Ambang Batas Parlemen dan Bayang-bayang Status Quo Elit Partai
Baca dalam 60 detik
- Putusan MK 2024 mewajibkan revisi ambang batas parlemen sebelum tahapan Pemilu 2029, namun prosesnya justru berlangsung tertutup.
- Pertemuan Presiden dengan ketua umum partai koalisi menghasilkan usulan angka 5-7 persen tanpa kajian akademis yang transparan.
- Langkah ini dinilai memperkuat oligopoli kekuasaan dan mempersempit ruang bagi partai baru serta representasi suara rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menetapkan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029. Putusan yang dibacakan pada 2024 itu menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional bersyarat untuk pemilu berikutnya jika tidak diubah. Sayangnya, proses perubahan yang seharusnya menjadi momentum perbaikan demokrasi justru berpotensi mempertahankan status quo kekuasaan.
Alih-alih membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, revisi ambang batas parlemen kini dibahas secara tertutup. Presiden bersama para ketua umum partai politik koalisi menggelar pertemuan tanpa melibatkan partai non-parlemen, akademisi, atau kelompok masyarakat sipil. Dari pertemuan itu, muncul usulan menaikkan ambang batas dari 4 persen menjadi 5 hingga 7 persen. Angka tersebut langsung diumumkan ke publik tanpa melalui kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal, MK telah menetapkan lima pedoman perubahan, termasuk desain berkelanjutan, menjaga proporsionalitas sistem pemilu, penyederhanaan partai, penyelesaian sebelum tahapan Pemilu 2029, dan partisipasi publik yang bermakna.
Praktisi hukum dan penulis, Furqan Jurdi, dalam kolomnya menilai bahwa cara elite partai membahas revisi ini mencerminkan pragmatisme untuk melanggengkan dominasi. "Mereka ingin memusatkan kekuasaan, agar tidak ada orang lain yang dapat menembus pagar itu," tulisnya. Ia menyoroti bahwa keputusan yang lahir dari pertemuan tertutup tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, melainkan kesepakatan elite untuk mengunci kompetisi. Menurutnya, angka ambang batas seharusnya ditentukan melalui kajian ilmiah dan partisipasi luas, bukan hasil tawar-menawar politik sesaat.
Bagi Indonesia, kenaikan ambang batas parlemen berdampak langsung pada lanskap politik dan kualitas demokrasi. Jika ambang batas dinaikkan terlalu tinggi, jutaan suara rakyat berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang ditekankan MK. Selain itu, partai-partai baru dan partai kecil akan semakin sulit mendapatkan representasi, sehingga memperkuat oligarki partai besar. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemilu dan melemahkan legitimasi parlemen.
Dari perspektif investor dan pelaku pasar, ketidakpastian regulasi politik dapat memengaruhi iklim investasi. Kebijakan yang dibuat secara tertutup dan tidak partisipatif cenderung menimbulkan risiko jangka panjang, termasuk potensi gugatan hukum dan ketidakstabilan politik. Stabilitas demokrasi yang inklusif menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, transparansi dalam revisi UU Pemilu bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menjaga kepercayaan pasar.
"Angka yang mereka sepakati dari hasil yang tertutup itu tidak lahir dari konsep kedaulatan rakyat, justru lahir dari pragmatisme untuk menjaga dominasi." โ Furqan Jurdi, praktisi hukum.
Ke depan, publik akan menyoroti apakah DPR dan pemerintah benar-benar mengikuti lima pedoman MK atau sekadar memenuhi formalitas. Jika revisi ambang batas parlemen hanya menjadi alat elite untuk mempertahankan kekuasaan, maka demokrasi Indonesia akan semakin terjebak dalam status quo yang menguntungkan segelintir partai. Pertanyaannya, akankah suara rakyat benar-benar menjadi penentu, atau justru dikalahkan oleh kesepakatan tertutup para pemimpin partai?



