Advokat Gugat Batas Usia Hakim Ad Hoc ke MK: "Usia Tak Selalu Cerminkan Integritas"
Baca dalam 60 detik
- Rusiadi Waginopoyang, advokat berusia 37 tahun, mengajukan uji materi Pasal 12 huruf d dan e UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi.
- Ia menilai syarat pengalaman 15-20 tahun dan usia minimal 40-50 tahun menghambat karier profesional muda serta menciptakan diskriminasi.
- MK akan memutuskan apakah ambang batas tersebut inkonstitusional, dengan implikasi besar bagi regenerasi hakim ad hoc dan pemberantasan korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi terhadap persyaratan pengalaman dan usia minimal bagi calon hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemohonnya adalah Rusiadi Waginopoyang, seorang advokat yang merasa terhalang oleh norma dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor (UU Tipikor).
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 346/PUU-XXIV/2026 pada Senin (28/9/2026), Rusiadi mempersoalkan Pasal 12 huruf d dan e. Pasal itu mensyaratkan pengalaman hukum minimal 15 tahun untuk hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor dan pengadilan tinggi, serta 20 tahun untuk hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Sementara huruf e mengatur usia minimal 40 tahun untuk Pengadilan Tipikor dan pengadilan tinggi, dan 50 tahun untuk MA.
Rusiadi, yang saat ini berusia 37 tahun, gagal pada tahap seleksi administratif. Ia menilai syarat tersebut menghalanginya untuk dinilai berdasarkan kapasitas, integritas, dan kompetensi hukum secara materiil. "Usia biologis tidak berbanding lurus secara linier dengan integritas maupun pemahaman hukum," ujarnya dalam sidang.
Kuasa hukum pemohon, Mursid Ar Rahman, menegaskan bahwa pembatasan usia itu memaksa kliennya menunda hak konstitusional selama tiga tahun ke depan. "Padahal usia 37 tahun saat ini Pemohon berada dalam puncak masa produktif dan memiliki pemahaman hukum yang adaptif terhadap modus kejahatan korupsi modern dan tindak pidana pencucian uang," kata Mursid.
Rusiadi juga membandingkan syarat tersebut dengan ketentuan pada peradilan lain. Hakim ad hoc HAM minimal berusia 35 tahun, hakim ad hoc Hubungan Industrial 30 tahun, dan calon hakim karier peradilan umum 25 tahun. Perbedaan ini dinilai menciptakan disparitas tanpa dasar rasionalitas hukum yang jelas serta bertentangan dengan jaminan kesetaraan dan larangan diskriminasi dalam UUD 1945.
Dalam petitumnya, Rusiadi meminta MK menyatakan Pasal 12 huruf d dan e UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ia memohon agar frasa pengalaman di bidang hukum dimaknai menjadi sekurang-kurangnya dua tahun, dan usia paling rendah menjadi 35 tahun.
Permohonan ini menyoroti persoalan regenerasi di ranah peradilan tipikor. Jika MK mengabulkan, ambang batas usia dan pengalaman akan turun drastis, membuka peluang bagi profesional hukum yang lebih muda untuk menduduki posisi hakim ad hoc. Sebaliknya, jika ditolak, syarat lama tetap berlaku dan potensi diskriminasi yang dialami pemohon tidak terselesaikan.
Bagi publik Indonesia, khususnya para advokat dan akademisi hukum, perkara ini menjadi ujian bagi MK dalam menyeimbangkan kebutuhan kompetensi dengan prinsip non-diskriminasi. Putusan nanti juga akan memengaruhi kualitas penanganan perkara korupsi yang selama ini menjadi sorotan. Apakah MK akan membuka pintu bagi generasi muda, atau tetap mempertahankan standar tinggi yang dianggap menghambat? Jawabannya akan segera dinanti.



