Sengketa Ijazah Gibran di MK: Ketika Konstitusi Ditafsirkan Sesuai Kepentingan
Baca dalam 60 detik
- Permohonan PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming diajukan jauh melewati tenggat tiga hari setelah penetapan KPU, memicu perdebatan soal batas waktu sengketa pemilu.
- Pakar hukum tata negara menilai ada kecenderungan memperlakukan UUD 1945 secara dogmatis dan selektif, memilih pasal yang menguntungkan sembari mengabaikan yang membatasi.
- Mahkamah Konstitusi berada di posisi sulit: menegakkan kepastian hukum atau membuka ruang pemeriksaan substantif yang berpotensi mengguncang legitimasi proses pemilu.

Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pusat perhatian setelah menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permohonan itu masuk jauh setelah pemungutan suara dan pelantikan pasangan terpilih, memunculkan pertanyaan mendasar: apakah konstitusi sedang diperjuangkan, atau justru dijadikan alat pembenaran bagi kesimpulan yang sudah dikehendaki sebelumnya?
Persoalan ini bukan sekadar soal administrasi. Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan batas waktu pengajuan permohonan PHPU presiden paling lambat tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 74 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang diperkuat melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XXI/2023. Tenggat itu tidak lahir tanpa alasan. Pemilu adalah proses konstitusional yang harus bermuara pada kepastian siapa yang memegang mandat rakyat.
Namun, kepastian hukum kerap berbenturan dengan tuntutan keadilan substantif. Para pemohon mengakui bahwa permohonan mereka diajukan terlambat, tetapi berdalih bahwa keadilan substantif semestinya membuka ruang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang mereka nilai krusial. Di sinilah dilema hukum itu mengemuka: bukan soal apakah dugaan pelanggaran layak didengar, melainkan melalui mekanisme apa, oleh lembaga mana, dan dalam batas waktu seperti apa pemeriksaan dapat dilakukan.
Dalam kajian akademik, fenomena ini disebut sebagai constitutional fundamentalism โ istilah yang dipopulerkan Mary Anne Franks dalam bukunya The Cult of the Constitution (2019). Franks mengkritik kecenderungan memperlakukan konstitusi secara dogmatis dan selektif: menonjolkan pasal-pasal yang mendukung kepentingan sendiri, sembari mengabaikan bagian yang menyulitkan posisi tersebut. Kesetiaan pada konstitusi, dalam lensa ini, bisa berubah menjadi tameng bagi kepentingan yang justru ingin dilindungi dari kritik.
"Constitutional fundamentalists read the Constitution in selective and self-interested ways." โ Mary Anne Franks, The Cult of the Constitution (2019; 2021).
Gejala serupa tampak ketika setiap pihak yang berposisi sebagai pemohon begitu bersemangat merujuk pasal-pasal UUD 1945, termasuk Pasal 22E ayat (1) tentang prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rujukan itu sah. Namun, pertanyaan kritisnya: apakah pasal-pasal tersebut dibaca secara utuh, atau hanya bagian yang menguntungkan? Konstitusi bukan menu yang bisa dipilih sesuai selera. Ia adalah kerangka utuh yang mengikat semua pihak, termasuk mereka yang mengklaim sedang memperjuangkannya.
Bagi publik, perkara ini menyangkut sesuatu yang lebih besar dari sosok Gibran. Ia menguji apakah lembaga-lembaga negara โ KPU, Bawaslu, dan MK โ mampu menjaga integritas proses pemilu ketika dihadapkan pada tekanan politik. Jika tenggat waktu bisa dinegosiasikan demi keadilan substantif, apa yang mencegah pihak lain menuntut perlakuan serupa di masa depan? Sebaliknya, jika kepastian hukum ditegakkan secara kaku tanpa menyediakan jalur pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, kepercayaan pada institusi justru bisa tergerus.
Yang paling terdampak dari ketidakpastian ini adalah pemilih. Ketika sengketa pemilu berlarut-larut, legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan ikut dipertanyakan. Pasar, investor, dan mitra internasional mencermati stabilitas politik Indonesia. Ketidakpastian hukum di ranah pemilu bisa memengaruhi persepsi risiko, meski dampaknya tidak selalu langsung terlihat dalam angka ekonomi.
Ke depan, MK menghadapi ujian yang tidak ringan. Putusan apa pun akan menjadi preseden: apakah memperluas atau mempersempit ruang sengketa pasca-pemilu. Jika MK membuka pintu pemeriksaan substantif di luar tenggat, ia harus merumuskan batas yang jelas agar tidak menjadi celah bagi gugatan tanpa akhir. Jika MK menolak, ia perlu menjelaskan mengapa keadilan substantif tidak bisa mengalahkan kepastian prosedural โ dan menyediakan jalur alternatif bagi dugaan pelanggaran. Pertanyaannya kini: apakah konstitusi masih dibaca sebagai satu kesatuan utuh, atau sebagai kumpulan pasal yang bisa dipilih sesuai kepentingan?



