Kapolri Baru Didesak Benahi Layanan Laporan: Warga Berhak Tahu, Bukan Hanya Melapor
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjamin setiap laporan warga tercatat dan pelapor mendapat kabar perkembangan kasus.
- Desakan ini muncul di tengah keluhan lama soal laporan yang hilang tanpa penjelasan, yang selama ini menggerus kepercayaan publik terhadap Polri.
- Jika tak ada perbaikan standar respons, kepercayaan masyarakat berisiko tetap rendah meski ada pergantian pimpinan di institusi kepolisian.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan tidak ada lagi laporan masyarakat yang berakhir tanpa kejelasan. Desakan itu disampaikan menyusul pelantikan Suyudi sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara, dan menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan barunya: apakah janji pelayanan publik benar-benar sampai ke tingkat polsek, atau hanya berhenti di pidato seremonial.
Abdullah menilai persoalan mendasar bukan pada kecepatan penyelesaian perkara, melainkan pada transparansi proses. Warga yang telah melapor, menurutnya, berhak mengetahui apakah laporannya diterima, sedang ditangani, atau justru diteruskan ke satuan lain. Tanpa informasi itu, pelapor dibiarkan menebak-nebak dan akhirnya enggan kembali ke kantor polisi.
"Masyarakat tidak selalu menuntut perkara selesai seketika. Yang mereka butuh adalah kepastian bahwa laporan diterima, ditangani, dan punya tindak lanjut yang jelas," ujar Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10/2026).
Politikus PKB itu menyoroti pentingnya standar respons yang konsisten. Meski setiap perkara punya tingkat kerumitan berbeda, ia menegaskan pelapor tetap memerlukan pembaruan informasi mengenai tindakan lanjutan. Ia juga mendorong penguatan jalur pengaduan bila warga menemui hambatan pelayanan atau menduga adanya pelanggaran oleh anggota kepolisian.
Dalam pandangan Abdullah, kepercayaan publik tidak dibangun lewat slogan, melainkan melalui pengalaman langsung warga saat berurusan dengan polisi. Respons cepat terhadap kebutuhan perlindungan, kejelasan tahapan pemeriksaan, dan kepastian hukum menjadi tiga pilar yang menentukan apakah institusi ini dipercaya atau justru dihindari.
Ia juga mengingatkan bahwa percepatan layanan tidak boleh mengorbankan kualitas penyelidikan. Korban tetap harus mendapat perlindungan, hak pihak yang dilaporkan tetap dijaga, dan setiap tindakan penegakan hukum mesti berpijak pada bukti. Prinsip itu, menurutnya, adalah rambu agar reformasi pelayanan tidak berubah menjadi formalitas belaka.
Desakan ini menyentuh persoalan klasik yang jarang terselesaikan: kesenjangan antara janji di markas besar dan kenyataan di lapangan. Banyak warga mengeluh laporan mereka menguap setelah diterima, tanpa surat pemberitahuan perkembangan, tanpa nomor registrasi yang jelas, dan tanpa kepastian kapan perkara akan diproses. Ketika keluhan semacam itu menumpuk, efeknya bukan hanya kekecewaan individual, tetapi erosi legitimasi institusi secara perlahan.
Abdullah menekankan bahwa perbaikan pelayanan harus dibarengi dengan dukungan sumber daya: kecukupan personel, pembekalan, sarana kerja, dan pendampingan hukum. Tanpa itu, standar respons yang tinggi hanya akan menjadi beban tambahan bagi anggota di lapangan, yang pada akhirnya kembali mengorbankan kualitas layanan.
Ia memastikan Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan seiring dengan dukungan yang diberikan. Tujuannya, agar perubahan benar-benar dirasakan warga, anggota mendapat dukungan untuk bekerja profesional, dan proses hukum berjalan adil serta akuntabel.
Pertanyaannya kini, apakah Kapolri Suyudi mampu menerjemahkan tuntutan itu menjadi sistem yang terukur โ misalnya tenggat pembaruan informasi berkala, kanal pengaduan yang benar-benar responsif, dan evaluasi berkala di tingkat polsek? Tanpa mekanisme semacam itu, pergantian pimpinan berisiko hanya mengulang siklus yang sama: harapan besar di awal, lalu kekecewaan yang kembali menumpuk.



