Skandal Lapas Cibinong: 5 Pejabat Dinonaktifkan, Ombudsman Ungkap Sel Mewah Berbayar
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk memudahkan investigasi atas temuan fasilitas mewah.
- Ombudsman menemukan bangunan berfasilitas lengkap di dalam lapas yang dihuni narapidana dengan cara membayar, serta gym dan rencana minigolf.
- Penonaktifan ini menjadi ujian integritas sistem pemasyarakatan; publik menanti apakah pengusutan menyentuh aktor di luar lapas.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) resmi menonaktifkan lima pejabat Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, menyusul temuan Ombudsman RI tentang keberadaan fasilitas hunian mewah di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Langkah ini diambil untuk memperlancar penyelidikan internal yang tengah berjalan.
Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, dalam konferensi pers pada Sabtu (26/9), menyatakan bahwa kelima pejabat struktural itu diduga memiliki tanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman. Mereka yang dinonaktifkan mencakup Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kasi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.
Menurut Rudi, penonaktifan merupakan pintu masuk pemeriksaan menyeluruh. "Kami akan melakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini," ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses investigasi akan mengungkap kronologi dan pihak-pihak yang terlibat.
Temuan Ombudsman sebelumnya mengungkap sejumlah bangunan berfasilitas lengkap di area Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan, merinci bahwa bangunan-bangunan itu dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta perlengkapan rumah tangga lain. Tim Ombudsman bahkan sempat mewawancarai seorang warga binaan yang mengaku membayar agar bisa menempati hunian tersebut. Namun, nominal pembayaran belum dapat dipastikan karena petugas lapas menghampiri lokasi saat wawancara berlangsung.
Syafrida juga menyoroti adanya fasilitas gym yang sedang dibangun dan rencana pembangunan lapangan minigolf di klaster mewah itu. Ombudsman menemukan kulkas berisi botol minuman keras, yang seharusnya terlarang di lingkungan lapas. Temuan-temuan ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan pemasyarakatan.
"Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman." โ Rudi Setiawan, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas
Kasus ini bukan yang pertama mencoreng dunia pemasyarakatan Indonesia. Sebelumnya, berbagai lapas di tanah air kerap menjadi sorotan karena peredaran narkoba, pungutan liar, hingga fasilitas istimewa bagi narapidana tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pengawasan internal dan independensi lembaga pemasyarakatan. Penonaktifan lima pejabat mungkin baru langkah awal; publik menanti apakah penyelidikan akan mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak di luar lapas.
Bagi masyarakat, skandal ini menyentuh rasa keadilan. Ketika narapidana mampu membeli kenyamanan, sementara warga negara taat hukum berjuang memenuhi kebutuhan dasar, kepercayaan terhadap sistem hukum bisa tergerus. Ombudsman berperan sebagai pengawas eksternal, tetapi tanpa tindak lanjut tegas dari Kementerian Imipas dan aparat penegak hukum, temuan ini berisiko hanya menjadi laporan tahunan tanpa efek jera.
Ke depan, Kementerian Imipas perlu memastikan pemeriksaan tidak berhenti pada lima pejabat yang dinonaktifkan. Transparansi hasil investigasi, termasuk mengungkap siapa yang menikmati fasilitas mewah dan berapa tarif yang dibayarkan, akan menjadi ujian integritas. Jika tidak, publik berhak bertanya: apakah penonaktifan ini sekadar respons kosmetik untuk meredam kritik, atau benar-benar upaya membongkar praktik gelap di balik tembok lapas?



