Kemenag Berbenah di UINSA: Pemilihan Rektor Baru Dipercepat, Amien Suyitno Pegang Kendali Sementara
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Agama memberhentikan Akhmad Muzakki dari jabatan Rektor UINSA Surabaya dan menunjuk Amien Suyitno sebagai Pelaksana Tugas.
- Langkah ini diambil setelah gelombang protes mahasiswa yang menyegel kampus menolak pelantikan kembali Muzakki untuk periode 2026–2030.
- Pemulihan kegiatan akademik dan percepatan pemilihan rektor definitif menjadi ujian kredibilitas tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri.

Kementerian Agama resmi menghentikan masa jabatan Akhmad Muzakki sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 060729 MA.KP.07/09/2026. Keputusan itu menyusul gelombang penolakan mahasiswa yang menilai pelantikan kembali Muzakki untuk periode kedua—2026 hingga 2030—mengabaikan mekanisme dan aspirasi sivitas akademika. Sebagai pengganti sementara, Menteri Agama Nasaruddin Umar menunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor.
Penunjukan itu merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021, yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian rektor perguruan tinggi keagamaan negeri. Langkah ini menandai babak baru penyelesaian sengketa kepemimpinan di salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia Timur, sekaligus menguji sejauh mana Kemenag mampu menegakkan tata kelola yang akuntabel di lingkungan pendidikan tinggi.
Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi VIII DPR RI, Nasaruddin tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap proses yang berjalan. Ia menyebut peristiwa ini sebagai catatan kelam selama memimpin Kementerian Agama dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Pengakuan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan UINSA bukan sekadar benturan internal, melainkan cerminan lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan dalam proses pemilihan pemimpin kampus.
"Sejarah hidup saya di Kementerian Agama baru kali ini saya kebobolan dan ini saya mohon maaf betul-betul," ujar Nasaruddin dalam forum tersebut.
Sejak ditunjuk, Amien Suyitno bergerak cepat memetakan kondisi akademik bersama Inspektur Jenderal Kemenag Khairunas. Mereka menemui para guru besar untuk menyerap masukan mengenai pembelajaran yang sempat terganggu, terutama kegiatan yang membutuhkan praktikum dan interaksi langsung. Prioritas utamanya adalah memastikan mahasiswa dapat kembali belajar dengan tenang dan dosen menjalankan tugas tanpa hambatan.
"Yang paling utama adalah bagaimana kegiatan akademik kembali berjalan dengan baik. Mahasiswa harus bisa belajar dengan tenang, dosen dapat menjalankan tugasnya, dan layanan akademik kembali optimal," kata Suyitno dalam keterangan resminya, Senin (28/9/2026).
Meski demikian, pemulihan tidak cukup berhenti pada aspek operasional. Kemenag menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa yang menjadi motor protes. Tanpa keterlibatan mereka, proses penataan berisiko melahirkan resistensi baru dan memperpanjang ketidakpastian di kampus yang memiliki ribuan mahasiswa tersebut.
Konteks Indonesia: Ujian bagi Tata Kelola Kampus Keagamaan
Kasus UINSA menyoroti persoalan struktural yang kerap muncul di perguruan tinggi keagamaan negeri: proses pemilihan rektor yang tidak transparan dan minim partisipasi. Bagi publik Indonesia, khususnya investor dan profesional yang mengamati sektor pendidikan, peristiwa ini menjadi indikator penting tentang kualitas tata kelola institusi publik. Ketika mekanisme internal gagal, intervensi kementerian menjadi jalan terakhir—sebuah pola yang seharusnya tidak lagi menjadi norma.
Percepatan pemilihan rektor definitif menjadi krusial. Jika Kemenag mampu menghadirkan proses yang bersih, terbuka, dan melibatkan senat universitas secara bermakna, UINSA berpotensi menjadi contoh reformasi tata kelola. Sebaliknya, jika pemilihan berikutnya kembali menuai kontroversi, kepercayaan publik terhadap pendidikan tinggi keagamaan bisa tergerus lebih dalam.
Pertanyaannya kini: akankah Kemenag menjadikan kasus ini sebagai titik balik untuk membenahi sistem pemilihan rektor di seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri, atau hanya penyelesaian sementara yang menunda masalah serupa terulang di kampus lain?



