cabang eksekutif. Mereka tidak berhak memutuskan program mana yang layak didanai," tegasnya.
Senator Demokrat Patty Murray, wakil ketua komite appropriasi, menyebutnya sebagai "pencurian dari rakyat Amerika". Ia menekankan dana tersebut dihasilkan dari kesepakatan bipartisan dan seharusnya membantu masyarakat, bukan dipotong oleh presiden yang lebih fokus membangun ruang dansa ketimbang berinvestasi pada keluarga. Murray juga menyoroti bahwa setiap Republikan yang mendukung RUU tersebut seharusnya marah karena suara mereka dianggap tidak berarti.
"Ini bukan sekadar penundaan, tetapi perampasan kekuasaan appropriasi Kongres. OMB tidak berwenang menentukan program mana yang layak dibiayai." โ Senator Susan Collins
Mekanisme yang dipakai dikenal sebagai pocket rescission. Biasanya, Kongres dapat meninjau usulan pemangkasan presiden sebelum berlaku. Namun, dengan mengumumkannya di ambang batas akhir tahun fiskal, Trump nyaris menutup peluang review tersebut. Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) telah menyatakan manuver ini ilegal. Collins menilai ini sebagai upaya terbaru OMB untuk "menggerogoti kekuasaan konstitusional Kongres atas dompet negara".
Langkah ini bukan yang pertama. Setahun sebelumnya, Trump mengeluarkan pocket rescission pertama dalam 50 tahun dengan memblokir $4,9 miliar bantuan luar negeri yang disetujui Kongres. Mahkamah Agung AS menolak memblokir rescission tersebut, dengan alasan kewenangan presiden di bidang urusan luar negeri memiliki bobot besar. Kini, Trump mengarahkan sasaran ke belanja domestik, memperluas cakupan kontroversi.
Pola ini menjadi bagian dari kecenderungan pemerintahan Trump untuk memperbesar kendali atas pemerintahan AS, mengikis kekuasaan Kongres. Administrasi juga telah memecat pegawai federal, menerapkan kenaikan tarif yang bersejarah, dan memulai perang di Iran tanpa persetujuan Kongres, sehingga menyerahkan beban penentuan batas kekuasaan presiden kepada cabang yudikatif.
Bagi Indonesia, manuver anggaran AS ini bukan sekadar dinamika politik dalam negeri. Ketidakpastian fiskal di Washington dapat memengaruhi kebijakan bantuan luar negeri, kerja sama pembangunan, dan stabilitas pasar keuangan global. Investor di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu mencermati apakah preseden pocket rescission akan melemahkan disiplin anggaran AS atau justru memicu kebuntuan politik yang berujung pada penutupan pemerintahan. Selain itu, pemangkasan dana untuk layanan imigran dan program keberagaman bisa mengirim sinyal tentang arah kebijakan sosial AS yang lebih luas, yang pada gilirannya memengaruhi hubungan bilateral di bidang pendidikan, tenaga kerja, dan hak asasi manusia.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana Kongres akan mampu membendung perluasan kekuasaan eksekutif ini. Jika Mahkamah Agung kembali membiarkan preseden ini, maka batas antara kewenangan legislatif dan eksekutif di AS berpotensi bergeser permanenโsebuah perubahan yang akan terasa hingga ke mitra dagang dan sekutu strategis di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.



