26 Anggota Wantimpres Dilantik, Biaya Rp 23,9 Miliar Setahun dan Risiko Groupthink di Balik Pintu Istana
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2 Oktober 2026, dengan Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa wakil.
- Struktur besar ini memicu pertanyaan soal efektivitas: hak keuangan Rp 76,5 juta per orang per bulan berpotensi membebani APBN hingga Rp 23,9 miliar setahun.
- Tanpa mekanisme yang mendorong perbedaan pendapat, dewan penasihat berisiko terjebak groupthink dan sekadar menjadi ruang pembenaran kebijakan.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pratikno didapuk sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil, dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris. Komposisi ini langsung memantik diskursus publik: apakah jumlah yang gemuk menjamin kualitas nasihat, atau justru memperbesar beban fiskal dan memperlebar jarak antara istana dan realitas?
Di antara nama-nama yang mengucap sumpah terdapat mantan pejabat tinggi, pengusaha, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Chairul Tanjung, Sinta Nuriyah Wahid, M. Quraish Shihab, Budi Gunawan, Anwar Usman, Rocky Gerung, hingga Ignasius Jonan masuk dalam barisan tersebut. Keragaman latar belakang itu di satu sisi mencerminkan upaya merangkul banyak perspektif. Namun, pertanyaan krusialnya bukan pada siapa yang duduk, melainkan seberapa berani mereka bersuara ketika nasihat mereka berseberangan dengan keinginan presiden.
Secara konstitusional, keberadaan Wantimpres bukan hal baru. Pasal 16 UUD 1945 memberi mandat kepada presiden untuk membentuk dewan penasihat. Regulasi teknisnya diatur dalam UU No. 19 Tahun 2006, yang kemudian direvisi melalui UU No. 64 Tahun 2024. Revisi itu menghapus batas maksimal jumlah anggota; kini jumlah ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan pertimbangan efektivitas pemerintahan. Artinya, formasi 26 orang tidak melanggar hukum. Namun, legalitas formal tidak otomatis menjawab persoalan substansi: apakah struktur sebesar ini menghasilkan nilai publik yang sepadan?
Perdebatan soal biaya menjadi sorotan. Dengan hak keuangan Rp 76,5 juta per bulan per anggota, total anggaran tahunan bisa menyentuh Rp 23,9 miliar. Angka ini bukan realisasi belanja 2026 karena mereka baru dilantik awal Oktober. Tetapi proyeksi tersebut memberi gambaran tentang skala fiskal yang harus ditanggung negara. Pertanyaan lanjutannya, seperti yang sering muncul dalam diskursus kebijakan publik, adalah seberapa besar manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Tanpa mekanisme evaluasi yang transparan, angka puluhan miliar itu berisiko menjadi sekadar rutinitas administratif.
Yang lebih pelik adalah persoalan kualitas deliberasi. Sejarah pemikiran politik sudah lama mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung dikelilingi oleh orang-orang yang pandai menyenangkan telinga penguasa. Niccolo Machiavelli, dalam Bab XXIII The Prince, memperingatkan bahaya para penjilat dan menekankan pentingnya memberi ruang bagi orang bijak untuk mengatakan kebenaran. Problem utamanya bukan kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan ketidaksetujuan yang konstruktif. Dalam konteks ini, psikolog Irving Janis memperkenalkan konsep groupthink pada 1972: kelompok yang terdiri dari individu-individu cerdas pun bisa mengambil keputusan buruk ketika dorongan untuk mencapai konsensus mengalahkan keberanian menguji alternatif.
"Sebuah ruangan dapat dipenuhi puluhan orang dan tetap hanya mempunyai satu pendapat."
Peringatan itu relevan bagi Wantimpres. Dengan 26 anggota, risiko groupthink justru bisa meningkat jika mekanisme internal tidak dirancang untuk memfasilitasi perbedaan pendapat. Kehadiran figur-figur yang memiliki pandangan berbeda—seperti Rocky Gerung yang dikenal kritis—menjadi ujian awal. Apakah mereka akan benar-benar berfungsi sebagai penguji kebijakan, atau hanya menjadi pelengkap daftar hadir? Publik akan menilai dari rekam jejak dan rekomendasi yang dihasilkan, bukan dari banyaknya nama yang dilantik.
Konteks Indonesia memperlihatkan bahwa kebutuhan akan nasihat yang jujur sangat mendesak. Negara dengan lebih dari 280 juta penduduk menghadapi tantangan berlapis: dari ketahanan pangan, transisi energi, hingga posisi geopolitik di tengah rivalitas kekuatan besar. Semua itu menuntut perspektif yang luas dan berani, bukan sekadar afirmasi terhadap kebijakan yang sudah diputuskan. Sayangnya, tradisi politik Indonesia sering kali menempatkan dewan penasihat sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi, bukan sebagai forum untuk menguji asumsi. Jika pola ini berlanjut, Wantimpres berisiko menjadi menara gading yang mahal.
Ke depan, publik akan menantikan apakah Wantimpres mampu menghasilkan terobosan kebijakan yang terukur, atau justru tenggelam dalam formalitas. Ujian pertama bisa datang dari isu-isu yang membutuhkan keberanian untuk berbeda pendapat, misalnya kebijakan subsidi energi, tata kelola investasi, atau reformasi birokrasi. Jika dewan ini hanya menghasilkan rekomendasi yang seragam dengan keinginan presiden, maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi soal jumlah anggota, melainkan soal mengapa negara membayar puluhan miliar untuk suara yang tak pernah berbeda.



