Said Aqil Siroj Masuk Wantimpres, Janji Sampaikan Pertimbangan 'Jujur dan Objektif' ke Prabowo
Baca dalam 60 detik
- Said Aqil Siroj resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan berkomitmen memberi masukan tanpa basa-basi kepada Prabowo Subianto.
- Latar belakang dua periode kepemimpinan PBNU dan pengalaman di MPR serta BPIP menjadi modal utamanya menjembatani kepentingan lintas kelompok.
- Komposisi Wantimpres yang mencakup Sinta Nuriyah hingga Rocky Gerung menandakan strategi Prabowo merangkul spektrum luas, namun efektivitasnya masih dipertanyakan.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj resmi menyandang status anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (2/10). Dalam pernyataan pertamanya usai pelantikan, ia menegaskan tidak akan menyetor pendapat yang manis-manis kepada Presiden Prabowo Subianto. "Akan saya sampaikan kepada Presiden dengan jujur, objektif, dan konstruktif," ujarnya, menggarisbawahi bahwa posisi barunya bukan alat mencari popularitas.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika pelantikan. Said Aqil menyadari bahwa Wantimpres kerap dipandang sebagai lembaga yang hanya melegitimasi kebijakan presiden tanpa daya koreksi berarti. Karena itu, ia menyebut akan menyoroti sejumlah persoalan strategis bangsa, mulai dari penguatan persatuan nasional, kehidupan keagamaan dan kebangsaan, pendidikan, hingga ekonomi. Namun ia juga menambahkan akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan arahan Presiden. Kombinasi antara sikap kritis dan loyalitas pada arahan presiden inilah yang akan menjadi ujian pertama bagi kredibilitasnya.
Rekam jejak Said Aqil dianggap relevan untuk posisi ini. Sekretaris Pribadinya, M. Sofwan Erce, menilai pengalaman panjang Kiai Said dalam berkomunikasi dengan beragam kelompok masyarakat akan menjadi modal berharga. Menurut Sofwan, salah satu gagasan yang konsisten dibawa Said Aqil adalah pentingnya merawat hubungan harmonis antara nilai keislaman dan kebangsaan. "Islam dan kebangsaan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan," kata Sofwan, mengutip pandangan Said Aqil bahwa nilai-nilai keislaman justru dapat memperkuat persatuan, toleransi, dan demokrasi.
Dalam konteks Indonesia yang tengah menghadapi tantangan polarisasi sosial dan dinamika politik yang kerap memanas, sosok seperti Said Aqil memang dibutuhkan sebagai penjembatan. Namun pertanyaannya, seberapa besar ruang yang diberikan Presiden untuk menampung pertimbangan yang tidak sejalan dengan garis kebijakan? Wantimpres secara konstitusional hanya berwenang memberi nasihat, tanpa daya eksekusi. Sejarah menunjukkan lembaga ini lebih sering menjadi tempat penempatan tokoh politik ketimbang pusat pengambilan keputusan strategis.
"Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan beragam. Karena itu, dibutuhkan perspektif yang luas, dialog, dan sikap yang mampu menjembatani berbagai kepentingan." โ M. Sofwan Erce, Sekretaris Pribadi Said Aqil
Komposisi Wantimpres yang baru juga menarik dicermati. Selain Said Aqil, ada nama Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, serta Rocky Gerung, akademisi yang dikenal vokal mengkritik pemerintah. Kehadiran figur-figur dengan latar berbeda ini bisa dibaca sebagai upaya Prabowo memperluas basis dukungan sekaligus meredam kritik dari berbagai kalangan. Namun tanpa mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti rekomendasi, risiko Wantimpres kembali menjadi sekadar wadah seremonial tetap terbuka.
Ke depan, publik akan menantikan apakah Said Aqil benar-benar mampu menyuarakan pertimbangan yang tidak populer namun diperlukan, atau justru terserap dalam logika birokrasi istana. Jika ia konsisten pada janjinya, Wantimpres bisa berfungsi sebagai ruang dialog yang menyehatkan demokrasi. Sebaliknya, bila pertimbangan kritis hanya berhenti di ruang rapat tanpa implikasi kebijakan, maka harapan akan perbaikan tata kelola pemerintahan hanya menjadi wacana. Mampukah Wantimpres membuktikan diri bukan sekadar pelengkap kekuasaan?



