Robert P Jones: "Ini 1933 Kita" — Ketika Kristen Putih AS Menukar Iman dengan Kekuasaan
Baca dalam 60 detik
- Robert P Jones, pendiri PRRI, merilis buku Backslide yang membandingkan Amerika Serikat 2025 dengan Jerman 1933.
- Data PRRI menunjukkan penurunan drastis populasi Kristen kulit putih dari 54% (2008) menjadi 41% (kini), memicu aliansi transaksional dengan Trump.
- Jones memperingatkan bahwa backsliding demokrasi bisa dibalik jika umat Kristen arus utama bersuara, tetapi jendela waktunya menyempit.

Robert P Jones, pendiri Public Religion Research Institute (PRRI), menulis dalam bukunya yang terbaru bahwa Amerika Serikat sedang mengalami "backslide" demokrasi yang didorong oleh aliansi transaksional antara Kristen kulit putih yang menyusut dan Donald Trump. Dalam wawancara dengan The Guardian, Jones menyatakan bahwa ia sempat ragu untuk menarik paralel dengan Nazi Jerman, tetapi data demografi dan retorika kampanye Trump membuatnya menyimpulkan: "Ini adalah tahun 1933 kita."
Buku berjudul Backslide: Reclaiming a Faith and a Nation After the Christian Turn Against Democracy itu dibuka dengan kebangkitan Partai Nazi dan keterlibatan gereja-gereja Jerman. Jones mengutip pendeta Martin Niemöller, yang awalnya tidak sepenuhnya menentang Hitler selama empat tahun pertama, sebelum akhirnya menyesal karena tidak bersuara lebih awal. Jones menulis, "Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Niemöller di mana dia antara 1933 dan 1937, Tuhan akan bertanya kepada kita di mana kita antara 2025 dan 2028."
Jones, yang tumbuh sebagai Southern Baptist di Mississippi dan meraih gelar master divinity, telah lama meneliti hubungan antara agama dan politik. Buku-bukunya sebelumnya, termasuk The End of White Christian America (2016) dan White Too Long (2020), mendokumentasikan pergeseran demografi yang kini ia sebut sebagai pemicu kepanikan eksistensial di kalangan evangelikal kulit putih. Menurut data PRRI, pada 2008, Kristen kulit putih masih 54% dari populasi AS; kini hanya 41%. Evangelikal kulit putih turun dari 25% menjadi 13% dalam seperempat abad terakhir, dan Southern Baptist Convention kehilangan lebih dari 3 juta anggota sejak puncaknya pada 2006.
Jones menilai bahwa aliansi antara Trump dan evangelikal kulit putih bukanlah kesepakatan ideologis, melainkan pertukaran kepentingan. "Trump suka berbicara tentang seni bernegosiasi, dan sebenarnya ada kesepakatan quid pro quo besar antara populasi evangelikal kulit putih yang menurun dan Trump," ujarnya. "Daya tarik utamanya bukan kebijakan, melainkan anti-imigran: 'Saya akan mengembalikan Amerika yang terlihat seperti Anda, dan saya akan mengembalikan kekuasaan kepada gereja-gereja Kristen.'"
Ia menambahkan bahwa Trump secara eksplisit menawarkan transaksi: suara mereka ditukar dengan janji bahwa mereka tidak perlu memilih lagi. "Evangelikal bersedia memaafkan berbagai dosa dengan gagasan bahwa dia akan membawa mereka kembali berkuasa saat jumlah mereka menyusut," kata Jones. Pola ini, menurutnya, berbeda dari gerakan Kanan Religius era 1980-an yang membungkus ambisi politik dengan bahasa moralitas. "Sekarang yang kita hadapi adalah nasionalisme Kristen yang secara terang-terangan anti-demokrasi, dengan slogan: 'Negara ini milik kami, dan kami akan menggunakan kekuatan yang ada untuk mengklaimnya.'"
"Jika Anda tidak ingin hidup di tempat di mana polisi bertindak brutal, menculik orang di jalan dengan topeng, dan membunuh warga negara di jalanan, sekaranglah waktunya untuk bersuara." — Robert P Jones
Jones juga menyoroti bagaimana retorika Trump tentang "darah yang tercemar" dan "gen yang baik" mengingatkan pada bahasa kemurnian rasial. "Jika mereka mencemari darah, apa darah yang murni? Kita tahu ke mana cerita itu mengarah," tegasnya. Ia mengutip laporan Hannah Arendt tahun 1950 tentang Jerman pascaperang, yang menyatakan bahwa banyak orang Jerman, terutama yang terdidik, tidak lagi mampu mengatakan kebenaran bahkan jika mereka ingin.
Dalam analisisnya, Jones menyebut bahwa gereja-gereja kulit putih telah mengalami "kemurtadan" dengan menukar inti spiritual dengan dominasi politik. Ia mencatat bahwa segregasi rasial dan partisan di gereja-gereja membuat jemaat jarang mendengar kritik terhadap pandangan mereka. "Anda tidak perlu secara eksplisit mengajarkan nasionalisme Kristen; cukup pastikan tidak ada kritik terhadapnya," ujarnya. Data PRRI menunjukkan bahwa di kalangan evangelikal kulit putih, semakin sering pergi ke gereja, semakin ekstrem pandangan anti-imigran, anti-Kulit Hitam, dan anti-Muslim mereka.
Jones juga mengkritik penyelidikan resmi atas serangan Capitol 6 Januari 2021 yang menurutnya mengabaikan simbol-simbol Kristen yang menonjol, seperti salib kayu dan spanduk "Jesus Saves" bersama bendera Konfederasi. "Saya terkejut melihat sangat sedikit tentang itu dalam laporan komite seleksi DPR. Itu kerugian besar dan distorsi persepsi publik," kenangnya. Ia menilai bahwa pengaruh nasionalisme Kristen kini merambah ke aparat keamanan nasional, dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang memiliki tato ikonografi Perang Salib dan mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi "Departemen Perang".
Meski demikian, Jones tidak sepenuhnya pesimistis. Ia menekankan bahwa "backsliding tidak irreversible" dan pemulihan nasional mungkin dilakukan melalui konfrontasi jujur dengan sejarah dan pertobatan tulus. Di berbagai penjuru AS, suara-suara Kristen alternatif mulai muncul, seperti James Talarico, seorang seminari Presbiterian yang mencalonkan diri untuk Senat AS di Texas, dan pendeta Metodis Adam Hamilton di Kansas. "Untuk waktu yang lama, Protestan arus utama diajarkan kesopanan dan kepatutan, yang membuat mereka enggan bersuara," kata Jones. "Jika kita tidak ingin wajah publik dan masa depan Kristen hanya berupa nasionalisme Kristen, kita harus menampilkan versi Kristen yang kompatibel dengan demokrasi — yang menekankan kepedulian pada yatim piatu, janda, dan imigran."
Jones berharap bukunya menjadi panggilan bangun bagi umat Kristen kulit putih untuk menyadari bahwa mereka menghadapi pilihan serupa dengan gereja Jerman pada 1933. "Ini adalah panggilan bangun untuk melihat garis-garis terang yang sedang dilanggar, untuk jernih tentang betapa berbahayanya itu, dan bagi pembaca Kristen — terutama kulit putih — untuk menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab khusus untuk menawarkan versi iman yang berbeda. Karena iman kitalah yang telah dibajak dan digunakan untuk melegitimasi gerakan otoriter yang anti-demokrasi dan tidak liberal yang sedang merajalela di AS," pungkasnya.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin tentang bagaimana agama dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik elektoral. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keragaman tradisi keagamaan yang sering menjadi ajang tarik-menarik antara kekuatan politik dan otoritas spiritual. Pertanyaannya, akankah Indonesia belajar dari peringatan Jones, atau justru mengulang pola yang sama ketika identitas agama dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan?



