Filipina Bebaskan Mary Jane, Indonesia Tegaskan Hormati Kedaulatan Hukum
Baca dalam 60 detik
- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memberikan pengampunan penuh kepada Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus narkotika yang ditangkap di Yogyakarta pada 2010.
- Pemerintah Indonesia melalui Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati keputusan tersebut sebagai konsekuensi perjanjian pemindahan narapidana yang bersifat timbal balik.
- Pembebasan ini menegaskan preseden diplomasi hukum antara Jakarta dan Manila, sekaligus membuka diskusi mengenai perlindungan WNI yang terjerat kasus serupa di luar negeri.

Terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso resmi menghirup udara bebas setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memberinya pengampunan penuh pada 25 September 2026. Keputusan itu menutup babak panjang kasus yang menyeret hubungan diplomatik Indonesia-Filipina sejak penangkapannya di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, April 2010.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Jakarta tidak mempersoalkan langkah Manila tersebut. Menurutnya, pemerintah telah mengetahui perkembangan itu dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembinaan Mary Jane kepada otoritas Filipina sesuai kesepakatan pemindahan narapidana yang diteken kedua negara.
"Pemerintah RI menghormati apa pun keputusan yang diambil oleh Pemerintah Filipina," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9).
Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi diplomatik. Yusril menjelaskan bahwa perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Filipina bersifat resiprokal. Artinya, jika suatu hari ada warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Filipina, tanggung jawab pembinaannya otomatis beralih ke Pemerintah Indonesia—termasuk kewenangan Presiden RI untuk memberikan grasi atau pembebasan.
Kasus Mary Jane memang unik. Ia bukan hanya terpidana narkotika, tetapi juga korban jaringan perdagangan manusia yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia. Penundaan eksekusi 2015 menjadi titik balik ketika Manila berhasil meyakinkan Jakarta bahwa kesaksiannya krusial untuk membongkar sindikat. Sejak itu, proses hukum dan diplomasi berjalan beriringan hingga akhirnya pemindahan disepakati pada Desember 2024.
Bagi Indonesia, langkah Filipina ini memperlihatkan bahwa kerja sama hukum lintas negara dapat berjalan tanpa mengorbankan kedaulatan masing-masing. Namun, sejumlah pengamat menilai pembebasan Mary Jane bisa memicu pertanyaan etis: apakah pengampunan penuh bagi terpidana narkotika akan melemahkan efek jera di kawasan? Pemerintah Filipina beralasan, Mary Jane adalah korban, bukan pelaku utama.
Dari kacamata hubungan bilateral, keputusan Marcos Jr. memperkuat fondasi kepercayaan yang sudah dibangun sejak pemulangan Desember 2024. Indonesia dan Filipina kini memiliki preseden konkret untuk menangani narapidana lintas batas, termasuk kasus-kasus serupa yang mungkin muncul di masa depan. Kesepakatan resiprokal menjadi jaring pengaman agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Yang perlu dicermati, implementasi asas timbal balik itu belum pernah diuji dari sisi Indonesia. Belum ada narapidana WNI di Filipina yang dipulangkan dalam kerangka perjanjian ini. Jika suatu saat terjadi, publik akan melihat apakah janji Yusril—bahwa Presiden RI berhak memberi grasi—benar-benar terwujud. Ujian sesungguhnya bukan pada pembebasan Mary Jane, melainkan pada konsistensi kedua negara menjalankan kesepakatan yang sama.
Ke depan, kasus ini bisa menjadi rujukan bagi negara ASEAN lain yang menghadapi dilema serupa: menegakkan hukum keras terhadap narkotika sambil tetap membuka ruang kemanusiaan bagi korban. Apakah Indonesia akan mengadopsi pendekatan serupa dalam perjanjian pemindahan narapidana dengan negara lain? Publik menunggu langkah konkret berikutnya.



