Reshuffle Ketujuh dan Safari Jokowi: Dua Matahari Menuju 2029
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk ketujuh kalinya dalam dua tahun, hanya berselang dua pekan setelah reshuffle keenam.
- Pergeseran sejumlah nama kunci seperti Listyo Sigit Prabowo dan Bahlil Lahadalia dinilai sebagai upaya memperkuat kendali atas simpul-simpul strategis kekuasaan.
- Manuver politik Jokowi bersama PSI dan sidang MK soal syarat pencalonan Gibran menjadi penanda bahwa peta koalisi 2029 mulai ditata lebih awal.

Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah komposisi kabinetnya pada Kamis (1/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ini adalah reshuffle ketujuh dalam dua tahun pemerintahan, dan yang paling mencolok, hanya dua pekan setelah perombakan keenam. Frekuensi yang tidak biasa ini memunculkan pertanyaan: apakah ini sekadar penyegaran administratif, atau sinyal bahwa koalisi tengah ditawar ulang menjelang Pemilu 2029?
Dalam perombakan kali ini, posisi Kapolri berganti, kursi Menteri Luar Negeri berpindah, dan sebuah kementerian koordinator baru dibentuk. Dudung Abdurachman, yang baru lima bulan memimpin Kantor Staf Presiden, digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo—yang sebelumnya memimpin Polri selama lima tahun delapan bulan—kini mengisi kursi Kepala Staf Kepresidenan, simpul yang mengawal program prioritas di sisi Presiden.
Pengamat politik menilai rotasi ini bukan tanda melemahnya jaringan yang kerap disebut "Geng Solo", melainkan justru penguatan. Listyo tidak keluar dari lingkaran kekuasaan; ia berpindah dari pemegang komando aparat menjadi pengatur agenda. Namanya mulai dikenal luas saat menjabat Kapolres Solo ketika Jokowi masih menjadi wali kota. Jalur karier itu kini berlanjut ke pusat pengambilan keputusan strategis.
Posisi Bahlil Lahadalia juga menarik dicermati. Ia tidak digeser, melainkan dinaikkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sembari tetap memegang Kementerian ESDM. Sektor energi, tambang, dan hilirisasi adalah jantung ekonomi nasional sekaligus sumber logistik politik. Bahlil juga masih memimpin Partai Golkar, partai yang kadernya, Nusron Wahid, tetap bertahan meski empat orang yang disebut KPK sebagai kepercayaannya telah menjadi tersangka kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Namun, tiga peristiwa pekan ini perlu dibaca sebagai satu lukisan utuh, bukan potongan terpisah. Selain reshuffle di istana, ada safari politik Jokowi bersama PSI dan sidang Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Kombinasi ini menunjukkan bahwa manuver menuju 2029 telah dimulai jauh sebelum tahapan resmi pemilu.
"Politik kita hari ini memperlihatkan dua matahari yang sama-sama bersinar, saling membutuhkan, tetapi diam-diam menyiapkan orbit masing-masing," tulis Mudhofir Abdullah, dosen dan peneliti, dalam kolomnya.
Dalam bahasa ilmu politik, pola semacam ini disebut hedging: tetap bergantung satu sama lain sambil menyiapkan jalan keluar sendiri. Pepatah Jawa mengingatkan, ora ana ratu loro ing sakjagad—tak ada dua raja dalam satu dunia. Namun realitas politik hari ini justru menampilkan dua pusat gravitasi yang bersinar bersamaan.
Bagi publik, pertanyaannya bukan sekadar siapa duduk di kursi mana. Yang lebih penting adalah apakah konfigurasi ini akan mempercepat atau justru memperumit agenda reformasi struktural, terutama di sektor energi dan penegakan hukum. Investor dan pelaku pasar tentu mencermati apakah rangkap jabatan di kementerian strategis berdampak pada kepastian regulasi.
Ke depan, sidang MK soal syarat pencalonan Gibran berpotensi menjadi titik balik. Jika putusan mengubah lanskap pencalonan, maka peta koalisi 2029 bisa bergeser lebih cepat dari perkiraan. Pertanyaan besarnya: apakah dua matahari ini akan terus bersinar berdampingan, atau salah satunya perlahan menenggelamkan yang lain?



