RUU Perampasan Aset: Senjata Ampuh Antikorupsi atau Bumerang bagi Warga?
Baca dalam 60 detik
- RUU Perampasan Aset memberi negara kewenangan besar untuk mengambil alih harta warga tanpa proses pidana, memicu pertanyaan tentang pengawasan.
- Rentetan skandal integritas di kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan menunjukkan kerentanan struktural, bukan sekadar ulah oknum.
- Jika disahkan tanpa penguatan pengawasan, regulasi ini berisiko menjadi alat represi dan menakuti investor, bukan memberantas korupsi.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali mencuat sebagai solusi pamungkas untuk memiskinkan koruptor dan memulihkan kerugian negara. Gagasan ini secara konseptual mulia, tetapi di balik desakan publik yang menggebu, tersimpan pertanyaan mendasar: siapa yang layak diberi kewenangan luar biasa tersebut, dan seberapa kokoh integritas institusi yang akan menjalankannya?
RUU ini, terutama yang mengadopsi skema non-conviction based asset forfeiture, memberikan hak kepada negara untuk menyita aset seseorang tanpa perlu pembuktian pidana terlebih dahulu. Logikanya sederhana: semakin besar kekuasaan yang didelegasikan, semakin tinggi pula tuntutan akan akuntabilitas dan kompetensi aparat penegak hukum (APH). Namun, memberikan senjata tajam kepada institusi yang masih bergelut dengan krisis kepercayaan justru berpotensi menjadi anomali kebijakan.
Selama ini, setiap kali terjadi penyimpangan di tubuh penegak hukum, narasi tunggal yang dilempar ke publik adalah soal "oknum". Namun, ketika kasus serupa terus berulang di berbagai lembaga—dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Mahkamah Agung, hingga Lembaga Pemasyarakatan—dalih oknum menjadi tidak memadai. Ini bukan lagi persoalan individu, melainkan kerentanan struktural yang mengakar.
Fakta-fakta tersebut memperlihatkan erosi integritas yang sistemik. Pertama, kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan KPK menandakan bahwa simbol kelembagaan tidak otomatis kebal terhadap penyalahgunaan wewenang. Kedua, perseteruan antar-aparat, seperti penguntitan Jampidsus, menunjukkan dinamika kekuasaan yang merusak mekanisme saling kontrol. Ketiga, skandal suap hakim dalam perkara Ronald Tannur hingga Zarof Ricar membuktikan bahwa putusan pengadilan pun bisa diperjualbelikan. Jika putusan hukum saja dapat ditransaksikan, bagaimana jaminan bahwa kewenangan perampasan aset bebas dari praktik serupa?
Keempat, kerapuhan di tahap eksekusi. Temuan fasilitas mewah di Lapas menunjukkan bahwa masalah integritas terjadi di seluruh rantai peradilan. Pertanyaan krusialnya: siapa yang mengawasi pengawas? Jika lembaga pengawas dan penegak hukum sendiri bermasalah, di mana publik meletakkan kepercayaan?
Indonesia sebenarnya tidak mengalami kekosongan hukum. Mahkamah Agung telah memiliki Perma No. 1 Tahun 2013 dan Perma No. 2 Tahun 2022 untuk mengatur penanganan harta kekayaan serta keberatan pihak ketiga yang beritikad baik. Artinya, secara normatif, mekanisme perampasan aset sudah ada, meski mungkin belum sekuat yang diinginkan. Pertanyaannya, apakah RUU ini benar-benar menutup celah, atau justru menciptakan celah baru?
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku usaha dan investor, RUU ini membawa implikasi langsung. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kewenangan perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang. Jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas yang memadai, aset yang sah bisa saja disita dengan dalih yang dipaksakan. Hal ini berpotensi menurunkan iklim investasi dan merusak kepercayaan pasar, karena investor cenderung menghindari yurisdiksi yang memiliki risiko politik dan hukum tinggi.
Di sisi lain, RUU ini juga bisa menjadi alat untuk membersihkan korupsi jika diimbangi dengan pengawasan ketat, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, tanpa perbaikan fundamental dalam tata kelola penegakan hukum, senjata ini justru berisiko menjadi bumerang. Sejumlah analis menilai bahwa pengesahan RUU harus disertai dengan reformasi institusi, termasuk mekanisme checks and balances yang kuat, penguatan peran masyarakat sipil, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah RUU ini akan disahkan, melainkan bagaimana memastikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan. Publik perlu terus mengawal proses legislasi ini, memastikan bahwa setiap pasal dirancang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkuat kekuasaan segelintir orang. Tanpa itu, kita hanya akan memberikan pedang bermata dua kepada tangan yang gemetar.



