Pramono Anung Belajar Hunian Layak dari Wali Kota New York, Soroti Rusun Jagakarsa yang Disalahgunakan
Baca dalam 60 detik
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku menimba ilmu dari Wali Kota New York Zohran Mamdani soal pengelolaan hunian layak, khususnya skema mixed-use untuk warga berpenghasilan rendah.
- Pramono menyoroti masalah ketertiban di Rusun Jagakarsa, di mana sejumlah unit yang diberikan gratis justru ditempati pihak yang tidak berhak.
- Pemprov DKI tengah menggodok Ranperda Rusun yang mengintegrasikan hunian dengan sekolah, pasar, dan transportasi publik, serta memperluas sasaran ke Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari pengelolaan hunian layak dari Wali Kota New York, Zohran Mamdani. Pengakuan itu disampaikan Pramono dalam wawancara khusus dengan CNN Indonesia di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang ditayangkan Jumat (2/10). Ia secara spesifik menyoroti program mixed-use milik Mamdani yang membangun gedung bertingkat untuk menyediakan hunian bagi warga tidak mampu.
Menurut Pramono, ketersediaan hunian layak di Jakarta sebenarnya tidak kalah dari New York. Namun, persoalan utama terletak pada pelaksanaan di lapangan, terutama soal ketertiban. Ia mencontohkan banyak penerima manfaat yang kemudian menyewakan atau menjual unit hunian mereka kepada pihak lain, sehingga warga yang berhak justru tidak menempatinya.
Kasus serupa terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. Sejumlah warga yang sebelumnya tinggal di area pemakaman umum dipindahkan ke rusun tersebut dengan masa tinggal gratis selama enam bulan hingga satu tahun. Namun, Pramono menemukan bahwa banyak unit kemudian dihuni oleh orang yang bukan penerima hak. "Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis, ternyata banyak yang kemudian tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggali itu," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Pramono menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan penertiban, khususnya pada sistem administrasi agar lebih tertib, transparan, dan terbuka. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah pusat. "Saya meyakini kerja sama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat untuk hal yang berkaitan dengan hunian layak untuk masyarakat itu menjadi hal yang di sisa waktu kepemimpinan saya ini saya akan secara sungguh-sungguh untuk menyediakan itu," tegasnya.
Pada Agustus lalu, Pramono mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun. Regulasi ini mengatur pengembangan rusun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik. "Penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat," kata Pramono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/8).
Langkah Pramono sejalan dengan perhatian global terhadap krisis hunian layak. Wali Kota New York Zohran Mamdani, sejak kampanye hingga menjabat, gencar menyoroti tekanan biaya sewa yang dialami warga New York. Pada Maret lalu, melalui unggahan di Instagram resminya, ia bahkan menunjukkan dirinya menerima langsung keluhan para penyewa hunian.
Bagi Jakarta, persoalan hunian layak bukan sekadar penyediaan unit, melainkan juga tata kelola dan penegakan aturan. Penyalahgunaan hunian bersubsidi tidak hanya merugikan warga yang berhak, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Di sisi lain, perluasan sasaran ke MBT menunjukkan upaya menjangkau kelompok yang selama ini terabaikanโmereka yang berpenghasilan di atas MBR tetapi masih kesulitan membeli rumah komersial.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada pengawasan ketat dan integrasi dengan sistem administrasi kependudukan. Tanpa penertiban yang konsisten, program hunian layak berisiko hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Akankah Jakarta mampu meniru keberhasilan New York dalam menata hunian vertikal, atau justru terjebak dalam lingkaran masalah yang sama?



