Ci Mehong Jalani Pemeriksaan 2,5 Jam di Polda Metro Jaya, Tolak Restorative Justice
Baca dalam 60 detik
- Tjioe Nofia Handayani alias Ci Mehong mendatangi Ditres Siber Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi korban kasus pengeditan konten digital.
- Pihaknya menegaskan tidak akan menempuh jalur damai setelah empat surat peringatan tidak diindahkan oleh terlapor.
- Penyidik tengah mempertimbangkan pengembangan perkara dari Pasal 32 UU ITE ke dugaan pencemaran nama baik sesuai Pasal 27.

Konten kreator sekaligus pengusaha kuliner Tjioe Nofia Handayani, yang dikenal sebagai Ci Mehong, mendatangi Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Jumat (2/10) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban dalam dugaan pengeditan dan pengunggahan ulang konten digital tanpa izin. Pemeriksaan berlangsung sekitar dua setengah jam dengan 26 pertanyaan dari penyidik.
Kasus ini bermula ketika Ci Mehong menemukan konten miliknya diunggah kembali di media sosial pada 14 Juli 2026. Menurutnya, materi tersebut telah dimodifikasi dengan tambahan gambar dan kata-kata yang tidak ada dalam versi aslinya. Ia menilai tindakan itu tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik dan merusak kepercayaan publik terhadap bisnis kuliner yang telah ia bangun.
Kuasa hukum Ci Mehong, Andri Budiman, menyatakan bahwa kliennya telah berupaya menyelesaikan persoalan secara persuasif melalui empat surat, namun tidak mendapat tanggapan memadai. "Kami sudah melayangkan surat klarifikasi, somasi kesatu, kedua, dan ketiga. Karena tidak ada penyelesaian yang tuntas, kami menutup ruang restorative justice dan memilih proses hukum yang berlaku," ujar Andri di kantor Ditres Siber Polda Metro Jaya.
Ci Mehong mengaku lelah secara fisik dan mental menjalani proses hukum ini. "Saya lelah sekali, sehari-hari sudah capek mencari rezeki yang halal. Tapi saya harus melaporkan karena ini sudah mencemarkan nama baik saya," katanya. Ia juga menyebut kerugian immateriel berupa stres yang tidak bisa diukur secara materi.
Andri menambahkan bahwa timnya sedang menghitung total kerugian, termasuk dampak terhadap akun media sosial dan kerugian immateriel. Ia juga mengisyaratkan bahwa perkara ini akan dikembangkan ke dugaan pencemaran nama baik melalui Pasal 27 UU ITE, yang ancamannya lebih berat.
Kasus ini menyoroti celah perlindungan hukum bagi kreator konten di Indonesia. Meskipun UU ITE telah mengatur larangan perubahan materi digital tanpa izin, praktik pengunggahan ulang dengan modifikasi masih marak. Para pelaku sering kali memanfaatkan konten orang lain untuk mendapatkan trafik atau keuntungan ekonomi, sementara korban harus menanggung beban pembuktian dan kerugian reputasi.
Pengamat hukum siber menilai langkah Ci Mehong dapat menjadi preseden penting. "Jika kasus ini berhasil dibawa ke pengadilan, akan ada efek jera bagi pelaku pengeditan konten ilegal. Namun, prosesnya panjang dan melelahkan bagi korban," ujar seorang analis yang enggan disebut namanya.
Ke depan, publik akan menantikan apakah penyidik benar-benar mengembangkan perkara ke Pasal 27 atau tetap pada Pasal 32. Yang jelas, kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum digital di Indonesia, sekaligus peringatan bagi siapa pun yang gemar mengedit konten tanpa hak.



