Tory Wales Serang Plaid Cymru: Fokus Pelayanan Publik, Bukan Kemerdekaan
Baca dalam 60 detik
- Darren Millar menuduh Plaid Cymru mengalihkan perhatian dari krisis layanan publik dengan wacana kemerdekaan Wales.
- Partai Konservatif berjanji mempertahankan integritas Britania Raya dan menolak segala bentuk pemisahan.
- Pemerintahan minoritas Plaid Cymru menghadapi tekanan anggaran, sementara oposisi membuka peluang negosiasi.

Pemimpin Partai Konservatif Wales, Darren Millar, menyerang keras pemerintahan First Minister Rhun ap Iorwerth karena dinilai terlalu sibuk mengkampanyekan kemerdekaan Wales alih-alih menyelesaikan persoalan domestik. Dalam pidatonya di konferensi partai di Birmingham, Minggu, Millar menegaskan bahwa fokus seharusnya tertuju pada perbaikan layanan publik yang kian terpuruk.
Serangan itu muncul setelah ap Iorwerth, dalam konferensi Plaid Cymru, menyerukan "kesepakatan baru" bagi Wales dari pemerintah Inggris dan menyatakan bahwa perjalanan menuju kemerdekaan "tidak bisa dibatalkan". Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari kubu unionis yang melihatnya sebagai ancaman terhadap keutuhan Britania Raya.
Millar, yang kembali ke parlemen Wales dengan hanya tujuh anggota dari total 96 kursi—turun sembilan dibanding periode sebelumnya—menyebut retorika Plaid sebagai pengalihan isu. Ia menuding ap Iorwerth telah menipu pemilih dengan mengatakan bahwa pemilu Senedd Mei lalu bukan tentang kemerdekaan. "Baik dia tidak membaca memo sendiri atau sengaja menyesatkan rakyat," ujarnya, dikutip BBC.
Dalam pidatonya, Millar menyoroti daftar tunggu NHS yang terus memanjang dan dunia usaha Wales yang disebutnya "terus kesulitan" sejak Plaid berkuasa. Ia juga mengecam pertemuan baru-baru ini antara pemimpin Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara sebagai "pertemuan puncak separatis". Menurutnya, langkah ap Iorwerth yang mendekati SNP dan Sinn Fein—partai-partai yang mendukung pemisahan diri—telah memberi panggung bagi narasi yang mengancam persatuan.
"Rencana membangun tirai batu tulis antara Wales dan Inggris akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan anak-anak dan generasi mendatang," kata Millar.
Ia bahkan menyinggung bahwa Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dengan gembira membicarakan prospek referendum kemerdekaan di berbagai wilayah Inggris di televisi Rusia. "Pesan saya untuk Rhun ap Iorwerth hari ini adalah: urus saja pekerjaan sehari-hari," tegasnya.
Millar menggambarkan Britania Raya sebagai "lebih dari sekadar kesepakatan politik", sebuah warisan bersama yang telah membangun industri, menghapus perdagangan budak, membebaskan Eropa, dan membentuk dunia modern. "Kita adalah keluarga bangsa-bangsa yang berbagi. Selama berabad-abad, rakyat Wales, Inggris, Skotlandia, dan Irlandia Utara hidup, bekerja, dan berdagang bersama," ujarnya. Ia menolak anggapan bahwa sejarah Britania harus disesali, dan justru mendorong agar warisan itu menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.
Sementara itu, Menteri Bayangan untuk Wales, Mims Davies, dalam sesi diskusi tentang persatuan di konferensi yang sama, menyebut pemerintahan Plaid tidak mampu membiayai kebijakan andalan mereka di bidang perawatan anak. "Keluarga-keluarga telah dibohongi," kata Davies. Ia menilai kehidupan di Wales terlalu sulit dan tidak ada yang benar-benar membela rakyat Wales.
Ketegangan ini terjadi di tengah posisi Konservatif yang sedang melemah di Wales, sebagian karena naiknya popularitas Partai Reform. Meski demikian, Partai Konservatif masih mungkin diajak berkoalisi untuk meloloskan anggaran pemerintah Wales tahun depan. Davies sebelumnya mengatakan bahwa Plaid harus mempertimbangkan pemotongan pajak jika ingin mendapat dukungan partainya.
Dengan pemerintahan minoritas Plaid yang membutuhkan dukungan untuk anggaran, dan Konservatif yang tengah mencari relevansi, pertanyaan besarnya: akankah perdebatan kemerdekaan terus menjadi tameng untuk menutupi kelemahan kebijakan domestik, atau justru menjadi bumerang bagi Plaid di mata pemilih Wales yang semakin pragmatis?



