Kuliah Gratis PTN: Janji Mulia, Ujian Fiskal yang Menanti
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah menyiapkan program kuliah gratis di PTN, namun kebutuhan dana mencapai Rp 93,7 triliun, jauh melampaui pagu anggaran Kemdiktisaintek 2027.
- Presiden Prabowo mengandalkan dana korupsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi setoran aset sitaan tidak stabil dan baru menutup sebagian kecil kebutuhan.
- Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pelembagaan yang jelas, keadilan cakupan, dan skema pendanaan berkelanjutan, bukan sekadar retorika politik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membebaskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) bagi seluruh mahasiswa program D3, D4, dan S1. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana, meminta program kuliah gratis disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Bagi banyak keluarga, janji ini bagai oase di tengah gurun biaya pendidikan yang kian menjulang.
Namun, di balik euforia, tersimpan pertanyaan mendasar: dari mana sumber pendanaannya? Hitungan awal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menunjukkan kebutuhan sekitar Rp 93,7 triliun per tahun untuk membebaskan uang kuliah tunggal (UKT) 2,83 juta mahasiswa. Angka itu jauh melampaui total pagu anggaran kementerian untuk 2027 yang hanya Rp 66,44 triliun. Artinya, bahkan jika seluruh anggaran kementerian dialihkan, masih ada defisit puluhan triliun rupiah.
Presiden sempat menyebut dana korupsi sebagai solusi. Sayangnya, realisasi setoran Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung ke kas negara tidak bisa diandalkan. Pada 2024, setoran tercatat Rp 1,439 triliun; melonjak menjadi Rp 19,654 triliun pada 2025; lalu turun menjadi Rp 4,947 triliun hingga September 2026. Bahkan angka tertinggi itu pun hanya sekitar seperlima dari kebutuhan satu tahun, dan belum mencakup perguruan tinggi keagamaan. Uang sitaan ibarat hujan musiman: datang sesekali, bergantung pada perkara besar yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidakpastian ini membuat skema pembiayaan berbasis dana korupsi rapuh secara fiskal.
Ujian ketulusan negara tidak berhenti pada angka. Ada tiga hal sunyi yang menentukan apakah kebijakan ini akan menjadi warisan atau sekadar wacana. Pertama, pelembagaan: apakah janji ini dituangkan dalam kerangka hukum yang mengikat, sehingga tidak bergantung pada rezim atau kebijakan sesaat? Kedua, keadilan cakupan: apakah skema ini menjangkau seluruh lapisan, termasuk mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan dan daerah terpencil? Ketiga, keberlanjutan pendanaan: apakah pemerintah memiliki sumber penerimaan tetap, bukan sekadar mengandalkan uang sitaan yang tidak menentu?
"Ketulusan tidak diukur dari kerasnya suara di podium, melainkan dari apakah janji itu dilembagakan, apakah cakupannya adil, dan apakah pendanaannya berkelanjutan," tulis Mudhofir Abdullah, dosen dan peneliti, dalam kolomnya di Kompas.
Bagi investor dan pelaku pasar, kebijakan ini menimbulkan implikasi ganda. Di satu sisi, peningkatan akses pendidikan tinggi berpotensi memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang, yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi. Di sisi lain, ketidakpastian fiskal dapat memicu kekhawatiran terhadap defisit anggaran dan stabilitas makro. Pemerintah perlu meyakinkan pasar bahwa program ini tidak akan mengorbankan disiplin fiskal, misalnya dengan merancang skema pendanaan campuran yang melibatkan swasta, filantropi, atau dana abadi pendidikan.
Jika dikelola dengan baik, kuliah gratis bisa menjadi katalis mobilitas sosial dan pertumbuhan inklusif. Namun, tanpa perencanaan matang, ia berisiko menjadi beban fiskal yang menumpuk dan memicu ketidakadilan baru—misalnya, mahasiswa mampu yang seharusnya membayar justru ikut menikmati subsidi. Pemerintah harus segera merinci mekanisme seleksi penerima, besaran biaya yang ditanggung, dan sumber dana permanen. Tanpa itu, janji mulia ini hanya akan menjadi ujian ketulusan yang gagal di tengah jalan.
Pertanyaannya kini: akankah negara mampu mengubah retorika menjadi realitas, ataukah kita akan kembali menyaksikan janji manis yang menguap begitu saja?



