Trump Siapkan 'AI Czar' di Gedung Putih, Jay Clayton Jadi Kandidat Kuat
Baca dalam 60 detik
- Donald Trump menyiapkan posisi koordinator kebijakan AI di Gedung Putih dan menjagokan Jay Clayton, yang saat ini masih menjabat Direktur Intelijen Nasional.
- Penunjukan ini berpotensi mengukuhkan garis kebijakan AI yang ramah industri, menyusul komitmen pengawasan mandiri yang diteken para CEO teknologi pekan lalu.
- Jika terealisasi, Clayton akan menjadi pejabat AI kedua setelah David Sacks, sementara Washington masih mencari keseimbangan antara percepatan inovasi dan pengawasan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menyiapkan sebuah posisi baru di Gedung Putih yang akan mengoordinasikan seluruh kebijakan kecerdasan buatan (AI) lintas kementerian dan lembaga. Nama Jay Clayton, yang kini menjabat Direktur Intelijen Nasional, muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengisi kursi yang informal disebut sebagai "AI czar" tersebut.
Menurut dua sumber yang mengetahui jalannya pembahasan, pengumuman resmi bisa keluar dalam hitungan hari. Clayton diperkirakan tidak akan melepas jabatannya di komunitas intelijen, sehingga ia berpotensi memegang dua portofolio sekaligus โ kombinasi yang jarang terjadi dalam tata kelola pemerintahan AS. Gedung Putih sendiri belum mengonfirmasi nama apa pun, dan seorang pejabat menegaskan bahwa setiap informasi sebelum pengumuman resmi presiden hanyalah spekulasi.
Rencana ini bukan langkah mendadak. Sepekan sebelumnya, Trump mengumpulkan sejumlah CEO perusahaan teknologi dan AI di Gedung Putih. Pertemuan itu menghasilkan komitmen bersama yang mendorong perusahaan melakukan pengawasan mandiri terhadap model AI mereka. Trump saat itu menyatakan dirinya "sangat dekat" dengan keputusan akhir dan memperkirakan pengumuman keluar dalam tiga hingga empat hari, meski ia masih ingin berkonsultasi dengan kalangan industri dan pimpinan Partai Republik di DPR.
Pemilihan Clayton memberi sinyal bahwa Trump menginginkan figur dengan rekam jejak penegakan hukum dan pasar modal, bukan sekadar akademisi atau eksekutif teknologi. Dalam uji kelayakan di Senat, Clayton pernah menyebut AI sebagai "pengubah permainan" yang membawa peluang sekaligus ancaman, dan menekankan pentingnya pemahaman mendalam sebelum mengambil kebijakan. Pernyataan itu kini terbaca sebagai pijakan awal bagi peran barunya jika benar terealisasi.
"Ini adalah pengubah permainan, ini bukan hanya sebuah peluang, tetapi juga ancaman. Ketika sesuatu merupakan peluang sekaligus ancaman, Anda harus benar-benar memahaminya." โ Jay Clayton, dalam uji kelayakan di Senat.
Yang menarik, posisi ini bukan jabatan baru bagi Washington. David Sacks lebih dulu mengemban mandat serupa, mencakup AI dan kripto, sebelum mengundurkan diri karena masa tugasnya sebagai pegawai khusus berakhir. Sacks kini tetap berpengaruh melalui kursi wakil ketua Dewan Penasihat Presiden untuk Sains dan Teknologi. Artinya, kebijakan AI AS saat ini berjalan di dua jalur: jalur formal pemerintahan dan jalur informal melalui lingkaran penasihat presiden.
Bagi banyak pengamat, langkah Trump mencerminkan dilema klasik negara adidaya: ingin mengejar ketertinggalan dari China dalam pengembangan AI, tetapi sekaligus menghadapi tekanan domestik untuk memperketat pengawasan. Pendekatan pengawasan mandiri yang diteken para CEO pekan lalu dinilai sebagian pihak sebagai kompromi yang terlalu lunak, sementara kalangan industri khawatir regulasi keras akan memperlambat inovasi dan memindahkan pusat riset ke yurisdiksi lain.
Dari Jakarta, dinamika ini layak dicermati. Indonesia sedang menyusun kerangka tata kelola AI melalui kementerian komunikasi dan digital, dan arah kebijakan Washington kerap menjadi rujukan tidak resmi bagi negara berkembang. Jika AS memilih model koordinasi terpusat di bawah satu pejabat senior, tekanan bagi Indonesia untuk memiliki struktur serupa โ bukan sekadar regulasi sektoral โ akan menguat. Sebaliknya, bila Washington justru memperkuat pengawasan mandiri industri, negara-negara berkembang bisa menempuh jalur serupa tanpa harus membangun birokrasi baru yang mahal.
Pertanyaan yang tersisa bukan sekadar siapa yang akan duduk di kursi itu, melainkan seberapa besar kewenangan yang benar-benar diberikan. Tanpa mandat anggaran dan otoritas regulasi yang jelas, jabatan "AI czar" berisiko menjadi simbol tanpa gigi โ persis seperti yang dikhawatirkan sebagian anggota Kongres dari kedua kubu. Dalam beberapa hari ke depan, publik akan melihat apakah Trump memilih figur kuat dengan kewenangan nyata, atau sekadar menempatkan nama besar untuk meredam desakan pengawasan.



