MK Tutup Sidang Sengketa Syarat Pendidikan Gibran, Saldi Isra Minta Opini Publik Tak Tekan Majelis
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Konstitusi resmi mengakhiri rangkaian persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
- Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan bahwa majelis hakim akan mempelajari seluruh dokumen dan fakta secara mandiri sebelum mengambil keputusan, seraya meminta publik tidak terjebak dalam opini yang saling bertentangan.
- Belum ada agenda resmi pengucapan putusan, sehingga publik menanti apakah MK akan mengabulkan atau menolak gugatan yang berpotensi mengubah lanskap politik nasional.

Mahkamah Konstitusi (MK) menutup persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menguji keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Penutupan sidang pada Jumat (2/10/2026) itu menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemeriksaan dan keterangan para pihak, dan kini bola panas berada sepenuhnya di tangan majelis hakim konstitusi.
Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam persidangan meminta semua pihak memberikan ruang kepada Mahkamah untuk bekerja tanpa intervensi opini publik yang berkembang di luar ruang sidang. Ia menilai tekanan opini yang saling berhadapan dapat mengganggu ketenangan majelis dalam mempertimbangkan perkara. "Jadi, tidak perlu terlalu terlibat dalam opini yang berhadap-hadapan terus. Suasana yang sudah kita bangun dalam beberapa hari ini harus dijaga," ujar Saldi, seperti dikutip dari persidangan.
Menurut Saldi, seluruh hakim akan menghabiskan akhir pekan untuk membaca dan mempelajari bahan perkara secara mandiri di ruangan masing-masing sebelum kembali berkumpul guna membahas dan mengambil keputusan. "Sembari kami bisa berpikir dengan tenang, membaca bahan dengan tenang, nanti memutuskan dengan tenang," kata dia. Ia menegaskan bahwa apa pun putusan nanti, itulah hasil pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
Perkara ini menyita perhatian publik karena menyangkut legalitas pencalonan Gibran yang saat itu masih menjabat Wali Kota Surakarta. Gugatan menyoal pemenuhan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan pemilu. Sebelumnya, MK juga sempat menolak menghadirkan Gibran dalam sidang sengketa, dengan alasan yang belum sepenuhnya diungkap ke publik. Dinamika ini menambah lapisan kompleksitas: di satu sisi, MK dituntut independen; di sisi lain, publik ingin memastikan tidak ada celah hukum yang terabaikan.
"Karena ini sudah dipercayakan kepada Mahkamah, biar Mahkamah yang memutuskan. Apa pun yang diputuskan nanti, itulah putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang bisa kami ambil dalam persidangan ini." โ Saldi Isra, Wakil Ketua MK
Penutupan sidang ini juga menandai berakhirnya tahap pembuktian dan mendorong perkara ke fase musyawarah hakim. Secara prosedural, MK memiliki waktu hingga 30 hari kerja setelah permohonan diregistrasi untuk menjatuhkan putusan, namun dalam praktiknya jadwal bisa menyesuaikan kompleksitas perkara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada agenda resmi pengucapan putusan yang tercantum dalam laman resmi MK. Ketiadaan jadwal tersebut memunculkan spekulasi di ruang publik, meski MK menegaskan akan bekerja sesuai koridor hukum.
Bagi Indonesia, putusan MK dalam perkara ini bukan sekadar soal nasib satu tokoh. Ia akan menjadi preseden tentang bagaimana konstitusi menafsirkan syarat pencalonan, sekaligus menguji kredibilitas lembaga peradilan di mata investor dan masyarakat sipil. Stabilitas politik pasca-putusan sangat bergantung pada penerimaan semua pihak terhadap hasil. Jika putusan dianggap tidak adil, gelombang protes bisa muncul; sebaliknya, keputusan yang diterima luas akan memperkuat legitimasi proses demokrasi. Karena itu, imbauan Saldi agar semua pihak tidak terjebak opini menjadi relevan: ia bukan sekadar seruan etis, melainkan prasyarat bagi terjaganya ketertiban sosial.
Ke depan, mata publik akan tertuju pada langkah majelis hakim. Akankah MK mengabulkan gugatan dan membatalkan pencalonan Gibran, atau menolak dengan dalil hukum yang kuat? Yang jelas, putusan ini akan menjadi ujian bagi independensi Mahkamah dan bagi kedewasaan politik bangsa dalam menerima perbedaan tafsir konstitusi. Pertanyaannya, siapkah semua pihak menerima apa pun hasilnya tanpa merusak tatanan yang ada?



