Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Pengamat Sebut Strategi Merangkul Semua Kalangan
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melalui Keppres Nomor 107/P 2026, dengan Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil.
- Pengamat politik Adi Prayitno menilai langkah ini sebagai wujud nyata mazhab politik Prabowo yang inklusif, menghimpun tokoh lintas latar belakang tanpa memandang afiliasi.
- Komposisi Wantimpres yang diisi mantan menteri, ulama, pengusaha, dan akademisi berpotensi memperkuat koalisi besar, namun juga memunculkan tantangan efektivitas dan independensi dewan penasihat.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (2/10/2026) di Jakarta. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026, yang menempatkan Pratikno sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan M Qodari sebagai Sekretaris. Komposisi dewan penasihat ini menarik perhatian karena menggabungkan tokoh nasional, mantan menteri, politikus, ulama, hingga pengusaha dalam satu wadah.
Langkah ini dinilai sebagai pengejawantahan strategi politik Prabowo yang selama ini dikenal inklusif. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa Prabowo konsisten menganut "mazhab merangkul semua kalangan" dalam membangun bangsa. Menurutnya, presiden meyakini bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendirian, sehingga masukan dari berbagai tokoh yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing menjadi kebutuhan.
Adi Prayitno menambahkan bahwa figur-figur yang dilantik mayoritas telah memiliki rekam jejak sukses di bidangnya, bahkan melampaui urusan jabatan. "Rata-rata sudah sukses di bidangnya masing-masing," ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Prabowo kerap menegaskan pentingnya kerja sama dengan semua pihak dalam sejumlah pidato politiknya, sehingga pelantikan ini menjadi langkah konkret dari retorika tersebut.
"Mazhab politik Prabowo itu mazhab merangkul semua kalangan," kata Adi Prayitno kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2026).
Dari sisi komposisi, Wantimpres kali ini mencerminkan upaya konsolidasi kekuatan politik yang lebih luas. Kehadiran tokoh lintas agama seperti Shinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Said Aqil Siradj, dan Yahya Cholil Staquf menunjukkan pendekatan religius yang inklusif. Sementara itu, nama-nama seperti Agum Gumelar, Bambang Soesatyo, dan Rocky Gerung menandakan bahwa Prabowo juga merangkul kalangan militer, legislatif, dan intelektual kritis. Tidak ketinggalan, pengusaha seperti Dato Sri Tahir dan Jusuf Hamka memperkuat representasi dunia usaha.
Bagi Indonesia, langkah ini bisa dibaca sebagai strategi memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah dinamika politik yang terus bergerak. Wantimpres memiliki peran strategis sebagai pemberi nasihat kepada presiden, meskipun tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Dengan komposisi yang gemuk, efektivitas kerja dewan ini menjadi sorotan. Apakah 26 orang akan mampu bekerja sinergis, atau justru memperlambat pengambilan keputusan? Publik menanti bagaimana mekanisme koordinasi internal akan dijalankan.
Selain itu, keberadaan tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan secara politik, seperti Rocky Gerung, menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan dinamika internal. Di satu sisi, ini bisa menjadi simbol rekonsiliasi; di sisi lain, ada risiko co-optation yang meredam suara kritis. Pengamat akan mencermati apakah Wantimpres benar-benar menjadi forum diskusi substantif atau hanya sekadar kumpulan nama besar.
Ke depan, efektivitas Wantimpres akan diuji oleh berbagai tantangan bangsa, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, transisi energi, hingga isu sosial-politik domestik. Jika mampu berfungsi optimal, dewan ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Namun, jika hanya menjadi simbol, kritik publik akan menguat. Pertanyaannya, akankah Wantimpres menjadi motor penggerak kebijakan atau sekadar pelengkap struktur kekuasaan?



