Jakarta Targetkan Kabel Utilitas Turun ke Tanah dalam Lima Tahun, Mampukah?
Baca dalam 60 detik
- Pemprov Jakarta mencanangkan pemindahan seluruh jaringan kabel udara ke bawah tanah dalam rentang lima tahun.
- Langkah ini berpotensi mengubah wajah kota, tetapi menuntut koordinasi lintas operator dan pembiayaan besar.
- Keberhasilan program akan menjadi tolok ukur reformasi infrastruktur perkotaan di Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target ambisius: menurunkan semua kabel utilitas yang saat ini membentang di udara ke bawah tanah dalam kurun lima tahun. Kebijakan ini diumumkan menyusul sorotan publik terhadap pemandangan kabel optik yang semrawut dan menjuntai di sejumlah ruas jalan ibu kota, termasuk kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan, seperti terlihat dalam dokumentasi foto pada Senin (28/9/2026).
Target tersebut bukan sekadar janji politik. Jakarta selama bertahun-tahun menghadapi kritik karena tata kelola utilitas yang tumpang tindih. Berbagai penyedia layanan telekomunikasi, listrik, dan air bersih menempatkan jaringan mereka di atas tanah tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, selain merusak estetika kota, kabel-kabel yang menjuntai juga berisiko menimbulkan kecelakaan, kebakaran, dan gangguan layanan saat cuaca ekstrem.
Program penataan kabel bawah tanah sebenarnya bukan hal baru. Beberapa ruas jalan protokol di Jakarta telah lebih dulu menerapkan sistem ducting atau saluran kabel terpadu. Namun, implementasinya sering tersendat karena perbedaan kepentingan antaroperator, keterbatasan anggaran, serta proses pembebasan lahan untuk galian. Kali ini, Pemprov menegaskan bahwa tenggat lima tahun menjadi acuan kerja yang mengikat.
Pengamat tata kota menilai bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada dua faktor: kepastian regulasi dan skema pendanaan. Tanpa aturan yang mewajibkan operator menanggung biaya pemindahan, target tersebut berisiko hanya menjadi wacana. Sebaliknya, jika pemerintah daerah mampu menyediakan insentif dan sanksi yang jelas, investasi bawah tanah bisa menjadi standar baru.
"Penataan kabel udara adalah pekerjaan rumah lama yang menuntut kemauan politik dan kolaborasi multipihak. Jakarta tidak bisa lagi menunda," ujar seorang pejabat Pemprov DKI yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip dari sumber berita.
Dari sisi anggaran, pemindahan kabel ke bawah tanah membutuhkan biaya tidak sedikit. Estimasi kasar untuk penggalian, pemasangan ducting, serta penyambungan ulang jaringan bisa mencapai triliunan rupiah. Pemerintah provinsi berpeluang menggandeng swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), tetapi hal itu tetap memerlukan jaminan pengembalian investasi yang menarik.
Bagi warga Jakarta, dampak langsung yang paling terasa adalah gangguan lalu lintas selama masa konstruksi. Penggalian di ruas jalan utama berpotensi memperparah kemacetan yang sudah kronis. Karena itu, perencanaan yang matang dan penjadwalan bertahap menjadi kunci agar program tidak menimbulkan masalah baru.
Selain aspek teknis, program ini juga menyimpan dimensi hukum. Selama ini, banyak kabel yang terpasang tanpa izin resmi atau tidak sesuai standar. Penertiban akan memaksa operator untuk membenahi legalitas aset mereka. Jika tidak, pemerintah daerah dapat melakukan pemutusan sepihak yang berujung pada sengketa.
Keberhasilan Jakarta dalam menuntaskan target lima tahun ini akan menjadi preseden bagi kota-kota lain di Indonesia. Surabaya, Bandung, dan Medan menghadapi persoalan serupa. Jika Jakarta mampu menunjukkan hasil nyata, bukan tidak mungkin model penataan serupa akan direplikasi secara nasional.
Namun, pertanyaan krusialnya: apakah tenggat lima tahun realistis mengingat kompleksitas birokrasi dan ego sektoral? Publik akan menanti apakah janji ini dieksekusi dengan peta jalan yang transparan atau kembali menjadi proyek mangkrak. Hanya dengan pengawasan ketat, mimpi kota tanpa kabel semrawut bisa terwujud.



