Gedung Putih Larang CNN di Air Force One, Kebebasan Pers AS Diuji
Baca dalam 60 detik
- Gedung Putih mencoret CNN dari daftar jurnalis yang ikut terbang bersama Presiden Trump ke Tennessee, Sabtu (26/9/2025).
- Larangan ini memperparah konflik administrasi Trump dengan media setelah sebelumnya mencabut akses CNN, MS Now, dan Politico dari Gedung Putih.
- Putusan pengadilan yang memerintahkan pemulihan akses belum sepenuhnya dijalankan, memicu kekhawatiran pelemahan kebebasan pers.

Gedung Putih kembali mengetatkan akses media dengan melarang CNN bergabung dalam rombongan pers Air Force One saat Presiden Donald Trump melakukan perjalanan ke Tennessee untuk menghadiri pertandingan sepak bola perguruan tinggi, Sabtu (26/9/2025). Larangan ini secara langsung menghambat tugas CNN sebagai bagian dari pool televisi yang bertanggung jawab mendistribusikan liputan ke seluruh jaringan berita.
Menurut keterangan CNN, jaringan tersebut semula dijadwalkan ikut dalam penerbangan kepresidenan. Namun, Gedung Putih tidak mencantumkan CNN dalam panduan jadwal perjalanan Trump yang dikirim ke korps pers, sehingga memastikan pengecualian itu. Washington Post lebih dulu melaporkan kabar ini, sementara pihak Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi dari Guardian.
Insiden ini menandai babak baru ketegangan antara tim Trump dan media arus utama. Pekan sebelumnya, Trump mencabut hak akses Gedung Putih untuk CNN, MS Now, dan Politico dengan alasan pemberitaan yang tidak menguntungkan. Melalui platform Truth Social, Trump menuduh media kerap menulis "fiksi dan kebohongan", serta mengancam akan mengambil tindakan serupa terhadap outlet lain. Kebijakan itu memicu protes dari pool pers Gedung Putih yang sempat menghentikan liputan video sebagai bentuk solidaritas.
"Publik memiliki kepentingan vital untuk menerima informasi yang akurat dan independen tentang pemerintahannya. Tidak ada administrasi yang boleh membatasi organisasi berita karena tidak menyukai pemberitaannya," demikian pernyataan bersama pool televisi Gedung Putih, Senin (22/9/2025).
CNN, MS Now, dan Politico kemudian menggugat larangan tersebut ke pengadilan, menuduh pelanggaran terhadap Amendemen Pertama Konstitusi AS. Departemen Kehakiman berargumen bahwa larangan itu demi kepentingan keamanan nasional, dengan merujuk pada pemberitaan yang melibatkan informasi "sensitif" dan "rahasia". Hakim Distrik AS Timothy Kelly memenangkan pihak media dan memerintahkan pemulihan akses. Meski demikian, pada Kamis (25/9/2025) pagi, jurnalis ketiga media itu baru diizinkan masuk Gedung Putih menjelang tengah hari. Beberapa jam berselang, tim editorial CNN dan seorang reporter MS Now dilarang meliput jamuan kenegaraan untuk Presiden China Xi Jinping.
Praktik pool pers sendiri telah berubah sejak awal pemerintahan kedua Trump pada 2025. Jika sebelumnya White House Correspondents' Association yang mengoordinasikan rotasi media, kini Gedung Putih menentukan sendiri outlet mana yang boleh meliput presiden setiap hari. Perubahan ini dinilai kalangan jurnalis sebagai upaya sistematis membatasi pengawasan independen.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Kebebasan pers yang tergerus di negara demokrasi besar dapat memengaruhi cara pemerintah lain, termasuk Indonesia, memandang pentingnya perlindungan jurnalisme. Ketika akses media ke sumber daya utama kekuasaan dipersempit, publik kehilangan alat verifikasi kebijakan. Di sisi lain, hubungan bilateral Indonesia-AS—terutama dalam isu perdagangan dan geopolitik—kerap bergantung pada informasi yang mengalir bebas dari Washington. Pembatasan seperti ini bisa menyulitkan media Indonesia mendapatkan akses langsung ke Gedung Putih, memaksa mereka mengandalkan kantor berita asing yang mungkin memiliki bias tersendiri.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah CNN akan diizinkan kembali ke Air Force One, tetapi sejauh mana pengadilan mampu memaksa Gedung Putih menaati putusan. Jika administrasi Trump terus mengabaikan perintah hukum, preseden buruk bagi demokrasi AS akan menguat—dan dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap dengan konsekuensi bagi kebebasan informasi global.



