Eks Pejabat Bea Cukai Ngaku Bingkisan Raib Sebelum KPK Geledah: 'Dibawa Lari karena Takut'
Baca dalam 60 detik
- Mantan Direktur P2 DJBC, Rizal, mengakui bingkisan dari importir dan pengusaha cukai dipindahkan dari rumahnya sesaat sebelum penyidik KPK melakukan penggeledahan.
- Pengakuan itu muncul saat ia bersaksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
- Kasus ini membuka celah pengawasan aset pejabat, sekaligus menguji efektivitas strategi penyidikan KPK dalam mengunci barang bukti.

JAKARTA โ Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rizal mengungkapkan bahwa sejumlah bingkisan yang tersimpan di kediamannya telah dipindahkan sebelum tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan. Pengakuan ini disampaikan saat ia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menelusuri asal-usul bingkisan pisah sambut yang diduga bersumber dari uang operasional pengusaha importir dan pelaku usaha cukai. Rizal mengakui pernah menerima kiriman tersebut dan membawanya ke rumah. Namun, ketika KPK datang untuk menggeledah, barang-barang itu sudah tidak ada di tempat. "Iya, dibawa lari, Pak," ujarnya menjawab pertanyaan jaksa.
Alasan yang disampaikan Rizal terbilang lugas: rasa takut. Menurutnya, pemindahan itu dilakukan karena ia khawatir bingkisan tersebut menjadi temuan saat penggeledahan. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang membawa kabur barang-barang itu, lantaran saat kejadian dirinya sudah berada di kantor KPK. "Kan mereka enggak ketemu sama saya, Pak. Saya sudah dibawa ke KPK," kata dia.
Rizal menegaskan bahwa hanya bingkisan atau barang hadiah yang dipindahkan. Barang-barang lain di rumahnya, menurut dia, tidak ikut dibawa ke mana-mana. Saat ini, sejumlah barang tersebut telah disita oleh tim penyidik KPK. Pengakuan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi dalam perkara yang menjerat Orlando Hamonangan.
Bagi publik, pengakuan ini bukan sekadar cerita persidangan. Ia menyoroti pola kerentanan pengawasan internal di lingkungan instansi yang memiliki kewenangan besar dalam lalu lintas barang dan cukai. Ketika pejabat merasa perlu menyembunyikan barang bukti, pertanyaannya bukan hanya soal integritas pribadi, melainkan sejauh mana sistem pengawasan mampu mencegah praktik serupa terjadi sejak awal.
Dari sisi penegakan hukum, insiden ini juga menjadi ujian bagi KPK. Penggeledahan yang dilakukan setelah tersangka atau saksi diamankan memang lazim, tetapi kejadian ini menunjukkan masih ada celah waktu yang bisa dimanfaatkan pihak lain untuk menyingkirkan barang bukti. Penyidik dituntut memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk pengamanan lokasi lebih awal, agar barang bukti tidak berpindah tangan.
"Karena ketakutan, Pak, di rumah," ujar Rizal ketika ditanya alasan bingkisan dipindahkan.
Bagi pelaku usaha, terutama importir dan eksportir yang berurusan dengan Bea Cukai setiap hari, kasus ini menambah daftar panjang kekhawatiran tentang kepastian dan integritas layanan. Ketika oknum pejabat menerima bingkisan dari pengusaha, ada risiko distorsi dalam pengambilan keputusan, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga penetapan nilai pabean. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh importir yang taat aturan: biaya logistik membengkak, waktu bongkar muat molor, dan daya saing menurun.
Pemerintah sendiri telah berulang kali menegaskan komitmen pada perbaikan tata kelola Bea Cukai, termasuk melalui digitalisasi layanan dan penguatan pengawasan internal. Namun, pengakuan di persidangan ini memperlihatkan bahwa reformasi administratif belum cukup tanpa penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Publik berhak menuntut penjelasan mengapa barang bukti bisa berpindah sebelum penggeledahan, dan siapa saja yang terlibat dalam pemindahan tersebut.
Ke depan, dua hal patut dicermati. Pertama, apakah KPK akan mengusut pihak yang membawa kabur bingkisan, karena tindakan itu berpotensi menghalangi penyidikan. Kedua, apakah DJBC akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang pernah menjabat di posisi strategis, terutama yang namanya muncul dalam persidangan. Tanpa langkah tegas, kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap institusi akan terus tergerus.



