FIAD Desak Pemerintah Setop Gonta-ganti Kurikulum: Evaluasi Implementasi Lebih Mendesak
Baca dalam 60 detik
- Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) menilai penggantian kurikulum nasional yang terlalu sering justru mengabaikan persoalan mendasar: kualitas implementasi di ruang kelas.
- Alih-alih merancang kurikulum baru, FIAD mendorong penguatan asesmen kebutuhan, pendampingan guru, serta pemantauan dampak kebijakan pendidikan secara berkelanjutan.
- Forum yang diisi akademisi, guru, pekerja, hingga petani ini juga menyoroti ketimpangan fasilitas kota-desa dan mendesak otonomi profesional guru serta pendidikan hak-hak pekerja bagi siswa.

Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) menyerukan agar pemerintah pusat berhenti menjadikan pergantian kurikulum sebagai respons utama atas persoalan pendidikan nasional. Dalam pertemuan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, akhir pekan lalu, forum yang terdiri dari akademisi, guru, pekerja, hingga petani itu menilai bahwa yang paling mendesak saat ini bukanlah menyusun kurikulum baru, melainkan memastikan kurikulum yang ada benar-benar berjalan di ruang kelas.
Seruan ini muncul di tengah kebiasaan panjang birokrasi pendidikan Indonesia yang kerap mengganti kerangka kurikulum setiap kali terjadi rotasi kekuasaan. Sejak reformasi 1998, setidaknya empat kurikulum telah silih berganti: Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka (2022). Anekdot "ganti presiden atau ganti menteri, ganti kurikulum" pun menjadi semacam pengakuan sinis atas ketidakstabilan arah kebijakan pendidikan.
Menurut FIAD, persoalan utama bukan pada desain dokumen kurikulum, melainkan pada sejauh mana tujuan pendidikan diterjemahkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Forum itu mempertanyakan apakah proses belajar benar-benar berdampak pada peserta didik, serta dukungan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru dan sekolah. "Yang perlu diperkuat adalah evaluasi implementasi," demikian pernyataan FIAD dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (28/9).
Dalam pandangan forum, pendidikan tidak dapat direduksi menjadi transfer pengetahuan matematika, sains, bahasa, atau keterampilan teknis semata. Pendidikan juga harus menumbuhkan kemampuan berpikir, mengambil keputusan, hidup bersama secara adil, dan membangun peradaban. Peserta forum menekankan pentingnya memberi anak ruang untuk bertanya, mengeksplorasi, membangun imajinasi, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.
FIAD juga menyoroti ketimpangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Sekolah urban dengan dukungan infrastruktur dan teknologi dinilai memiliki ruang akselerasi yang tidak selalu tersedia di daerah. Oleh karena itu, forum mengusulkan gagasan otonomi kontekstual: memberi keleluasaan bagi sekolah dan daerah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan serta potensi wilayah, tanpa meninggalkan tujuan dan standar pendidikan nasional. Kurikulum dinilai perlu memberi ruang bagi pembelajaran berbasis konteks lokal, termasuk potensi biodiversitas dan karakter wilayah masing-masing.
"Guru tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaksana kebijakan atau penyampai materi, tetapi sebagai pendidik, fasilitator berpikir kritis, dan pembentuk karakter." โ FIAD
Selain soal kurikulum, FIAD menyoroti otonomi profesional guru sebagai persoalan yang menonjol, di samping isu klasik kesejahteraan. Guru dinilai perlu memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan pembelajaran dan menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didik. Forum juga mendorong tumbuhnya "radar eksploitasi siswa" โ sebuah kesadaran kritis yang membekali pelajar dengan pemahaman mengenai hak-hak pekerja, proses rekrutmen, kontrak kerja, risiko eksploitasi, perdagangan orang, dan kerja paksa.
Dalam diskusi yang juga melibatkan M. Isnur dari YLBHI dan pakar hukum dari STHI Jentera, Asfinawati, peserta forum menegaskan bahwa kesiapan siswa menghadapi dunia kerja tidak boleh hanya diukur dari kemampuan memperoleh pekerjaan. Pendidikan semestinya menghasilkan individu yang mampu memahami dan melindungi haknya ketika memasuki pasar kerja. FIAD sendiri merupakan forum lintas disiplin yang dimotori sejumlah akademisi dari berbagai kampus, dengan manifesto yang dibacakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 13 Agustus 2026.
Desakan FIAD ini menjadi cermin bagi arah kebijakan pendidikan Indonesia ke depan. Jika pemerintah kembali memilih jalur pergantian kurikulum sebagai solusi cepat, risiko kelelahan reformasi di tingkat sekolah akan terus berulang. Sebaliknya, bila evaluasi implementasi, pendampingan guru, dan otonomi kontekstual benar-benar dijalankan, pendidikan nasional berpeluang keluar dari siklus perubahan simbolik. Pertanyaannya kini: apakah pembuat kebijakan bersedia mengukur keberhasilan dari dampak di ruang kelas, bukan dari seberapa baru nama kurikulum yang diluncurkan?



