Dirjen Pas Akui Tak Ada Anggaran CCTV Lapas: Keamanan Jadi Taruhan, Kepala Lapas Merogoh Kocek Sendiri
Baca dalam 60 detik
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memastikan tidak ada alokasi fiskal untuk pengadaan kamera pengawas di seluruh lapas dan rutan pada 2026.
- Terbongkarnya fasilitas mewah di Lapas Cibinong memicu sorotan DPR terhadap lemahnya pengawasan berbasis teknologi di lingkungan pemasyarakatan.
- Tanpa intervensi anggaran, risiko penyalahgunaan wewenang dan peredaran barang terlarang di dalam lapas berpotensi terus berulang.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan bahwa instansinya tidak memiliki anggaran untuk memasang kamera CCTV di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia sepanjang 2026. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, yang dianggap membuka tabir lemahnya pengawasan di dalam penjara.
Pengakuan tersebut disampaikan Mashudi saat rapat dengan Komisi XIII DPR di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Anggota Komisi XIII dari Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, menyinggung soal keberadaan CCTV yang dinilai tidak berfungsi optimal. Menurut Prana, persoalan Cibinong bukan kasus tunggal, melainkan gejala yang hampir merata di banyak lapas di Tanah Air.
"Kejadian ini akhirnya membuka tabir kebobrokan pemasyarakatan. Tidak hanya di Cibinong, tapi hampir di semua lapas," ujar Prana dalam rapat tersebut.
Prana menyebut praktik sewa fasilitas mewah di dalam lapas bisa mencapai Rp 15 juta hingga Rp 40 juta. Ia mendesak Mashudi untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem keamanan, kepegawaian, hingga pelayanan. Menurutnya, pengadaan barang yang kurang bermanfaat harus dialihkan ke investasi teknologi, seperti CCTV dan sistem pemantauan terpusat.
Merespons hal itu, Mashudi menegaskan pihaknya memiliki keinginan besar untuk menghadirkan peralatan elektronik di lapas dan rutan. Namun, keterbatasan fiskal menjadi penghambat utama. Ia bahkan menyebut sejumlah kepala lapas dan rutan harus mengeluarkan dana pribadi untuk memasang kamera pengawas.
"Kami tidak mengeles. Tahun 2026 memang tidak ada anggaran. Kami ingin sentral command center, tapi itu yang menjadi hambatan," kata Mashudi.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persoalan pemasyarakatan tidak hanya soal sumber daya manusia, tetapi juga infrastruktur pengawasan yang tertinggal. Padahal, lapas dan rutan merupakan titik rawan peredaran narkoba, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan berbasis teknologi, celah-celah itu sulit ditutup.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan profesional, persoalan ini bukan sekadar isu hukum. Ketidakpastian pengelolaan lapas dapat memengaruhi iklim investasi, terutama jika menyangkut kepercayaan terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Reformasi pemasyarakatan yang tertunda juga berpotensi membebani anggaran negara di masa depan, karena masalah yang tidak diselesaikan akan terus berulang.
DPR melalui Komisi XIII memiliki posisi strategis untuk mendorong realokasi anggaran. Jika pengadaan yang kurang prioritas bisa dialihkan ke sistem pengawasan, maka fungsi pemasyarakatan dapat berjalan lebih akuntabel. Namun, tanpa kemauan politik dan perencanaan yang matang, wacana ini hanya akan berhenti sebagai perdebatan di ruang rapat.
Ke depan, publik akan menunggu apakah pemerintah memasukkan pengadaan CCTV dan sistem pemantauan terpusat dalam rencana kerja 2027. Pertanyaannya, sampai kapan keamanan lapas akan bergantung pada inisiatif pribadi kepala lapas, bukan pada anggaran negara yang semestinya?



